Kebijakan Gaji PNS ke Rekening Istri akan Diperketat
Kamis, 19 Desember 2019 - 20:54 WIB
Kebijakan Gaji PNS ke Rekening Istri akan Diperketat
A
A
A
GORONTALO - Gubernur Gorontalo Rusli Habibie meminta kepada pimpinan OPD untuk memperketat kebijakan gaji PNS pria untuk ditransfer ke rekening istrinya. Ia menilai kebijakan yang sudah ada sejak 1 Maret 2012 itu kini mulai diabaikan aparaturnya.
“Saya mendapatkan banyak keluhan dari para istri PNS bahwa gaji suaminya tidak lagi masuk ke rekening istri. Entah dialihkan atau bagaimana saya kurang tahu. Makanya saya minta pimpinan OPD mengevaluasi lagi kebijakan ini,” ucap Rusli melalui sambungan telpon, Kamis (20/12/2019).
Gubernur Rusli menekankan agar kebijakan ini mulai diefektifkan kembali 2 Januari 2020. Ia meminta agar bendahara OPD tidak membayarkan gaji bagi PNS yang belum menyetorkan rekening istrinya.
“Kebijakan ini tolong diseriusi. Sampai Januari ada yang belum menyetorkan rekening istrinya maka gaji yang bersangkutan saya minta ditangguhkan,” imbuhnya.
Rusli berharap dengan kebijakan ini dapat meminimalisir konflik rumah tangga PNS yang dipicu transparansi pengelolaan keuangan suami-istri. Rusli menyebut tidak sedikit aparaturnya yang tidak lagi menafkahi istri dengan berbagai alasan. Bahkan ada yang tidak mengetahui berapa total penghasilan suaminya setiap bulan.
“Saya mendapatkan banyak keluhan dari para istri PNS bahwa gaji suaminya tidak lagi masuk ke rekening istri. Entah dialihkan atau bagaimana saya kurang tahu. Makanya saya minta pimpinan OPD mengevaluasi lagi kebijakan ini,” ucap Rusli melalui sambungan telpon, Kamis (20/12/2019).
Gubernur Rusli menekankan agar kebijakan ini mulai diefektifkan kembali 2 Januari 2020. Ia meminta agar bendahara OPD tidak membayarkan gaji bagi PNS yang belum menyetorkan rekening istrinya.
“Kebijakan ini tolong diseriusi. Sampai Januari ada yang belum menyetorkan rekening istrinya maka gaji yang bersangkutan saya minta ditangguhkan,” imbuhnya.
Rusli berharap dengan kebijakan ini dapat meminimalisir konflik rumah tangga PNS yang dipicu transparansi pengelolaan keuangan suami-istri. Rusli menyebut tidak sedikit aparaturnya yang tidak lagi menafkahi istri dengan berbagai alasan. Bahkan ada yang tidak mengetahui berapa total penghasilan suaminya setiap bulan.
(atk)
