Konsolidasi Rakyat Sulsel tolak RUU Kamnas
Jum'at, 19 Oktober 2012 - 13:02 WIB
Konsolidasi Rakyat Sulsel tolak RUU Kamnas
A
A
A
Sindonews.com - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Konsolidasi Rakyat Sulawesi Selatan (Sulsel) berunjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta. Mereka menolak Rancangan Undang-undang Keamanan Nasional (RUU Kamnas) yang terus dibahas sejumlah partai koalisi di Sekretariat Gabungan (Setgab).
Aksi tersebut sempat diwarnai pelemparan telur, botol air mineral, bungkusan pasir, dan pembakaran ban ke dalam halaman gedung DPR RI. Tak lama kemudian aksi itu berhasil ditertibkan petugas kepolisian.
"RUU Kamnas hanyalah sebuah skenario politik serta manifestasi politik orde baru yang kini terlahir dalam tatanan nafas kehidupan berdemokrasi. Ironisnya RUU Kamnas kini menjadi hantu demokrasi dan menjadi malapetaka demokrasi di mana akan membungkam, dan menodai tatanan demokrasi serta hak-hak sipil," jelas Nuno dalam rilis yang diterima Sindonews, Jumat (19/10/2012).
Dia menambahkan, RUU tersebut berpotensi sebuah pelanggaran HAM lewat legitimasi dan partisipasi militer dalam pengamanan sipil. Oleh karenanya, mereka menyatakan sikap penolakan RUU Kamnas.
"Meminta kepada Pansus DPR RI agar menolak RUU Kamnas, RUU Kamnas sarat kepentingan Neoliberalisme dan Kapitalisme, serta sarat akan pelanggaran HAM," tukasnya.
Aksi tersebut sempat diwarnai pelemparan telur, botol air mineral, bungkusan pasir, dan pembakaran ban ke dalam halaman gedung DPR RI. Tak lama kemudian aksi itu berhasil ditertibkan petugas kepolisian.
"RUU Kamnas hanyalah sebuah skenario politik serta manifestasi politik orde baru yang kini terlahir dalam tatanan nafas kehidupan berdemokrasi. Ironisnya RUU Kamnas kini menjadi hantu demokrasi dan menjadi malapetaka demokrasi di mana akan membungkam, dan menodai tatanan demokrasi serta hak-hak sipil," jelas Nuno dalam rilis yang diterima Sindonews, Jumat (19/10/2012).
Dia menambahkan, RUU tersebut berpotensi sebuah pelanggaran HAM lewat legitimasi dan partisipasi militer dalam pengamanan sipil. Oleh karenanya, mereka menyatakan sikap penolakan RUU Kamnas.
"Meminta kepada Pansus DPR RI agar menolak RUU Kamnas, RUU Kamnas sarat kepentingan Neoliberalisme dan Kapitalisme, serta sarat akan pelanggaran HAM," tukasnya.
(lns)
