KUA-PPAS DKI 2020 Diketok Palu, DPRD DKI Sepakati Anggaran Belanja Rp87,9 T
Rabu, 27 November 2019 - 05:45 WIB
KUA-PPAS DKI 2020 Diketok Palu, DPRD DKI Sepakati Anggaran Belanja Rp87,9 T
A
A
A
JAKARTA - DPRD DKI Jakarta menggelar Rapat Badan Anggaran pada Selasa (26/11/2019). Dalam rapat tersebut DPRD DKI secara resmi menyepakati kebijakan umum anggaran plafon prioritas anggaran sementara DKI Jakarta tahun 2020 sebesar Rp87.956.148.476.363.
"Pembahasan KUA-PPAS sebesar Rp 87,956,148,476,363 disahkan," kata Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (26/11/2019).
Kendati telah disepakati oleh DPRD DKI Jakarta, namun Pajak Anggaran Daerah (PAD) DKI harus mengalami peningkatan sebesar Rp57.561.162.309.490. Jumlah tersebut naik drastis dari naik tahun sebelumnya yang mencapai Rp 44 triliun.
Adapun alokasi anggaran yang dinaikkan berasal dari pajak parkir yang awalnya sekira Rp1,1 triliun menjadi Rp1,35 triliun. Kemudian, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor semula Rp1,350 triliun menjadi Rp1,4 triliun serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dari Rp5,8 triliun menjadi Rp5,9 triliun.
"Semua dinaikan dengan tujuan dewan memberikan semangat kepada Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) untuk bisa mendongkrak kembali pendapatan kita," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pajak dan Retrebusi Daerah DKI Jakarta, Faisal Syafruddin menerima dengan lapang dada terkait kenaikan PAD di tahun 2020.
Namun Faisal pun meminta dukungan dari anggota DPRD DKI Jakarta untuk memberikan dukungan dalam upaya meningkatkan PAD tahun 2020.
"Ada empat langkah yang akan dilakukan dalam upaya peningkatan penerimaan pajak tahun 2020 yakni penerapan online sistem, pemutakhiran database seluruh jenis pajak daerah, fiskal kadaster dan kesepakatan bersama Kejati DKI terkait penagihan aktif pajak," pungkasnya.
"Pembahasan KUA-PPAS sebesar Rp 87,956,148,476,363 disahkan," kata Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (26/11/2019).
Kendati telah disepakati oleh DPRD DKI Jakarta, namun Pajak Anggaran Daerah (PAD) DKI harus mengalami peningkatan sebesar Rp57.561.162.309.490. Jumlah tersebut naik drastis dari naik tahun sebelumnya yang mencapai Rp 44 triliun.
Adapun alokasi anggaran yang dinaikkan berasal dari pajak parkir yang awalnya sekira Rp1,1 triliun menjadi Rp1,35 triliun. Kemudian, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor semula Rp1,350 triliun menjadi Rp1,4 triliun serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dari Rp5,8 triliun menjadi Rp5,9 triliun.
"Semua dinaikan dengan tujuan dewan memberikan semangat kepada Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) untuk bisa mendongkrak kembali pendapatan kita," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pajak dan Retrebusi Daerah DKI Jakarta, Faisal Syafruddin menerima dengan lapang dada terkait kenaikan PAD di tahun 2020.
Namun Faisal pun meminta dukungan dari anggota DPRD DKI Jakarta untuk memberikan dukungan dalam upaya meningkatkan PAD tahun 2020.
"Ada empat langkah yang akan dilakukan dalam upaya peningkatan penerimaan pajak tahun 2020 yakni penerapan online sistem, pemutakhiran database seluruh jenis pajak daerah, fiskal kadaster dan kesepakatan bersama Kejati DKI terkait penagihan aktif pajak," pungkasnya.
(pur)
