Pembebasan lahan JJLS tak akan selesai 2013
Rabu, 26 Desember 2012 - 16:13 WIB
Pembebasan lahan JJLS tak akan selesai 2013
A
A
A
Sindonews.com - Harapan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulonprogo agar pembebasan lahan untuk Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) selesai tahun 2013, sulit terwujud. Selain faktor dana, jalur jalan masih harus disesuaikan dengan rencana pembangunan bandara. Padahal, nasib bandara sendiri masih menjadi tanda tanya besar.
Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo mengatakan, pihaknya sangat berharap pembebasan lahan JJLS segera selesai. Hanya saja, ada hal serius yang tidak dapat ditolak. Salah satunya rencana pembangunan bandara. Hingga kini belum ada kepastian apakah JJLS akan mengitari areal yang diproyeksikan untuk bandara, atau dibangun di bawah tanah.
“Kita tidak bisa apa-apa soal itu. kan harus ada keputusan apakah nanti mengitari areal bandara jika benar jadi di Kulonprogo. Atau di bawah tanah. Kita masih harus menunggu. Kalau harapannya tentu ingin secepatnya. Kalau overlap nanti bagaimana,” kata Hasto, di Kulonprogo, Rabu (26/12/2012).
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kulonprogo Budi Wibowo mengatakan, pembebasan lahan JJLS di Kulonprogo menjadi prioritas baik kabupaten maupun provinsi. Hanya saja, dia belum tahu apakah keinginan itu disetujui pusat atau tidak. Dia menyebut, skala prioritas ditentukan dengan pertimbangan adanya megaproyek yang tengah berjalan.
“Jadi kan semuanya harus simultan. Nah, kami dan provinsi dalam diskusi sepakat bahwa JJLS Kulonprogo dipercepat untuk mendukung megaproyek yang lain. Tapi itu pun disesuaikan dengan kemampuan anggaran, karena keuangan daerah jelas tidak memungkinkan,” kata dia.
Proyek JJLS masih menyisakan 22 km dari 24,8 km yang ditetapkan. Jika mengandalkan keuangan daerah, maka proyek ini baru akan selesai dalam 36 tahun ke depan. Tahun 2012 tidak ada anggaran untuk pembebasan lahan. Harga tanah pada pembebasan tahun 2011 maksimal Rp300 ribu permeter persegi.
Kabag Pemerintahan Setda Kulonprogo Anang Suharsa mengatakan, pembebasan lahan JJLS tahun 2013 sangat tergantung negosiasi dengan masyarakat. Menurutnya, ada alokasi anggaran sekitar Rp4,5 miliar dari provinsi untuk pembebasan ini. Sedangkan dari kabupaten hanya sekira Rp300 juta saja.
“Nah nanti dapatnya berapa kilometer itu tergantung negosiasi. Jadi anggaran sebesar itu tidak bisa ditentukan untuk sekian kilometer. Dan itu masuk perencanaan 2013. Hanya pengadaaannya langsung oleh pengguna anggaran,” terangnya.
Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo mengatakan, pihaknya sangat berharap pembebasan lahan JJLS segera selesai. Hanya saja, ada hal serius yang tidak dapat ditolak. Salah satunya rencana pembangunan bandara. Hingga kini belum ada kepastian apakah JJLS akan mengitari areal yang diproyeksikan untuk bandara, atau dibangun di bawah tanah.
“Kita tidak bisa apa-apa soal itu. kan harus ada keputusan apakah nanti mengitari areal bandara jika benar jadi di Kulonprogo. Atau di bawah tanah. Kita masih harus menunggu. Kalau harapannya tentu ingin secepatnya. Kalau overlap nanti bagaimana,” kata Hasto, di Kulonprogo, Rabu (26/12/2012).
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kulonprogo Budi Wibowo mengatakan, pembebasan lahan JJLS di Kulonprogo menjadi prioritas baik kabupaten maupun provinsi. Hanya saja, dia belum tahu apakah keinginan itu disetujui pusat atau tidak. Dia menyebut, skala prioritas ditentukan dengan pertimbangan adanya megaproyek yang tengah berjalan.
“Jadi kan semuanya harus simultan. Nah, kami dan provinsi dalam diskusi sepakat bahwa JJLS Kulonprogo dipercepat untuk mendukung megaproyek yang lain. Tapi itu pun disesuaikan dengan kemampuan anggaran, karena keuangan daerah jelas tidak memungkinkan,” kata dia.
Proyek JJLS masih menyisakan 22 km dari 24,8 km yang ditetapkan. Jika mengandalkan keuangan daerah, maka proyek ini baru akan selesai dalam 36 tahun ke depan. Tahun 2012 tidak ada anggaran untuk pembebasan lahan. Harga tanah pada pembebasan tahun 2011 maksimal Rp300 ribu permeter persegi.
Kabag Pemerintahan Setda Kulonprogo Anang Suharsa mengatakan, pembebasan lahan JJLS tahun 2013 sangat tergantung negosiasi dengan masyarakat. Menurutnya, ada alokasi anggaran sekitar Rp4,5 miliar dari provinsi untuk pembebasan ini. Sedangkan dari kabupaten hanya sekira Rp300 juta saja.
“Nah nanti dapatnya berapa kilometer itu tergantung negosiasi. Jadi anggaran sebesar itu tidak bisa ditentukan untuk sekian kilometer. Dan itu masuk perencanaan 2013. Hanya pengadaaannya langsung oleh pengguna anggaran,” terangnya.
(rsa)
