Jelang Pergantian Tahun, Menhub Tinjau Jalur Puncak dan Bahas Jalur Puncak II
Senin, 30 Desember 2019 - 15:27 WIB
Jelang Pergantian Tahun, Menhub Tinjau Jalur Puncak dan Bahas Jalur Puncak II
A
A
A
BOGOR - Guna memastikan kelancaran arus wisata pada libur Tahun Baru 2020 , Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi meninjau jalur Puncak yang selama ini kerap dijadikan destinasi favorit warga Jabodetabek dalam menghabiskan malam pergantian tahun. Budi mengapresiasi rencana pemberlakukan car free night (CFN) atau penutupan jalur Puncak (Ciawi-Megamendung-Cisarua), selama 12 jam dari mulai pukul 18.00 WIB Selasa (31/12/2019)-hingga pukul 06.00 WIB, Rabu (01/01/2020).
"Jika tidak ada kebijakan rekayasa lalu linta berupa CFN jalur Puncak dipastikan crowded. Pada dasarnya Pemerintah ingin sekali lalu lintas dari dan ke Puncak berjalan dengan baik. Makanya kami sangat mengapresiasi apa yang dilakukan Kakorlantas untuk membuat CFN di Puncak," kata Budi disela-sela pengecekan pengamanan jalur di Pos Polisi IIB Simpang Gadog, Puncak, Bogor, Senin (30/12/2019).
Meski demikian, Budi meminta kepolisian dan Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor tetap memperhatikan sejumlah jalur-jalur alternatif agar tidak terjadi kemacetan parah. "Tak hanya itu, menyangkut keamanan, kami juga berharap pihak kepolisian mengantisipasi segala macam gangguan tindak pidana teroris dan sebagainya harus diamankan," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, rombongan Kemenhub juga sempat berdiskusi dengan Bupati Bogor Ade Yasin serta Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Bogor terkait permasalahan kemacetan di jalur Puncak yang selama puluhan tahun nyaris tak ada solusi. Kemenhub pun menyambut baik, jika memang Pemkab Bogor lebih memilih pembangunan jalan baru yakni poros timur tengah atau biasa disebut jalur Puncak II yang menghubungkan Kabupaten Bogor dengan Cianjur dari mulai Sentul hingga Kota Bunga.
"Sehingga diharapkan beban jalur Puncak I bisa terkurangi sekitar 50% jika jalur Puncak II dibangun. Maka dari itu, kami akan berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian PUPR serta Kementerian ATR/BPN, kita akan bahas bersama," kata Budi.
Menurut Budi, untuk memecahkan sejumlah persoalan di Puncak, harus dilakukan secara terintegrasi. Sebab, pada satu sisi pertumbuhan ekonomi harus diperhatikan, di sisi lain lalu lintas juga perlu diperhatikan."Kita akan lakukan pembahasan secara detail, mungkin melibatkan Bappenas, Kementerian PUPR, dan ATR, bagaimana kita mempertahankan Puncak ini tidak berkembang secara berlebihan, tapi akses transportasi berjalan dengan baik," jelasnya.
Sementara itu, Bupati Bogor Ade Yasin optimistis jika Jalan PTT atau jalur Puncak II dibangun maka salah satu persoalan kawasan Puncak yakni kemacetan dapat teratasi secara signifikan. Sebab pengendara yang hendak ke Cianjur atau Bandung tidak perlu melewati Jalan Raya Puncak lagi.
"Sudah saya serahkan kajian soal pentingnya dibangun PTT, itu juga kan bagian dari penataan wilayah perbatasan. Kita harap, kajian yang kami sampaikan ini bisa dibahas oleh pemerintah pusat," katanya.
Pembangunan Jalur Puncak II yang membentang di sepanjang Kecamatan Cipanas, Cianjur, Jawa Barat, dan jalur alternatif Bogor-Cianjur akan mulai berjalan pada 2020. "Ditargetkan, jalan tersebut akan meningkatkan kunjungan wisatawan dan perekonomian," ucapnya.
"Jika tidak ada kebijakan rekayasa lalu linta berupa CFN jalur Puncak dipastikan crowded. Pada dasarnya Pemerintah ingin sekali lalu lintas dari dan ke Puncak berjalan dengan baik. Makanya kami sangat mengapresiasi apa yang dilakukan Kakorlantas untuk membuat CFN di Puncak," kata Budi disela-sela pengecekan pengamanan jalur di Pos Polisi IIB Simpang Gadog, Puncak, Bogor, Senin (30/12/2019).
Meski demikian, Budi meminta kepolisian dan Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor tetap memperhatikan sejumlah jalur-jalur alternatif agar tidak terjadi kemacetan parah. "Tak hanya itu, menyangkut keamanan, kami juga berharap pihak kepolisian mengantisipasi segala macam gangguan tindak pidana teroris dan sebagainya harus diamankan," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, rombongan Kemenhub juga sempat berdiskusi dengan Bupati Bogor Ade Yasin serta Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Bogor terkait permasalahan kemacetan di jalur Puncak yang selama puluhan tahun nyaris tak ada solusi. Kemenhub pun menyambut baik, jika memang Pemkab Bogor lebih memilih pembangunan jalan baru yakni poros timur tengah atau biasa disebut jalur Puncak II yang menghubungkan Kabupaten Bogor dengan Cianjur dari mulai Sentul hingga Kota Bunga.
"Sehingga diharapkan beban jalur Puncak I bisa terkurangi sekitar 50% jika jalur Puncak II dibangun. Maka dari itu, kami akan berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian PUPR serta Kementerian ATR/BPN, kita akan bahas bersama," kata Budi.
Menurut Budi, untuk memecahkan sejumlah persoalan di Puncak, harus dilakukan secara terintegrasi. Sebab, pada satu sisi pertumbuhan ekonomi harus diperhatikan, di sisi lain lalu lintas juga perlu diperhatikan."Kita akan lakukan pembahasan secara detail, mungkin melibatkan Bappenas, Kementerian PUPR, dan ATR, bagaimana kita mempertahankan Puncak ini tidak berkembang secara berlebihan, tapi akses transportasi berjalan dengan baik," jelasnya.
Sementara itu, Bupati Bogor Ade Yasin optimistis jika Jalan PTT atau jalur Puncak II dibangun maka salah satu persoalan kawasan Puncak yakni kemacetan dapat teratasi secara signifikan. Sebab pengendara yang hendak ke Cianjur atau Bandung tidak perlu melewati Jalan Raya Puncak lagi.
"Sudah saya serahkan kajian soal pentingnya dibangun PTT, itu juga kan bagian dari penataan wilayah perbatasan. Kita harap, kajian yang kami sampaikan ini bisa dibahas oleh pemerintah pusat," katanya.
Pembangunan Jalur Puncak II yang membentang di sepanjang Kecamatan Cipanas, Cianjur, Jawa Barat, dan jalur alternatif Bogor-Cianjur akan mulai berjalan pada 2020. "Ditargetkan, jalan tersebut akan meningkatkan kunjungan wisatawan dan perekonomian," ucapnya.
(whb)
