Bupati Jayapura: Dukungan Masyarakat Adalah Bukti Usulan Pemekaran Provinsi
Senin, 09 Desember 2019 - 12:06 WIB
Bupati Jayapura: Dukungan Masyarakat Adalah Bukti Usulan Pemekaran Provinsi
A
A
A
SENTANI - Bupati Jayapura Mathius Awoitauw sebagai Ketua Forum Kepala Daerah se- Tanah Tabi mengatakan, pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) sesungguhnya lahir dari aspirasi masyarakat.
Dikatakannya, pemerintah daerah hanya menindak-lanjuti apa yang menjadi aspirasi masyarakat, di sana ada kebutuhan masyarakat yang harus terjawab melalui program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah setempat.
“Tidak benar kalau disebut pemekaran adalah kepentingan elite politik,” ujar Mathius Awoitauw di Sentani, beberapa hari lalu. Menurutnya, sudah banyak aspirasi masyarakat yang masuk kepada kepala daerah di empat kabupaten dan satu kota.
Hal ini harus ditindaklanjuti dengan semua rancangan kajian ilmiah yang dipetakan berdasarkan daerah masing-masing. “Kemarin kami di Kaureh, dewan adat suku Oktim juga menyerahkan surat pernyataan mereka terkait pemekaran provinsi,” katanya.
Apa yang sudah dirancangkan dari aspirasi masyarakat di dataran Tanah Tabi akan terus dikawal hingga menjadi satu keputusan oleh pemerinta pusat. “Masyarakat sudah memahami, apa yang sedang diperjuangkan ini, sehingga mau tidak mau, kita harus kawal hingga final,” jelasnya.
Mathius Ogogo, Ketua Dewan Adat Suku (DAS) Oktim, menegaskan, aspirasi yang disampaikan ini merupakan aspirasi seluruh masyarakat yang berada di bawah DAS Oktim, yang mana aspirasi itu meliputi dukungan terhadap adanya pemekaran Provinsi Tabi dari Papua.
“Secara sadar kita sampikan bahwa, dengan adanya pemekaran provinsi maka dengan sendirinya tenaga kerja dapat terserap dengan baik secara kusus di tanah tabi. Kami juga meminta adanya perhatian terhadap sarana dan prasarana di sini seperti infrastruktur jalan dan jembatan serta dermaga, termasuk peningkatan ekonomi rakyat, sosial, dan budaya,” pungkasnya.
Dikatakannya, pemerintah daerah hanya menindak-lanjuti apa yang menjadi aspirasi masyarakat, di sana ada kebutuhan masyarakat yang harus terjawab melalui program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah setempat.
“Tidak benar kalau disebut pemekaran adalah kepentingan elite politik,” ujar Mathius Awoitauw di Sentani, beberapa hari lalu. Menurutnya, sudah banyak aspirasi masyarakat yang masuk kepada kepala daerah di empat kabupaten dan satu kota.
Hal ini harus ditindaklanjuti dengan semua rancangan kajian ilmiah yang dipetakan berdasarkan daerah masing-masing. “Kemarin kami di Kaureh, dewan adat suku Oktim juga menyerahkan surat pernyataan mereka terkait pemekaran provinsi,” katanya.
Apa yang sudah dirancangkan dari aspirasi masyarakat di dataran Tanah Tabi akan terus dikawal hingga menjadi satu keputusan oleh pemerinta pusat. “Masyarakat sudah memahami, apa yang sedang diperjuangkan ini, sehingga mau tidak mau, kita harus kawal hingga final,” jelasnya.
Mathius Ogogo, Ketua Dewan Adat Suku (DAS) Oktim, menegaskan, aspirasi yang disampaikan ini merupakan aspirasi seluruh masyarakat yang berada di bawah DAS Oktim, yang mana aspirasi itu meliputi dukungan terhadap adanya pemekaran Provinsi Tabi dari Papua.
“Secara sadar kita sampikan bahwa, dengan adanya pemekaran provinsi maka dengan sendirinya tenaga kerja dapat terserap dengan baik secara kusus di tanah tabi. Kami juga meminta adanya perhatian terhadap sarana dan prasarana di sini seperti infrastruktur jalan dan jembatan serta dermaga, termasuk peningkatan ekonomi rakyat, sosial, dan budaya,” pungkasnya.
(akn)
