DPRD DKI Masih Kaji Usulan Anggaran Rp8 Trilun untuk Rumah DP 0 Rupiah
Kamis, 07 November 2019 - 23:12 WIB
DPRD DKI Masih Kaji Usulan Anggaran Rp8 Trilun untuk Rumah DP 0 Rupiah
A
A
A
JAKARTA - DPRD DKI Jakarta masih menimbang untuk menyetujui usulan anggaran PD Pembangunan Sarana Jaya sebesar Rp8,24 triliun untuk pembangunan Rumah DP 0 Rupiah . Saat ini Komisi B DPRD masih mengkaji anggaran yang diajukan tersebut dengan melihat rencana bangunan kedepannya.
Ketua Komisi B DPRD DKI, Abdul Aziz mengatakan, pihaknya masih menimbang untuk menyetujui usulan anggaran yang diajukan salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI tersebut untuk pembangunan Rumah DP 0 Rupiah. Jika pengadaan anggaran sesuai dengan prosedur, lanjut Aziz maka kewajiban DPRD adalah mendukung program tersebut.
"Saya pikir kami tidak punya alasan untuk menolak, karena rakyat di bawah ini membutuhkan rumah yang mereka miliki. Kami lihat banyak sekali warga-warga yang belum memiliki rumah," kata Aziz saat dikonfirmasi, Kamis (7/11/2019).
Aziz menuturkan, Komisi B tengah mengkaji anggaran yang telah diajukan PD Pembangunan Sarana Jaya dengan melihat rencana bangunan yang akan dibuat kedepannya. Sehingga dapat dengan mudah mengetahui anggaran yang akan dibutuhkan untuk program DP 0%.
"Realistis atau tidak realistis, kami harus melihat volumenya. Nah ini ada targetnya sekian unit," ujarnya. (Baca: Rumah DP 0 Rupiah Solusi Entaskan Ketimpangan Sosial di Jakarta)
Aziz mengungkapkan, sudah semestinya Pemprov DKI menyediakan fasilitas yang mumpuni bagi masyarakat Jakarta, guna memberikan kesejahteraan yang dapat dirasakan oleh seluruh kalangan di Jakarta."Ini tanggung jawab pemerintah dan salah satunya adalah DPRD untuk membuat mereka terfasilitasi, sandang, pangan, papan, dan transportasi mereka," ucapnya.
Ketua Komisi B DPRD DKI, Abdul Aziz mengatakan, pihaknya masih menimbang untuk menyetujui usulan anggaran yang diajukan salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI tersebut untuk pembangunan Rumah DP 0 Rupiah. Jika pengadaan anggaran sesuai dengan prosedur, lanjut Aziz maka kewajiban DPRD adalah mendukung program tersebut.
"Saya pikir kami tidak punya alasan untuk menolak, karena rakyat di bawah ini membutuhkan rumah yang mereka miliki. Kami lihat banyak sekali warga-warga yang belum memiliki rumah," kata Aziz saat dikonfirmasi, Kamis (7/11/2019).
Aziz menuturkan, Komisi B tengah mengkaji anggaran yang telah diajukan PD Pembangunan Sarana Jaya dengan melihat rencana bangunan yang akan dibuat kedepannya. Sehingga dapat dengan mudah mengetahui anggaran yang akan dibutuhkan untuk program DP 0%.
"Realistis atau tidak realistis, kami harus melihat volumenya. Nah ini ada targetnya sekian unit," ujarnya. (Baca: Rumah DP 0 Rupiah Solusi Entaskan Ketimpangan Sosial di Jakarta)
Aziz mengungkapkan, sudah semestinya Pemprov DKI menyediakan fasilitas yang mumpuni bagi masyarakat Jakarta, guna memberikan kesejahteraan yang dapat dirasakan oleh seluruh kalangan di Jakarta."Ini tanggung jawab pemerintah dan salah satunya adalah DPRD untuk membuat mereka terfasilitasi, sandang, pangan, papan, dan transportasi mereka," ucapnya.
(whb)
