DPRD DKI Didesak Bahas Anggaran Mendahului APBD Perubahan
Jum'at, 27 Maret 2020 - 00:16 WIB
DPRD DKI Didesak Bahas Anggaran Mendahului APBD Perubahan
A
A
A
JAKARTA - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat DKI Jakarta mendesak pimpinan DPRD DKI Jakarta untuk membahas anggaran mendahului pada perubahan APBD 2020. Hal ini penting dilakukan guna mendukung penanganan virus Corona (Covid-19) di Jakarta.
Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, Santoso mengatakan, dalam mendukung penanganan Covid-19 yang telah dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, pihaknya mengusulkan kepada pimpinan DPRD DKI agar segera membahas rencana anggaran mendahului pada perubahan APBD 2020 untuk program penanganan Covid-19.
"Pembahasan anggaran mendahului itu penting untuk realokasi anggaran dana untuk difokuskan dalam rangka pencegahan dan penanganan Covid-19," kata Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, Santoso, di Jakarta, kemarin.
Santoso menjelaskan, ada empat rekomendasi Partai Demokrat dalam penggunaan anggaran mendahului itu. Yakni melalui program penyemprotan disinfektan pada setiap kelurahan hingga lingkungan RT/RW dengan memanfaatkan tenaga petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU).
Lalu program bantuan sosial baik berupa dana maupun pangan bagi pekerja harian lepas. Juga program bantuan dana tunjangan bagi aparat TNI/Polri yang bertugas berkeliling untuk mengimbau warga agar tidak berkerumun di luar rumah. Dan terakhir untuk program penguatan terhadap langkah-langkah penanganan Covid-19 yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
"Apalagi sudah ada payung hukum berupa surat edaran Mendagri 440/2436/SJ 17 Mar 2020 dan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19," ungkapnya.
Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp 188 miliar, kata Santoso dalam APBD DKI 2020 tidak akan mencukupi untuk penanganan Covid-19 di Jakarta. Sehingga, katanya, diperlukan realokasi dana anggaran dari sumber lain yang bukan prioritas, seperti anggaran pembebasan lahan dan anggaran balap mobil listrik atau Formula E.
"Banyak mata anggaran yang bisa dialihkan, seperti belanja perjalanan dinas dan pertemuan (meeting), pembebasan lahan atau balap Formula E. Anggaran ini bisa digunakan untuk empat rekomendasi tadi," tegasnya.
Sehingga, lanjutnya, setiap Kelurahan di Jakarta akan didisinfektasi secara gratis, para pekerja harian lepas yang terdampak pun akan memperoleh bantuan dana atau pangan secara langsung. Bahkan, ucapnya, petugas kepolisian yang berpatroli membubarkan kerumunan warga akan memperoleh tunjangan tambahan.
Yang tidak kalah penting, kata anggota DPR RI itu, realokasi anggaran ini bisa memperkuat penanganan virus korona seperti peningkatan kapasitas rumah sakit, ruang isolasi termasuk juga dalam rangka pencegahan dengan pengadaan disinfektan, Alat Pelindung Diri (APD) dan tindakan upaya mitigasi hingga sosialisasi mulai dari level provinsi, kabupaten, kota, kelurahan hingga RT dan RW.
"Ini semua akan bisa segera direalisasikan oleh Pemda DKI dengan realokasi anggaran yang (diusulkan) dilakukan Komisi A DPRD DKI. Untuk mengejar waktu, realokasi anggaran ini akan dilakukan sebelum Pemda DKI mengajukan Rencana APBD Perubahan (RAPBD-P). Ini semua dilakukan untuk mendukung program Pemda DKI Jakarta mengatasi wabah Covid-19 secepat-cepatnya," pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono menyebutkan anggaran BTT dalam APBD DKI telah digunakan untuk penanganan banjir sebesar Rp 5 miliar, anggaran penanganan Covid-19 sebesar Rp 130 miliar dan Rp 53 miliar untuk penyemprotan disinfektan kewilayahan.
"Sesuai evaluasi Kemendagri, BTT dari APBD DKI 2020 itu sebesar Rp 188 miliar. Informasi dari BPKD, anggaran BTT ini telah digunakan untuk penanganan banjir sebesar Rp 5 miliar bulan lalu dan sebesar Rp 130 miliar untuk penanganan Covid-19 melalui Dinas Kesehatan. Sisanya masih ada Rp 53 miliar yang bisa digunakan kewilayahan," kata Mujiyono yang juga politisi Partai Demokrat itu.
Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, Santoso mengatakan, dalam mendukung penanganan Covid-19 yang telah dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, pihaknya mengusulkan kepada pimpinan DPRD DKI agar segera membahas rencana anggaran mendahului pada perubahan APBD 2020 untuk program penanganan Covid-19.
"Pembahasan anggaran mendahului itu penting untuk realokasi anggaran dana untuk difokuskan dalam rangka pencegahan dan penanganan Covid-19," kata Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, Santoso, di Jakarta, kemarin.
Santoso menjelaskan, ada empat rekomendasi Partai Demokrat dalam penggunaan anggaran mendahului itu. Yakni melalui program penyemprotan disinfektan pada setiap kelurahan hingga lingkungan RT/RW dengan memanfaatkan tenaga petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU).
Lalu program bantuan sosial baik berupa dana maupun pangan bagi pekerja harian lepas. Juga program bantuan dana tunjangan bagi aparat TNI/Polri yang bertugas berkeliling untuk mengimbau warga agar tidak berkerumun di luar rumah. Dan terakhir untuk program penguatan terhadap langkah-langkah penanganan Covid-19 yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
"Apalagi sudah ada payung hukum berupa surat edaran Mendagri 440/2436/SJ 17 Mar 2020 dan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19," ungkapnya.
Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp 188 miliar, kata Santoso dalam APBD DKI 2020 tidak akan mencukupi untuk penanganan Covid-19 di Jakarta. Sehingga, katanya, diperlukan realokasi dana anggaran dari sumber lain yang bukan prioritas, seperti anggaran pembebasan lahan dan anggaran balap mobil listrik atau Formula E.
"Banyak mata anggaran yang bisa dialihkan, seperti belanja perjalanan dinas dan pertemuan (meeting), pembebasan lahan atau balap Formula E. Anggaran ini bisa digunakan untuk empat rekomendasi tadi," tegasnya.
Sehingga, lanjutnya, setiap Kelurahan di Jakarta akan didisinfektasi secara gratis, para pekerja harian lepas yang terdampak pun akan memperoleh bantuan dana atau pangan secara langsung. Bahkan, ucapnya, petugas kepolisian yang berpatroli membubarkan kerumunan warga akan memperoleh tunjangan tambahan.
Yang tidak kalah penting, kata anggota DPR RI itu, realokasi anggaran ini bisa memperkuat penanganan virus korona seperti peningkatan kapasitas rumah sakit, ruang isolasi termasuk juga dalam rangka pencegahan dengan pengadaan disinfektan, Alat Pelindung Diri (APD) dan tindakan upaya mitigasi hingga sosialisasi mulai dari level provinsi, kabupaten, kota, kelurahan hingga RT dan RW.
"Ini semua akan bisa segera direalisasikan oleh Pemda DKI dengan realokasi anggaran yang (diusulkan) dilakukan Komisi A DPRD DKI. Untuk mengejar waktu, realokasi anggaran ini akan dilakukan sebelum Pemda DKI mengajukan Rencana APBD Perubahan (RAPBD-P). Ini semua dilakukan untuk mendukung program Pemda DKI Jakarta mengatasi wabah Covid-19 secepat-cepatnya," pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono menyebutkan anggaran BTT dalam APBD DKI telah digunakan untuk penanganan banjir sebesar Rp 5 miliar, anggaran penanganan Covid-19 sebesar Rp 130 miliar dan Rp 53 miliar untuk penyemprotan disinfektan kewilayahan.
"Sesuai evaluasi Kemendagri, BTT dari APBD DKI 2020 itu sebesar Rp 188 miliar. Informasi dari BPKD, anggaran BTT ini telah digunakan untuk penanganan banjir sebesar Rp 5 miliar bulan lalu dan sebesar Rp 130 miliar untuk penanganan Covid-19 melalui Dinas Kesehatan. Sisanya masih ada Rp 53 miliar yang bisa digunakan kewilayahan," kata Mujiyono yang juga politisi Partai Demokrat itu.
(mhd)
