Penyegelan SD berlanjut, siswa belajar di masjid
Kamis, 06 Desember 2012 - 18:47 WIB
Penyegelan SD berlanjut, siswa belajar di masjid
A
A
A
Sindonews.com - Aksi penyegelan SD Inpres 12/79 Mattaropurae Kecamatan Amali Kabupaten Bone yang mulai disegel sejak tiga hari lalu terus berlanjut.
Bahkan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, Andi Muchlis Rasyid yang melakukan pantauan dilokasi belum menemukan titik terang penyelesaian dengan pemilik lahan bernama Sakka.
Buntut penyegelan sekolah itu, 80 murid mengungsi belajar di masjid di desa setempat.
"Murid tidak bisa seperti ini terus, anak-anak tidak bisa konsentrasi belajar suasana terbuka dan saling ribut dengan teman kelas lain," kata Wahyudin guru SD Inpres 12/79 Mattaropurae, Kamis (6/12/2012).
Terkait dengan hal itu, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Bone yang membidangi Pendidikan dan Kesehatan, A Darwis Massalinri, mengatakan sangat menyayangkan keterlambatan Dinas Pendidikan dalam menangani sekolah yang disegel.
Menurut dia, penyegelan tersebut bukan pertama kali terjadi, ada beberapa sekolah yang juga mengalami kasus yang sama dengan kasus ganti rugi.
"Saya selalu tekankan kepada Dinas Pendidikan, agar kiranya tanah yang dibangun sekolah agar disertifikatkan segera agar tidak menimbulkan korban seperti yang terjadi di sekolah itu," imbuhnya.
Ditambahkan dia, bahwa beberapa bangunan sekolah yang bersumberkan dana dari pusat dibangun tanpa dilengkapi sertifikat, ternyata mendapat alokasi pembangunan.
"Banyak sekolah di Bone yang bermasalah, dan kami akan rapatkan ini di DPRD," janjinya.
Bahkan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, Andi Muchlis Rasyid yang melakukan pantauan dilokasi belum menemukan titik terang penyelesaian dengan pemilik lahan bernama Sakka.
Buntut penyegelan sekolah itu, 80 murid mengungsi belajar di masjid di desa setempat.
"Murid tidak bisa seperti ini terus, anak-anak tidak bisa konsentrasi belajar suasana terbuka dan saling ribut dengan teman kelas lain," kata Wahyudin guru SD Inpres 12/79 Mattaropurae, Kamis (6/12/2012).
Terkait dengan hal itu, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Bone yang membidangi Pendidikan dan Kesehatan, A Darwis Massalinri, mengatakan sangat menyayangkan keterlambatan Dinas Pendidikan dalam menangani sekolah yang disegel.
Menurut dia, penyegelan tersebut bukan pertama kali terjadi, ada beberapa sekolah yang juga mengalami kasus yang sama dengan kasus ganti rugi.
"Saya selalu tekankan kepada Dinas Pendidikan, agar kiranya tanah yang dibangun sekolah agar disertifikatkan segera agar tidak menimbulkan korban seperti yang terjadi di sekolah itu," imbuhnya.
Ditambahkan dia, bahwa beberapa bangunan sekolah yang bersumberkan dana dari pusat dibangun tanpa dilengkapi sertifikat, ternyata mendapat alokasi pembangunan.
"Banyak sekolah di Bone yang bermasalah, dan kami akan rapatkan ini di DPRD," janjinya.
(ysw)
