19 Titik Wilayah Banjir, Ini Kata SDA DKI Jakarta

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus berupaya menghilangkan genangan akibat hujan yang terjadi pada Selasa 17 Desember 2019. Perbanyak dan memperlebar tali air menjadi fokus utama menghilangkan genangan.

Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA), Juaini Yusuf mengatakan, pasca-hujan yang terjadi pada Selasa 17 Desember 2019, pihaknya mencatat sedikitnya ada 19 titik genangan akibat hujan tersebut. Menurutnya, genangan itu akibat tali tali air yang ada di bahu jalan tidak cukup mengalirkan seluruh air yang turun.

"Penyebabnya kan udah tahu karena mulut air kurang lebar, terus memang hujan lama juga kan. Nah dari kemarin selasa sampai sekarang kita lagi kerjain pelebaran mulut air," kata Juaini saat dihubungi, Kamis 19 Desember 2019.

Juaini menjelaskan, selain banyak tali air yang kecil, banyak juga saluran air yang tersumbat karena beberapa proyek pembangunan, baik itu pembangunan trotoar ataupun karena pipa yang kecil lantaran tersumbat puing material yang terbawa hujan. Begitu juga dengan taman yang sedang diperbaiki dan tanahnya terbawa air hujan ke saluran air.

Kondisi saluran air yang ada saat ini diakui Juaini masih sama seperti yang dahulu meskipun trotoar dilebarkan. Seharusnya, kata dia, penataan trotoar dibarengi dengan pelebaran normalisasi. Dia berharap ke depan penataan trotoar dibarengi dengan penataan drainase dan utilitas.

"Saluran air memang tidak berubah meski trotoar dilebarkan. Nah kami sudah kordinasikan dengan Dinas Bina Marga. Karena bagaimana pun juga utilitas yang semrawut dibawah trotoar menambah penyempitan drainase. Itu harus ditata," pungkasnya.

Selain itu, lanjut Juaini, pihaknya juga akan terus menambah drainase Vertikal atau sumur resapan. Khususnya di kawasan yang tergenang. Dia membantah apabila sumur resapan tidak berfungsi ketika adanya genangan.

"Sekarang sudah ada 1020 sumur resapan. Rata-rata yang sudah ada langsung hilang genangan. Kayak di MT Haryono. Udah gak ada genangan berulang setelah ada sumur resapan," tegasnya.

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike menilai, Pemprov DKI Jakarta tidak memiliki rencana induk penatan trotoar untuk itu wajar apabila akhirnya penataan trotoar tidak dibarengi dengan penataan saluran air.

"Kalau ada perencanaan, itu utilitas dibawah saluran ditata juga. Ini kan tidak, hanya beutifikasi saja. Tapi dalamnya berantakan," ungkapnya.

Selain tidak memprioritaskan program penanggulangan banjir, kata Yuke, program naturalisasi sungai selama beberapa tahun ini tidak berjalan, karena tidak dilakukan pembebasan lahan oleh Pemprov DKI Jakarta, padahal untuk pembangunan infrastruktur dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

"Pak Gubernur tidak jelas roadmap untuk penanggulangan banjir pada 2020 nanti, tetapi malah fokus kepada program-program pencitraan yang tidak bermanfaat bagi masyarakat luas," ungkapnya.

Sementara itu, Pengamat Perkotaan Universitas Trisakti, Nirwono Joga menegaskan, rehabilitasi saluran air kota bersamaan dengan revitalisasi trotoar yang sedang dikerjakan Pemda saat ini tidak fokus dilakukan. Pemprov DKI harus bisa pastikan saluran air berfungsi baik tidak tersumbat apapun terhubung baik dan lancar ke seluruh saluran air, fokus di kawasan yang rawan genangan air.

"Optimalkan seluruh Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota sebagai daerah resapan air dan daerah penampung air sementara saat hujan deras, dan penambahan RTH secara signifikan," tegasnya.