Warga Garut & Tasikmalaya bersitegang rebutan mata air
Jum'at, 14 September 2012 - 01:32 WIB
Warga Garut & Tasikmalaya bersitegang rebutan mata air
A
A
A
Sindonews.com – Warga Garut dan Tasikmalaya bersitegang memperebutkan sumber mata air satu-satunya di Ciparay kawasan hutan Gunung Talaga Bodas. Kedua kubu mempertahankan mata air itu untuk kebutuhan mereka masing-masing.
Ratusan warga Kampung Cicapar, Desa Sukahurip, Kecamatan Pangatikan, Kabupaten Garut, kembali mendatangi mata air Ciparay di kawasan hutan Gunung Talaga Bodas Kamis 13 September 2012. Mereka bermaksud membuka saluran dari mata air Ciparay yang ditutup oleh warga Tasikmalaya.
“Saluran sepanjang dua kilometer yang digali warga selama dua hari, yaitu sejak Senin (10/9) hingga Selasa (11/9), ditutup kembali di bagian hulunya. Mereka ke lokasi itu untuk membuka saluran agar kampungnya bisa teraliri air lagi,” kata Camat Pangatikan Asep Solihin saat dihubungi Kamis 13 september 2012.
Selama dua hari itu, warga Kecamatan Pangatikan setidaknya mengerahkan sekitar 500 orang untuk mengerjakan penggalian saluran dari mata air ke wilayah permukiman sejauh sembilan kilometer.
“Saya sudah imbau agar warga tidak berlama-lama di sana. Sebaiknya tunggu dulu sebelum ada keputusan yang jelas dari pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat,” ucapnya.
Asep sendiri menghimbau agar warganya tidak terprovokasi sehingga timbul bentrokan dengan warga Tasikmalaya. Ia berharap, pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) dan pusat dapat turun tangan untuk turut menyelesaikan persoalan batas wilayah di kawasan tersebut.
Penentuan batas itu untuk menghindari konflik berkepanjangan antar warga di dua wilayah tersebut. "Saya ingin masalah ini diselesaikan secara dingin," harapnya.
Misalnya, dengan mengelola air secara bersama-sama antara warga Garut dan Tasikmalaya. "Karena saya pikir, sumber daya alam yang ada di manapun dikelola oleh negara untuk kebaikan dan manfaat warganya,” ungkapnya.
Kapolres Garut AKBP Enjang Hasan Kurnia menyebutkan, dari laporan yang ia terima terdapat sedikitnya 100 orang warga Kecamatan Pangatikan Garut kembali ke lokasi sengketa.
Namun, Enjang mengaku pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan aparat kepolisian di Tasikmalaya untuk mencegah bentrokan.
“Secara pribadi, saya sudah sampaikan persoalan ini kepada Bupati Garut Aceng HM Fikri. Setidaknya, agar bupati bisa meneruskan ke tingkat provinsi untuk segera dilakukan penentuan batas wilayah. Hal ini juga dilakukan oleh pihak terkait di Tasikmalaya,” terangnya.
Terpisah, Sekretaris Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan (Bakorpembang) Wilayah IV Jabar Bambang Agus Suhardi menjelaskan, pihak Pemerintah Provinsi Jabar tidak dapat memutuskan secara sepihak batas antara dua wilayah tersebut.
Justru, kata Bambang, pihak pemerintahan desa dan kecamatan dari masing-masing kabupaten lah yang lebih mengetahui perihal batas wilayah mereka.
“Warga, pemerintah tingkat desa, dan kecamatan di daerah masing-masing lebih mengetahui. Mereka mengetahui karena setiap hari ada di sana. Kami hanya memfasilitasi warga dari dua wilayah ini untuk sama-sama menegaskan batas wilayahnya,” imbuhnya.
Ratusan warga Kampung Cicapar, Desa Sukahurip, Kecamatan Pangatikan, Kabupaten Garut, kembali mendatangi mata air Ciparay di kawasan hutan Gunung Talaga Bodas Kamis 13 September 2012. Mereka bermaksud membuka saluran dari mata air Ciparay yang ditutup oleh warga Tasikmalaya.
“Saluran sepanjang dua kilometer yang digali warga selama dua hari, yaitu sejak Senin (10/9) hingga Selasa (11/9), ditutup kembali di bagian hulunya. Mereka ke lokasi itu untuk membuka saluran agar kampungnya bisa teraliri air lagi,” kata Camat Pangatikan Asep Solihin saat dihubungi Kamis 13 september 2012.
Selama dua hari itu, warga Kecamatan Pangatikan setidaknya mengerahkan sekitar 500 orang untuk mengerjakan penggalian saluran dari mata air ke wilayah permukiman sejauh sembilan kilometer.
“Saya sudah imbau agar warga tidak berlama-lama di sana. Sebaiknya tunggu dulu sebelum ada keputusan yang jelas dari pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat,” ucapnya.
Asep sendiri menghimbau agar warganya tidak terprovokasi sehingga timbul bentrokan dengan warga Tasikmalaya. Ia berharap, pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) dan pusat dapat turun tangan untuk turut menyelesaikan persoalan batas wilayah di kawasan tersebut.
Penentuan batas itu untuk menghindari konflik berkepanjangan antar warga di dua wilayah tersebut. "Saya ingin masalah ini diselesaikan secara dingin," harapnya.
Misalnya, dengan mengelola air secara bersama-sama antara warga Garut dan Tasikmalaya. "Karena saya pikir, sumber daya alam yang ada di manapun dikelola oleh negara untuk kebaikan dan manfaat warganya,” ungkapnya.
Kapolres Garut AKBP Enjang Hasan Kurnia menyebutkan, dari laporan yang ia terima terdapat sedikitnya 100 orang warga Kecamatan Pangatikan Garut kembali ke lokasi sengketa.
Namun, Enjang mengaku pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan aparat kepolisian di Tasikmalaya untuk mencegah bentrokan.
“Secara pribadi, saya sudah sampaikan persoalan ini kepada Bupati Garut Aceng HM Fikri. Setidaknya, agar bupati bisa meneruskan ke tingkat provinsi untuk segera dilakukan penentuan batas wilayah. Hal ini juga dilakukan oleh pihak terkait di Tasikmalaya,” terangnya.
Terpisah, Sekretaris Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan (Bakorpembang) Wilayah IV Jabar Bambang Agus Suhardi menjelaskan, pihak Pemerintah Provinsi Jabar tidak dapat memutuskan secara sepihak batas antara dua wilayah tersebut.
Justru, kata Bambang, pihak pemerintahan desa dan kecamatan dari masing-masing kabupaten lah yang lebih mengetahui perihal batas wilayah mereka.
“Warga, pemerintah tingkat desa, dan kecamatan di daerah masing-masing lebih mengetahui. Mereka mengetahui karena setiap hari ada di sana. Kami hanya memfasilitasi warga dari dua wilayah ini untuk sama-sama menegaskan batas wilayahnya,” imbuhnya.
(ysw)
