DPRD Bone minta BPKP lakukan audit
Rabu, 01 Agustus 2012 - 09:05 WIB
DPRD Bone minta BPKP lakukan audit
A
A
A
Sindonews.com - Komisi III, dan IV DPRD Bone meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulawesi Selatan mengaudit proyek-proyek yang dibiayai oleh dana alokasi khusus (DAK), dan bantuan sosial (bansos) 2011.
Pasalnya, sebagian besar proyek yang didanai DAK dan bansos 2011 bermasalah. Anggota Komisi III DPRD Bone Alfian T Anugrah mengatakan, dari hasil investigasi banyak ditemukan proyek DAK yang bermasalah. Seperti, pembangunan SD Lamakaraseng, di Kecamatan Awangpone dengan anggaran lebih dari Rp600 juta. Kemudian, pembangunan tiga ruang kelas baru (RKB) di SD Polewali yang hingga kini tidak selesai. Masalah sama juga terjadi di SMPN 4 Watampone.
Komisi IV juga, lanjut dia, menemukan kasus serupa di SD Unggulan Manurunge 10 yang pembangunan gedungnya dikerjakan asal jadi. “Kami minta BPKP melakukan audit karena sudah ada kasus. Jika ada penyimpangan jelas menimbulkan kerugian negara,” katanya di Bone, Sulsel, Selasa 31 Juli 2012.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Bone Andi Darwis Massalinri mengatakan, proyek SD yang dibangun dengan DAK dan bansos 2011 sebagian besarnya bermasalah.
Karena itu, dia sepakat untuk diselesaikan melalui jalur hukum. “Kami lihat banyak proyek tidak selesai. Ini kan melanggar aturan yang berdampak pada kerugian negara,” kata Andi Darwis.
Pasalnya, sebagian besar proyek yang didanai DAK dan bansos 2011 bermasalah. Anggota Komisi III DPRD Bone Alfian T Anugrah mengatakan, dari hasil investigasi banyak ditemukan proyek DAK yang bermasalah. Seperti, pembangunan SD Lamakaraseng, di Kecamatan Awangpone dengan anggaran lebih dari Rp600 juta. Kemudian, pembangunan tiga ruang kelas baru (RKB) di SD Polewali yang hingga kini tidak selesai. Masalah sama juga terjadi di SMPN 4 Watampone.
Komisi IV juga, lanjut dia, menemukan kasus serupa di SD Unggulan Manurunge 10 yang pembangunan gedungnya dikerjakan asal jadi. “Kami minta BPKP melakukan audit karena sudah ada kasus. Jika ada penyimpangan jelas menimbulkan kerugian negara,” katanya di Bone, Sulsel, Selasa 31 Juli 2012.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Bone Andi Darwis Massalinri mengatakan, proyek SD yang dibangun dengan DAK dan bansos 2011 sebagian besarnya bermasalah.
Karena itu, dia sepakat untuk diselesaikan melalui jalur hukum. “Kami lihat banyak proyek tidak selesai. Ini kan melanggar aturan yang berdampak pada kerugian negara,” kata Andi Darwis.
(lil)
