Pesantren di Pangandaran Jadi 'Lahan Seksi' Suara Pilkada 2020
Pesantren di Pangandaran Jadi 'Lahan Seksi' Suara Pilkada 2020
A
A
A
PANGANDARAN - Pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 mendatang, Pondok Pesantren yang ada di Kabupaten Pangandaran berpotensi menjadi lahan seksi untuk meraih suara.
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Pangandaran Iwan Yudiawan mengatakan, Pondok Pesantren memiliki kultur dan tradisi yang kuat taat terhadap Kiai.
"Bagi peserta Pemilu, kultur dan tradisi ketaatan para santri dan pengikut Kiai tersebut kerap dimanfaatkan jadi lahan ajang kampanye," kata Iwan saat membuka acara media gethering Minggu, (17/11/2019).
Iwan menambahkan, Bawaslu tidak ingin jika masyarakat atau Kiai terjerat pada pelanggaran Pemilu karena tidak tahu menerima bantuan yang mengarahkan kepada salah satu peserta Pilkada merupakan pelanggaran Pemilu.
"Bukannya kami dari Bawaslu melarang peserta Pilkada 2020 untuk berbuat baik dengan memberikan sodaqoh, tetapi jangan sampai pemberian kebaikan tersebut jadi syarat untuk memilih salah satu calon," tambahnya.
Untuk mengantisifasi kemungkinan pelanggaran Pemilu di Pilkada 2020, Bawaslu Pangandaran melakukan kerjasama dengan media masa agar publik tahu pelanggaran Pemilu. "Peran media masa sangat penting untuk mencegah pelanggaran Pemilu termasuk mensosialisasikan UU Nomor 10/2016," papar Iwan.
Iwan mengaku, regulasi sebelumnya soal money politik pada Pemilu sempat membingungkan lantaran regulasinya melarang untuk money politik tetapi tidak ada sanksi. "Regulasi larangan money politik saat ini sudah mengatur adanya sanksi bagi yang memberi dan menerima yaitu ancaman pidana," terangnya.
Iwan juga berpesan, untuk ASN Kabupaten Pangandaran pada pelaksanaan Pilkada 2020 mendatang untuk bersikap netral. "Besar kemungkinan petahanan kembali mencalonkan Bupati dan Wakil Bupati di Pilkada 2020, hal ini dikhawatirkan akan berdampak terhadap sikap ASN karena beberapa kepentingan karir masa depan," katanya.
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Pangandaran Iwan Yudiawan mengatakan, Pondok Pesantren memiliki kultur dan tradisi yang kuat taat terhadap Kiai.
"Bagi peserta Pemilu, kultur dan tradisi ketaatan para santri dan pengikut Kiai tersebut kerap dimanfaatkan jadi lahan ajang kampanye," kata Iwan saat membuka acara media gethering Minggu, (17/11/2019).
Iwan menambahkan, Bawaslu tidak ingin jika masyarakat atau Kiai terjerat pada pelanggaran Pemilu karena tidak tahu menerima bantuan yang mengarahkan kepada salah satu peserta Pilkada merupakan pelanggaran Pemilu.
"Bukannya kami dari Bawaslu melarang peserta Pilkada 2020 untuk berbuat baik dengan memberikan sodaqoh, tetapi jangan sampai pemberian kebaikan tersebut jadi syarat untuk memilih salah satu calon," tambahnya.
Untuk mengantisifasi kemungkinan pelanggaran Pemilu di Pilkada 2020, Bawaslu Pangandaran melakukan kerjasama dengan media masa agar publik tahu pelanggaran Pemilu. "Peran media masa sangat penting untuk mencegah pelanggaran Pemilu termasuk mensosialisasikan UU Nomor 10/2016," papar Iwan.
Iwan mengaku, regulasi sebelumnya soal money politik pada Pemilu sempat membingungkan lantaran regulasinya melarang untuk money politik tetapi tidak ada sanksi. "Regulasi larangan money politik saat ini sudah mengatur adanya sanksi bagi yang memberi dan menerima yaitu ancaman pidana," terangnya.
Iwan juga berpesan, untuk ASN Kabupaten Pangandaran pada pelaksanaan Pilkada 2020 mendatang untuk bersikap netral. "Besar kemungkinan petahanan kembali mencalonkan Bupati dan Wakil Bupati di Pilkada 2020, hal ini dikhawatirkan akan berdampak terhadap sikap ASN karena beberapa kepentingan karir masa depan," katanya.
(nag)
Explore More