Biar Bisa Dikeruk, DKI Ingin yang Mengelola 13 Sungai Milik Pusat
Minggu, 08 Maret 2020 - 20:02 WIB
Biar Bisa Dikeruk, DKI Ingin yang Mengelola 13 Sungai Milik Pusat
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah menyusun draft Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk mengelola 13 sungai milik pemerintah pusat. Dengan kerja sama tersebut, Pemprov DKI berharap 13 sungai bisa dikeruk setiap saat.
Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta, Juaini Yusuf, mengatakan, untuk mengeruk 13 sungai yang ada di Jakarta, pihaknya harus membuat terlebih dahulu PKS dengan pemerintah pusat. Sebab, kewenangan mengelola 13 sungai itu memang di pemerintah pusat.
"Kami lagi menyusun draftnya dulu. Nanti kita ajukan ke pemerintah pusat. Nanti pemerintah pusat yang menentukan tugas kita di 13 sungai itu," kata Juaini saat dihubungi, Minggu (8/3/2020).
Juaini menjelaskan, dalam draft yang diajukan itu diantaranya berisikan izin untuk melakukan pengerukan, pengelolaan pintu air, dan pompa. Termasuk dengan pemasangan sheet file atau tanggul sungai. Dia berharap draft yang akan diajukan tersebut disetujui oleh pemerintah pusat.
Menurut dia, DKI cukup mampu untuk mengelola 13 sungai tersebut. Baik dari sisi sumber daya manusia maupun alat serta biayanya. Namun untuk tahun ini belum ada anggaranya lantaran belum diajukan di APBD.
"Kalau sudah disetujui, kita akan ajukan anggaran kegiatan pengelolaan 13 sungai," pungkasnya.
Diketahui, untuk mengatasi permasalahan banjir di Jakarta, Pemprov DKI bersama Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) terus berkordinasi dan berkolaborasi. Pada Minggu lalu, Sekda DKI Saefullah bersama Kepala BBWSCC Bambang Hidayah melakukan rapat penanganan banjir Jakarta di Pintu Air Manggarai.
Salah satu hasil rapat itu yaitu DKI Jakarta diperbolehkan untuk masuk dan melakukan pengerukan di 13 sungai yang sebelumnya menjadi kewenangan BBWSCC.
Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta, Juaini Yusuf, mengatakan, untuk mengeruk 13 sungai yang ada di Jakarta, pihaknya harus membuat terlebih dahulu PKS dengan pemerintah pusat. Sebab, kewenangan mengelola 13 sungai itu memang di pemerintah pusat.
"Kami lagi menyusun draftnya dulu. Nanti kita ajukan ke pemerintah pusat. Nanti pemerintah pusat yang menentukan tugas kita di 13 sungai itu," kata Juaini saat dihubungi, Minggu (8/3/2020).
Juaini menjelaskan, dalam draft yang diajukan itu diantaranya berisikan izin untuk melakukan pengerukan, pengelolaan pintu air, dan pompa. Termasuk dengan pemasangan sheet file atau tanggul sungai. Dia berharap draft yang akan diajukan tersebut disetujui oleh pemerintah pusat.
Menurut dia, DKI cukup mampu untuk mengelola 13 sungai tersebut. Baik dari sisi sumber daya manusia maupun alat serta biayanya. Namun untuk tahun ini belum ada anggaranya lantaran belum diajukan di APBD.
"Kalau sudah disetujui, kita akan ajukan anggaran kegiatan pengelolaan 13 sungai," pungkasnya.
Diketahui, untuk mengatasi permasalahan banjir di Jakarta, Pemprov DKI bersama Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) terus berkordinasi dan berkolaborasi. Pada Minggu lalu, Sekda DKI Saefullah bersama Kepala BBWSCC Bambang Hidayah melakukan rapat penanganan banjir Jakarta di Pintu Air Manggarai.
Salah satu hasil rapat itu yaitu DKI Jakarta diperbolehkan untuk masuk dan melakukan pengerukan di 13 sungai yang sebelumnya menjadi kewenangan BBWSCC.
(thm)
