Enam kepala daerah sepakat akhiri konflik

Sindonews.com - Enam kepala daerah di wilayah Utara Sulsel yang meliputi Kota Palopo, Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, Tana Toraja dan Toraja Utara sepakat mengakhiri persoalan tapal batas di enam daerah tersebut.

Hal tersebut disampaikan dalam pertemuan bersama pembahasan persoalan tapal batas di Kantor Wali Kota Palopo, Operation Room. Mereka berharap setelah disetujui dan ditetapkan, tidak ada lagi pertentangan dan perdebatan mengenai tapal batas.

“Kita telah sepakat, pembahasan terakhir mengenai penentuan dan penetapan tapal batas wilayah masing-masing kabupaten tidak akan lagi menimbulkan perdebatan dan pertentangan,” kata Wakil Wali Kota Palopo Rahmat Masri Bandaso, mewakili Pemkot Palopo yang juga dihadiri masingmasing perwakilan dari lima daerah lainnya, Rabu 11 Juli 2012.

Menurut Rahmat, pembahasan tapal batas antara enam wilayah itu sebagai pembahasan terakhir dan menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima semua pihak, sehingga perlu dibicarakan secara seksama dan merujuk peta nasional.

“Kalau pun ada perbedaan sedikit dari peta nasional, maka sebaiknya dimusyawarahkan untuk mencari jalan terbaik,” bebernya.

Pengelolaan tapal batas wilayah antara enam daerah itu sering menimbulkan masalah karena belum ada ketetapan tapal batas wilayah yang jelas, termasuk di dalamnya kantur wilayah maupun batas alam, sehingga memicu masalah pelayanan bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perbatasan.

Seperti yang ada di batas Kota Palopo dengan Toraja Utara, masih menimbulkan perdebatan, terutama perbatasan di daerah Kecamatan Wara Barat yang berbatasan langsung dengan Toraja Utara. Begitu pun tapal batas wilayah Palopo dengan eks induknya Luwu. Pemkot Palopo mengklaim, tapal batas wilayah Palopo tepat di pintu gerbang Palopo saat ini atau melewati bukit Sampoddo. Sementara Pemkab Luwu juga mengklaim batas wilayahnya tepat berada di bukit Sampoddo atau berada sekitar lima kilometer memasuki pintu gerbang Kota Idaman itu.

“Penentuan tapal batas ini perlu dilakukan agar masyarakat di semua wilayah memiliki kepastian batas wilayah mereka, termasuk upaya menghindari konflik sosial,” tutur Ketua DPD II Golkar Palopo ini.

Sementara itu,Bupati Luwu Andi Mudzakkar ikut sependapat dengan Pemkot Palopo, penentuan tapal batas wilayah di enam daerah itu harus diperjelas.

“Begitu pun tapal batas wilayah Luwu khusus wilayah Walenrang dan Lamasi (Walmas) dengan Luwu Utara dan Toraja Utara,” katanya.

Dia juga berharap, dalam pertemuan satu meja enam pemerintah daerah itu diputuskan kesepakatan akhir, yakni penentuan tapal batas wilayah.