Pemkab Toraja Utara Diduga Patok Batas Wilayah Sepihak
loading...
Pemkot dan DPRD Palopo rapat bersama dengan Polres dan Kodim membahas pemasangan patok sebagai batas wilayah secara sepihak oleh Toraja Utara. Foto: SINDOnews/Chaeruddin
A
A
A
PALOPO - Wilayah perbatasan Kota Palopo dan Kabupaten Toraja Utara (Torut) masih bersengketa. Terbaru, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Torut telah menetapkan patok batas wilayah yang ditolak oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo .
Wali Kota Palopo , HM Judas Amir, bersama Ketua DPRD Nurhaenih serta pihak Polres Palopo dan Kodim 1403/Sawerigading, telah menggelar rapat bersama, Jumat (13/8). Dalam rapat itu, sejumlah pejabat mengusulkan pencabutan patok batas wilayah yang ditetapkan Pemkab Torut.
"Saya yakin tokoh sejarah di Toraja dan Toraja Utara paham ini. Kita punya histori bersama, kesepakatan bersama dan ini pula menjadi dasar penetapan wilayah oleh pemerintah sebelumnya yakni batas alam," ujar dia.
Judas menyampaikan terkait permasalahan itu, pihaknya segera membentuk tim khusus. Pihaknya tidak akan langsung mencabut patok yang dipasang Torut guna menghindari ketersinggungan. "Kita berharap ada inisiatif dari mereka. Kita akan buat tim yang akan menghadap ke Gubernur (Sulsel) bersama dengan surat termasuk ke Mendagri," katanya.
Wali Kota Palopo, HM Judas Amir, menambahkan batas wilayah Palopo dan Torut sebenarnya dapat dilihat dari batas alam. Ia pun meyakini pihak Toraja maupun Torut sangat memahami terkait persoalan batas wilayah tersebut, sehingga diharapkannya bisa cepat diselesaikan tanpa ada ketersinggungan.
"Saya yakin tokoh sejarah di Toraja dan Toraja Utara paham ini. Kita punya histori bersama, kesepakatan bersama dan ini pula menjadi dasar penetapan wilayah oleh pemerintah sebelumnya yakni batas alam," ujar dia.
Judas menyampaikan terkait permasalahan itu, pihaknya segera membentuk tim khusus. Pihaknya tidak akan langsung mencabut patok yang dipasang Torut guna menghindari ketersinggungan. "Kita berharap ada inisiatif dari mereka. Kita akan buat tim yang akan menghadap ke Gubernur (Sulsel) bersama dengan surat termasuk ke Mendagri," katanya.
Wali Kota Palopo , HM Judas Amir, bersama Ketua DPRD Nurhaenih serta pihak Polres Palopo dan Kodim 1403/Sawerigading, telah menggelar rapat bersama, Jumat (13/8). Dalam rapat itu, sejumlah pejabat mengusulkan pencabutan patok batas wilayah yang ditetapkan Pemkab Torut.
"Saya yakin tokoh sejarah di Toraja dan Toraja Utara paham ini. Kita punya histori bersama, kesepakatan bersama dan ini pula menjadi dasar penetapan wilayah oleh pemerintah sebelumnya yakni batas alam," ujar dia.
Judas menyampaikan terkait permasalahan itu, pihaknya segera membentuk tim khusus. Pihaknya tidak akan langsung mencabut patok yang dipasang Torut guna menghindari ketersinggungan. "Kita berharap ada inisiatif dari mereka. Kita akan buat tim yang akan menghadap ke Gubernur (Sulsel) bersama dengan surat termasuk ke Mendagri," katanya.
Wali Kota Palopo, HM Judas Amir, menambahkan batas wilayah Palopo dan Torut sebenarnya dapat dilihat dari batas alam. Ia pun meyakini pihak Toraja maupun Torut sangat memahami terkait persoalan batas wilayah tersebut, sehingga diharapkannya bisa cepat diselesaikan tanpa ada ketersinggungan.
"Saya yakin tokoh sejarah di Toraja dan Toraja Utara paham ini. Kita punya histori bersama, kesepakatan bersama dan ini pula menjadi dasar penetapan wilayah oleh pemerintah sebelumnya yakni batas alam," ujar dia.
Judas menyampaikan terkait permasalahan itu, pihaknya segera membentuk tim khusus. Pihaknya tidak akan langsung mencabut patok yang dipasang Torut guna menghindari ketersinggungan. "Kita berharap ada inisiatif dari mereka. Kita akan buat tim yang akan menghadap ke Gubernur (Sulsel) bersama dengan surat termasuk ke Mendagri," katanya.
(luq)
Explore More