Bandara Mappalo Ulaweng digugat warga
Kamis, 16 Agustus 2012 - 15:07 WIB
Bandara Mappalo Ulaweng digugat warga
A
A
A
Sindonews.com - Lokasi tanah milik Bandara Mappalo Ulaweng, Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel), digugat warga. Tanah tersebut digugat karena warga menilai, pihak bandara melakukan kecurangan saat pengukuran tanah.
Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Latenritta Muhawas yang mengawal kasus ini memaparkan, dasar gugatan itu karena warga atas nama Momok merasa dirugikan panitia pembebasan tanah. Sebagian tanah warga Mappalo Ulaweng ini luasnya dikurangi pada saat pengukuran ulang.
Menurut Ketua Latenritta, Mahawas, luas tanah yang sebenarnya sebesar 15 are. Namun saat dilakukan pengukuran ulang, hanya delapan are. Sekedar diketahui luas Bandara Mappalo Ulaweng di Kecamatan Awangpone itu sebesar 60 hektare.
"Artinya banyak pengukuran yang dikurangi. Ini yang kita laporkan ke polisi," ungkap Muhawas menjelaskan kepada wartawan, Kamis (16/8/2012)
Menurut Muhawas, selain luas lahan warga yang dikurangi, anggaran yang diberikan sebagai ganti rugi pembebasan tanah tidak sesuai dengan ketentuan.
"Yang dibayar per meternya hanya Rp10.000 per meter persegi. Padahal satu meter persegi harga tanahnya mencapai Rp15.000. Selisih Rp5.000 per meter persegi.
Kepala Desa Mappalo, Hasain, mengatakan tidak mengetahui persis luas tanah milik Momok. Dia juga menyesalkan kenapa warganya baru melapor setelah menerima uang ganti rugi.
"Harusnya kalau merasa dirugikan jangan menerima uang ganti rugi agar bisa dilakukan pengkuran lagi," katanya.
Sementara itu Kepala Bagian Keagrarian Setkab Bone Andi Abubakar mendukung langkah hukum yang ditempuh warga melalui pihak LSM. "Jika memang ada warga yang keberatan dan lapor polisi, ya kita siap hadapi. Makanya kita dukung upaya hukum yang ditempuh LSM Latenritatta," ujarnya
Kasat Reskrim Polres Bone AKP Andi Ikbal membenarkan laporan ini. Pihak kepolisian menurut Ikbal akan mempelajari berkas laporan tersebyt. "Kita sudah terimah laporannya nanti kita pelajari dulu," katanya.
Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Latenritta Muhawas yang mengawal kasus ini memaparkan, dasar gugatan itu karena warga atas nama Momok merasa dirugikan panitia pembebasan tanah. Sebagian tanah warga Mappalo Ulaweng ini luasnya dikurangi pada saat pengukuran ulang.
Menurut Ketua Latenritta, Mahawas, luas tanah yang sebenarnya sebesar 15 are. Namun saat dilakukan pengukuran ulang, hanya delapan are. Sekedar diketahui luas Bandara Mappalo Ulaweng di Kecamatan Awangpone itu sebesar 60 hektare.
"Artinya banyak pengukuran yang dikurangi. Ini yang kita laporkan ke polisi," ungkap Muhawas menjelaskan kepada wartawan, Kamis (16/8/2012)
Menurut Muhawas, selain luas lahan warga yang dikurangi, anggaran yang diberikan sebagai ganti rugi pembebasan tanah tidak sesuai dengan ketentuan.
"Yang dibayar per meternya hanya Rp10.000 per meter persegi. Padahal satu meter persegi harga tanahnya mencapai Rp15.000. Selisih Rp5.000 per meter persegi.
Kepala Desa Mappalo, Hasain, mengatakan tidak mengetahui persis luas tanah milik Momok. Dia juga menyesalkan kenapa warganya baru melapor setelah menerima uang ganti rugi.
"Harusnya kalau merasa dirugikan jangan menerima uang ganti rugi agar bisa dilakukan pengkuran lagi," katanya.
Sementara itu Kepala Bagian Keagrarian Setkab Bone Andi Abubakar mendukung langkah hukum yang ditempuh warga melalui pihak LSM. "Jika memang ada warga yang keberatan dan lapor polisi, ya kita siap hadapi. Makanya kita dukung upaya hukum yang ditempuh LSM Latenritatta," ujarnya
Kasat Reskrim Polres Bone AKP Andi Ikbal membenarkan laporan ini. Pihak kepolisian menurut Ikbal akan mempelajari berkas laporan tersebyt. "Kita sudah terimah laporannya nanti kita pelajari dulu," katanya.
(azh)
