Program DP 0 Tak Tepat Sasaran, DPRD Minta Fokus Bangun Rusunawa
loading...
Program DP 0 rupiah merupakan program andalan Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal warganya. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono meminta Pemprov DKI untuk fokus dalam pembangunan rumah susun sewa (Rusunawa) dibandingkan membangun rumah DP Nol Rupiah.
Diketahui Pemprov DKI Jakarta menganggarkan Rp1,22 triliun untuk pembangunan infrastruktur dan layanan dasar perkotaan.
Gembong merespons paparan dari Kepala Bappeda DKI Jakarta Atikah Nur Rahma menjelaskan postur rancangan KUA-PPAS APBD 2023. Diketahui angka Rp1,22 triliun merupakan hasil restruktur dari nominal sebelumnya sebesar Rp1,46 triliun.
”Kepada Kepala Dinas Perumahan. Paparan dari Bu Bappeda alokasi anggaran untuk perumahan sekitar Rp 1,2 triliun. Dari Rp 1,2 triliun itu peruntukannya apakah untuk DP Nol atau perumahan rusun sewa?” kata Gembong.
Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta itu memberikan saran kepada Dinas Perumahan agar memaksimalkan anggaran untuk Rusunawa ketimbang melanjutkan program DP Nol Rupiah.
”Saran saya kepada Dinas Perumahan harusnya DKI fokus pada Rusunawa. Agar APBD kita bisa kita turunkan untuk bantu masyarakat memang yang betul-betul membutuhkan,” ucapnya.
Gembong menyoroti program DP Nol yang ada di era kepemimpinan Anies Baswedan tersebut. Sebab, target realisasinya mengalami perubahan sejak dicanangkan.
”DP Nol rupiah ini DP abal-abal. Jadi nggak usah kita debatkan, tapi dari sisi peruntukan bahwa DP Nol tidak tepat sasaran. Awalnya DP Nol diperuntukkan rakyat miskin MBR. MBR mana yang berpenghasilan Rp 14 juta? Saya kira sudah bukan orang miskin lagi," tuturnya.
Sebagai informasi, target awal pembangunan Rumah DP Nol Rupiah mencapai 200.000 unit. Hal itu tertuang dalam RPJMD 2017-2022. Namun, Pemprov DKI Jakarta kemudian merevisi RPJMD tersebut dan menetapkan Rumah DP Nol Rupiah berkurang menjadi 10.000.
Namun revisi RPJMD tersebut tidak disetujui oleh DPRD. Terakhir, target pembangunan Rumah DP Nol Rupiah kembali turun di RPD 2023-2026 menjadi 9.081.
Diketahui Pemprov DKI Jakarta menganggarkan Rp1,22 triliun untuk pembangunan infrastruktur dan layanan dasar perkotaan.
Gembong merespons paparan dari Kepala Bappeda DKI Jakarta Atikah Nur Rahma menjelaskan postur rancangan KUA-PPAS APBD 2023. Diketahui angka Rp1,22 triliun merupakan hasil restruktur dari nominal sebelumnya sebesar Rp1,46 triliun.
”Kepada Kepala Dinas Perumahan. Paparan dari Bu Bappeda alokasi anggaran untuk perumahan sekitar Rp 1,2 triliun. Dari Rp 1,2 triliun itu peruntukannya apakah untuk DP Nol atau perumahan rusun sewa?” kata Gembong.
Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta itu memberikan saran kepada Dinas Perumahan agar memaksimalkan anggaran untuk Rusunawa ketimbang melanjutkan program DP Nol Rupiah.
”Saran saya kepada Dinas Perumahan harusnya DKI fokus pada Rusunawa. Agar APBD kita bisa kita turunkan untuk bantu masyarakat memang yang betul-betul membutuhkan,” ucapnya.
Gembong menyoroti program DP Nol yang ada di era kepemimpinan Anies Baswedan tersebut. Sebab, target realisasinya mengalami perubahan sejak dicanangkan.
”DP Nol rupiah ini DP abal-abal. Jadi nggak usah kita debatkan, tapi dari sisi peruntukan bahwa DP Nol tidak tepat sasaran. Awalnya DP Nol diperuntukkan rakyat miskin MBR. MBR mana yang berpenghasilan Rp 14 juta? Saya kira sudah bukan orang miskin lagi," tuturnya.
Sebagai informasi, target awal pembangunan Rumah DP Nol Rupiah mencapai 200.000 unit. Hal itu tertuang dalam RPJMD 2017-2022. Namun, Pemprov DKI Jakarta kemudian merevisi RPJMD tersebut dan menetapkan Rumah DP Nol Rupiah berkurang menjadi 10.000.
Namun revisi RPJMD tersebut tidak disetujui oleh DPRD. Terakhir, target pembangunan Rumah DP Nol Rupiah kembali turun di RPD 2023-2026 menjadi 9.081.
(ams)
Lihat Juga :
