Pilkada Jabar akan diundur
Jum'at, 03 Agustus 2012 - 20:12 WIB
Pilkada Jabar akan diundur
A
A
A
Sindonews.com - Setelah pemerintan pusat memutuskan untuk memundurkan jadwal Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jabar akan mengintruksikan ke KPU tingkat kota dan kabupaten untuk menyosialisasikannya.
Sementara ini, KPU Jabar belum menginstruksikannya, karena belum menerima salinan keputusan Kemendagri. “Nanti kalau kita sudah dapat surat dari Mendagri atau pusat tentang pengunduran Pilkada, kami KPU Jabar akan menginstuksikan ke KPU pemkab/pemkot untuk menjelaskan duduk perkaranya,” kata Kepala KPU Jabar Yayat Hidayat, Jumat (3/8/2012).
Di Jawa Barat sendiri terdapat tiga wilayah yang pelaksanaan Pilkadanya akan diundur, yaitu Kota Bogor (habis masa jabatannya 4 Juli 2014), Kab Ciamis (4 Juni 2014), dan Kab Garut (23 Januari 2014). "Ketiga wilayah ini kemungkinan diundur tapi keputusannya nanti," katanya.
Disinggung apakah ada reaksi sepeti di Jawa Timur jika Pilkada diundur, Yayat mengaku sejauh ini belum ada ke arah sana. Bisa saja ada masalah kesalapahaman saja karena bisa saja mereka menganggap ini sama saja dengan pemotongan masa jabatan.
"Ini tidak ada hubungannya dengan pemangkasan masa jabatan. Maka kita yang harus menjelaskan duduk persoalannya,” ujarnya.
Mengenai alasan pemunduran jadwal Pilkada, Yayat melihat ini suatu hal yang wajar. Karena jika dipaksakan justru akan mengganggu proses Pemilu nasional karena banyak masyarakat yang bingung.
Sementara ini, KPU Jabar belum menginstruksikannya, karena belum menerima salinan keputusan Kemendagri. “Nanti kalau kita sudah dapat surat dari Mendagri atau pusat tentang pengunduran Pilkada, kami KPU Jabar akan menginstuksikan ke KPU pemkab/pemkot untuk menjelaskan duduk perkaranya,” kata Kepala KPU Jabar Yayat Hidayat, Jumat (3/8/2012).
Di Jawa Barat sendiri terdapat tiga wilayah yang pelaksanaan Pilkadanya akan diundur, yaitu Kota Bogor (habis masa jabatannya 4 Juli 2014), Kab Ciamis (4 Juni 2014), dan Kab Garut (23 Januari 2014). "Ketiga wilayah ini kemungkinan diundur tapi keputusannya nanti," katanya.
Disinggung apakah ada reaksi sepeti di Jawa Timur jika Pilkada diundur, Yayat mengaku sejauh ini belum ada ke arah sana. Bisa saja ada masalah kesalapahaman saja karena bisa saja mereka menganggap ini sama saja dengan pemotongan masa jabatan.
"Ini tidak ada hubungannya dengan pemangkasan masa jabatan. Maka kita yang harus menjelaskan duduk persoalannya,” ujarnya.
Mengenai alasan pemunduran jadwal Pilkada, Yayat melihat ini suatu hal yang wajar. Karena jika dipaksakan justru akan mengganggu proses Pemilu nasional karena banyak masyarakat yang bingung.
(ysw)
