PT Bumi Karsa terancam dilaporkan ke Menteri PU
Minggu, 02 September 2012 - 20:41 WIB
PT Bumi Karsa terancam dilaporkan ke Menteri PU
A
A
A
Sindonews.com - PT Bumi Karsa terancam akan dilaporkan ke Kementerian Pekerjaan Umum (PU) jika tak mengacu pada gambar pengerjaan pelebaran poros jalan Bulukumba-Sinjai, Sulawesi Selatan (Sulsel) yang telah ditetapkan sebelumnya.
Anggota Komisi C DPRD Bulukumba Andi Baso Mauragawali mengungkapkan, pihaknya akan melaporkan ke Kementerian PU karena dalam bekerja PT Bumi Karsa tidak mengacu pada desain gambar yang sudah ditetapkan.
“Pengerjaan yang tidak mengacu desain jelas melanggar. Seharusnya rekanan bekerja secara profesional karena dia sudah nasional, bukan sebaliknya,” ungkap Andi Baso menjelaskan kepada wartawan Minggu (2/9/2012).
Menurut dia, sikap Bumi Karsa yang terkesan pilih kasih dalam membongkar bangunan menjadi penyebab pelebaran poros Bulukumba-Sinjai tersebut tak mengacu pada rancangan anggaran belanja (RAB) yang ada. Misalnya, di depan Mal Mega Zanur milik pribadi bupati rekanan membiarkan melanggar, sementara di situ terkena pelebaran.
“PT Bumi Karsa harus bekerja professional, jangan karena milik bupati lantas dibiarkan melanggar. Sebab, jika dibiarkan baru bangunan lain dibongkar akan menjadi pertanyaan bagi warga di daerah ini. Seharusnya mereka memberikan contoh yang baik, bukan malah dia melanggar,” ujar mantan penyidik Polres Bulukumba ini.
Sebelum melaporkan, Andi Baso Mauragawali yang akrab disapa Opu mengaku, dirinya berencana memanggil lebih awal PT Bumi Karsa dan pihak PLN Cabang Bulukumba. Khusus PLN dipanggil karena tiang listrik sebelumnya berada di depan mal tiba-tiba dipindahkan keluar.
Akibatnya, lanjut Opu, posisi pengerjaan pelebaran jalan menjadi tidak lurus. Alasanya, karena rekanan sengaja tidak membongkar bagian yang terkena pelebaran sepanjang empat meter hingga lima meter.
“Pemindahan tanda pelebaran yang sudah ditetapkan Bumi Karsa sebelumnya harus ditinjau kembali. Apakah ini disengaja atau bagaimana, perlu kejelasan,” kata legislator asal Partai Patriot Bulukumba ini.
Terpisah, Kepala Sub Bagian Pemberitaan dan Peliputan Pemkab Bulukumba Asrul Sani mengemukakan, pihaknya mendukung langkah Dewan karena ini bagian dari pengawasan. Hanya saja, perlu dipahami bahwa pembangunan mal sudah melalui kajian yang panjang sehingga dugaan melanggar tidak benar.
“Saya kira tidak mungkin dibangun jika melanggar, dan PT Bumi Karsa juga sudah bekerja dengan baik,” ungkap dia.
Sementara Manajer Operasional PT Bumi Karsa Lukman mengaku, pihaknya sudah pernah melakukan pengukuran jauh sebelumnya. Bahkan, saat pengerjaan, ukuran yang telah ditetapkan bergesar keluar.
“Kami sudah tetapkan berdasarkan pengukuran yang sebelumnya. Hanya, saya tidak tahu kenapa bergeser keluar dekat jalan,” ujar Lukman.
Anggota Komisi C DPRD Bulukumba Andi Baso Mauragawali mengungkapkan, pihaknya akan melaporkan ke Kementerian PU karena dalam bekerja PT Bumi Karsa tidak mengacu pada desain gambar yang sudah ditetapkan.
“Pengerjaan yang tidak mengacu desain jelas melanggar. Seharusnya rekanan bekerja secara profesional karena dia sudah nasional, bukan sebaliknya,” ungkap Andi Baso menjelaskan kepada wartawan Minggu (2/9/2012).
Menurut dia, sikap Bumi Karsa yang terkesan pilih kasih dalam membongkar bangunan menjadi penyebab pelebaran poros Bulukumba-Sinjai tersebut tak mengacu pada rancangan anggaran belanja (RAB) yang ada. Misalnya, di depan Mal Mega Zanur milik pribadi bupati rekanan membiarkan melanggar, sementara di situ terkena pelebaran.
“PT Bumi Karsa harus bekerja professional, jangan karena milik bupati lantas dibiarkan melanggar. Sebab, jika dibiarkan baru bangunan lain dibongkar akan menjadi pertanyaan bagi warga di daerah ini. Seharusnya mereka memberikan contoh yang baik, bukan malah dia melanggar,” ujar mantan penyidik Polres Bulukumba ini.
Sebelum melaporkan, Andi Baso Mauragawali yang akrab disapa Opu mengaku, dirinya berencana memanggil lebih awal PT Bumi Karsa dan pihak PLN Cabang Bulukumba. Khusus PLN dipanggil karena tiang listrik sebelumnya berada di depan mal tiba-tiba dipindahkan keluar.
Akibatnya, lanjut Opu, posisi pengerjaan pelebaran jalan menjadi tidak lurus. Alasanya, karena rekanan sengaja tidak membongkar bagian yang terkena pelebaran sepanjang empat meter hingga lima meter.
“Pemindahan tanda pelebaran yang sudah ditetapkan Bumi Karsa sebelumnya harus ditinjau kembali. Apakah ini disengaja atau bagaimana, perlu kejelasan,” kata legislator asal Partai Patriot Bulukumba ini.
Terpisah, Kepala Sub Bagian Pemberitaan dan Peliputan Pemkab Bulukumba Asrul Sani mengemukakan, pihaknya mendukung langkah Dewan karena ini bagian dari pengawasan. Hanya saja, perlu dipahami bahwa pembangunan mal sudah melalui kajian yang panjang sehingga dugaan melanggar tidak benar.
“Saya kira tidak mungkin dibangun jika melanggar, dan PT Bumi Karsa juga sudah bekerja dengan baik,” ungkap dia.
Sementara Manajer Operasional PT Bumi Karsa Lukman mengaku, pihaknya sudah pernah melakukan pengukuran jauh sebelumnya. Bahkan, saat pengerjaan, ukuran yang telah ditetapkan bergesar keluar.
“Kami sudah tetapkan berdasarkan pengukuran yang sebelumnya. Hanya, saya tidak tahu kenapa bergeser keluar dekat jalan,” ujar Lukman.
(azh)
