Cara Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata Mendapat Anggaran

Senin, 26 Oktober 2020 - 12:53 WIB
loading...
Cara Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata Mendapat Anggaran
Jeje Wiradinata beserta istri menggunakan pakaian warna merah di apit mantan Pjs Daud Achmad saat acara Milangkala ke 8/ Foto: Syamsul M
A A A
PARIGI - Dalam usia ke-8 tahun Kabupaten Pangandaran, pembangunan infrastruktur dinilai sudah hampir sejajar dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Jawa Barat.

Fakta tersebut terungkap dari beberapa dokumen yang terdapat di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Pangandaran.

Pada Milangkala Kabupaten Pangandaran ke-8, SINDONEWS berhasil mewawancarai Bupati definitif pertama Jeje Wiradinata yang saat ini sedang dalam masa cuti pencalonan Bupati untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rabu, 9 Desember 2020 mendatang.

Kata Jeje, pada usia ke-8 tahun Kabupaten Pangandaran selama kurun waktu hampir 5 tahun dirinya menjadi Bupati fokus melakukan pembangunan infrastruktur jalan, puskesmas, RSUD, penataan wisata dan menyiapkan sumber daya manusia (SDM) di bidang pendidikan.

"Puskesmas di 10 Kecamatan sudah bagus, saat ini Pangandaran punya 15 unit Puskesmas yang terdiri dari 11 Puskesmas rawat inap dan 4 Puskesmas pembantu dengan bangunan yang megah seperti hotel bintang tiga," kata Jeje.

Selain itu, Pangandaran sekarang sudah punya RSUD yang megah dan refersentatif ditunjang lagi dengan sarana jalan Kabupaten yang sudah hampir mendekati selesai dengan kondisi baik.

Tidak terkalahkan dengan Kabupaten/Kota lain di Jawa Barat, penataan objek wisata pun terus dilakukan sehingga menjadi daya tarik pengunjung untuk berwisata ke Pangandaran.

"Pembangunan fisik juga harus diimbangi dengan sumber daya manusia (SDM) yang handal, maka selama 5 tahun menjabat Bupati, keberpihakan APBD untuk pendidikan kami maksimalkan melalui Pangandaran Hebat," tambah Jeje.

Dijelaskan Jeje, untuk mewujudkan pembangunan tersebut tidak cukup jika hanya menggunakan APBD saja, namun ada anggaran yang bisa didapat dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

"Kondisi anggaran belanja daerah hanya di bawah 30 persen dari APBD, sangat jarang daerah yang anggaran belanjanya di bawah 30 persen," terangnya.
Halaman :
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 2.4004 seconds (0.1#10.140)