Protes tarif PDAM, warga demo ke DPRD
Senin, 05 November 2012 - 16:30 WIB
Protes tarif PDAM, warga demo ke DPRD
A
A
A
Sindonews.com – Ratusan warga Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan (Sulsel), menggelar demo di kantor DPRD Bantaeng, memprotes kenaikkan tarif PDAM di beberapa desa di Kecamatan Eremerasa.
Menurut koordinator aksi Muhammad Nasir Buntus, kenaikkan tarif PDAM terjadi sejak enam bulan belakangan ini. Namun, PDAM tidak memperbaiki kualitas air bersihnya.
”Kualitas air kurang memenuhi standar kelayakan konsumsi namun, hingga saat ini belum ada penyelesaian,” ungkap Nasir di Gedung DPRD Bantaeng, Senin (5/11/2012).
Untuk itu, warga mendesak agar pembayaran dimasukkan dalam kategori tarif rendah. Selain itu, warga meminta untuk mengaktifkan tim pemelihara untuk mengontrol kondisi lapangan dan membuka pengaduan masyarakat.
“Kami juga minta kepada PDAM agar bisa memberikan kompensasi kepada warga yang terlanjur membayar dengan harga tinggi,” tandas dia.
Pengalaman buruk ternyata pernah dialami Ketua DPRD Bantaeng Andi Novrita Langgara. Ia mengaku, rumah yang baru dibelinya dan tersambung PDAM tetap harus membayar pemakaian air.
Padahal rumah tersebut tidak ditempatinya, namun tagihan pemakaian air bersih tetap dilakukan.
Sementara itu, Direktur PDAM Bantaeng Andi Nurjaya mengakui terjadi kerusakan pada sistem di PDAM. Mengenai pembayaran tinggi yang terlanjur dibayarkan warga, PDAM siap mengembalikan jika tidak sesuai dengan pemakaian air.
“Tolong berikan bukti pembayarannya langsung ke saya, janga melalui perantara. Satu minggu dari sekarang, saya tunggu. Kami siap untuk memperbaiki jika ada kekeliruan,” jelas Nurjaya.
Sementara, mengenai kebijakan menurunkan atau menaikkan tarif, merupakan kewenangannya pemerintah. PDAM, hanya merupakan operator.
Menurut koordinator aksi Muhammad Nasir Buntus, kenaikkan tarif PDAM terjadi sejak enam bulan belakangan ini. Namun, PDAM tidak memperbaiki kualitas air bersihnya.
”Kualitas air kurang memenuhi standar kelayakan konsumsi namun, hingga saat ini belum ada penyelesaian,” ungkap Nasir di Gedung DPRD Bantaeng, Senin (5/11/2012).
Untuk itu, warga mendesak agar pembayaran dimasukkan dalam kategori tarif rendah. Selain itu, warga meminta untuk mengaktifkan tim pemelihara untuk mengontrol kondisi lapangan dan membuka pengaduan masyarakat.
“Kami juga minta kepada PDAM agar bisa memberikan kompensasi kepada warga yang terlanjur membayar dengan harga tinggi,” tandas dia.
Pengalaman buruk ternyata pernah dialami Ketua DPRD Bantaeng Andi Novrita Langgara. Ia mengaku, rumah yang baru dibelinya dan tersambung PDAM tetap harus membayar pemakaian air.
Padahal rumah tersebut tidak ditempatinya, namun tagihan pemakaian air bersih tetap dilakukan.
Sementara itu, Direktur PDAM Bantaeng Andi Nurjaya mengakui terjadi kerusakan pada sistem di PDAM. Mengenai pembayaran tinggi yang terlanjur dibayarkan warga, PDAM siap mengembalikan jika tidak sesuai dengan pemakaian air.
“Tolong berikan bukti pembayarannya langsung ke saya, janga melalui perantara. Satu minggu dari sekarang, saya tunggu. Kami siap untuk memperbaiki jika ada kekeliruan,” jelas Nurjaya.
Sementara, mengenai kebijakan menurunkan atau menaikkan tarif, merupakan kewenangannya pemerintah. PDAM, hanya merupakan operator.
(ysw)
