Gubernur Aceh: Pemerintah Pusat belum penuhi janji
Kamis, 02 Agustus 2012 - 21:43 WIB
Gubernur Aceh: Pemerintah Pusat belum penuhi janji
A
A
A
Sindonews.com - Zaini Abdullah, Gubernur Aceh, menilai butir-butir perjanjian damai antara pemerintah pusat dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) tujuh tahun lalu, belum berjalan maksimal. Perjanjian damai yang ditandatangani di Helsinki, Finlandia, itu memuat 71 poin kesepakatan.
Ia berharap semua pihak tidak melupakan isu perdamaian Aceh, apalagi telah melahirkan Undang-undang No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Mantan Menlu di tubuh GAM itu, berharap pemerintah pusat dapat memenuhi seluruh poin perjanjian damai.
“Setelah tujuh tahun perdamaian berlangsung, dari 71 kesepakatan ternyata sejumlah poin penting belum berjalan sampai sekarang,” jelas Zaini di Banda Aceh, Kamis (2/8/2012).
Zaini menyebutkan, pemerintah pusat belum mewujudkan kesepakatan tentang pengaturan sistem pengelolaan bandara dan pelabuhan laut. Selain itu, pemerintah juga didesak membentuk peradilan HAM untuk kasus pelanggaran HAM berat semasa konflik.
“Lembaga KKR masih belum jelas sampai sekarang, serta Komisi Bersama Claim belum pernah dibahas,” katanya.
Pemerintah pusat juga dinilai belum serius menjalankan Undang-undang Pemerintahan Aceh. Harusnya, menerbitkan sembilan Peraturan Pemerintah (PP) serta tiga Peraturan Presiden (Perpres), namun hingga kini baru terbit lima PP dan satu Perpres.
“Kami sudah menanyakan masalah ini ke pemerintah pusat, tapi tampaknya tuntutan ini belum dipenuhi dalam waktu dekat,” tegas Zaini.
Kendati demikian, Zaini memberi apresiasi terhadap pemerintah pusat yang telah membentuk Tim Pengkajian Butir-butir MoU Helsinki dan Undang-undang Pemerintahan Aceh. Tim yang besutan Kementerian Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) itu berwenang melakukan evaluasi dan penjaringan pendapat masyarakat tentang proses perdamaian Aceh.
“Dengan demikian pemerintah pusat akan bisa melihat realita yang terjadi di lapangan,” jelas Zaini.
Ia berharap semua pihak tidak melupakan isu perdamaian Aceh, apalagi telah melahirkan Undang-undang No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Mantan Menlu di tubuh GAM itu, berharap pemerintah pusat dapat memenuhi seluruh poin perjanjian damai.
“Setelah tujuh tahun perdamaian berlangsung, dari 71 kesepakatan ternyata sejumlah poin penting belum berjalan sampai sekarang,” jelas Zaini di Banda Aceh, Kamis (2/8/2012).
Zaini menyebutkan, pemerintah pusat belum mewujudkan kesepakatan tentang pengaturan sistem pengelolaan bandara dan pelabuhan laut. Selain itu, pemerintah juga didesak membentuk peradilan HAM untuk kasus pelanggaran HAM berat semasa konflik.
“Lembaga KKR masih belum jelas sampai sekarang, serta Komisi Bersama Claim belum pernah dibahas,” katanya.
Pemerintah pusat juga dinilai belum serius menjalankan Undang-undang Pemerintahan Aceh. Harusnya, menerbitkan sembilan Peraturan Pemerintah (PP) serta tiga Peraturan Presiden (Perpres), namun hingga kini baru terbit lima PP dan satu Perpres.
“Kami sudah menanyakan masalah ini ke pemerintah pusat, tapi tampaknya tuntutan ini belum dipenuhi dalam waktu dekat,” tegas Zaini.
Kendati demikian, Zaini memberi apresiasi terhadap pemerintah pusat yang telah membentuk Tim Pengkajian Butir-butir MoU Helsinki dan Undang-undang Pemerintahan Aceh. Tim yang besutan Kementerian Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) itu berwenang melakukan evaluasi dan penjaringan pendapat masyarakat tentang proses perdamaian Aceh.
“Dengan demikian pemerintah pusat akan bisa melihat realita yang terjadi di lapangan,” jelas Zaini.
(hyk)
