Soal Transparansi Anggaran, Gerindra: Tak Harus Diunggah di Website DKI
Kamis, 07 November 2019 - 08:51 WIB
Soal Transparansi Anggaran, Gerindra: Tak Harus Diunggah di Website DKI
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik menegaskan, tidak ada aturan yang mengharuskan mengunggah Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran (KUA-PPAS) RAPBD dalam situs resmi Pemprov DKI. Hal itu disampaikan politikus Partai Gerindra untuk menanggapi tudingan politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang menganggap Pemprov DKI tidak transparan.
Menurut M Taufik, transparasi anggaran tidak harus mengungah draf KUA-PPAS dalam situs resmi milik pemprov DKI. Sebab anggaran dalam dokumen masih belum dibahas antara legislatif dan eksekutif. Bagi Taufik, transparasi adalah dibukanya kesempatan kepada masyarakat untuk menyaksikan langsung rapat pembahasan anggaran yang akan dilakukan hingga 30 Novemver 2019.
M Taufik memastikan semua rapat pembahasan KUA-PPAS terbuka untuk umum. Masyarakat bisa melihat sendiri, eksekutif dan legislatif mengupas satu persatu anggaran yang diajukan.
"Pembahasan (anggaran) sangat terbuka, Artinya semua bisa memantau, melihat keadaan itu," ujar Taufik, Kamis (7/11/2019).
Taufik menjamin pembahasan anggaran jauh dari indikasi suap menyuap dan intrik kong kalikong antara eksekutif dan legislatif untuk mengambil uang rakyat dengan cara penggelembungan anggaran apabila rapat dilakukan secara terbuka.
"Saya kira transparansi ukurannya dalam proses pembahasan. Bahaya kalau tertutup, bisa kong kalikong," tegasnya.
Selain PSI, sejumlah fraksi lain di DPRD DKI, seperti Fraksi PDIP mengaku hingga kini belum menerima duplikasi draf KUA-PPAS dari Pemprov DKI.
Taufik lagi-lagi membantah hal ini. Menurutnya, salinan perencanaan anggaran itu telah diberikan Pemprov DKI pada 5 Juli 2019 kepada DPRD DKI dengan nomor surat 579/1.713.6. "Perihal penyampaian rancangan KUA-PPAS tahun anggaran 2020 sudah disampaikan di DPRD pada 5 Juli lalu. Kemudian kita DPRD, sempat membahas di bulan-bulan Oktober sampai November," tendasnya.
Senada dengan Taufik, Politisi Gerindra lainnya Syarif mengatakan, dalam pembahasan angaran yang telah dilakukan dalam beberapa hari ini, pihaknya menyisir satu persatu - satu mata anggaran yang diajukan. Dia mengklaim tak satupun mata anggaran yang terlewat.
"Saya jamin, saya garansi, tidak ada satu mata anggaran, satu crit pun yang lolos dari pembahasan. Tidak ada," tutupnya.
Menurut M Taufik, transparasi anggaran tidak harus mengungah draf KUA-PPAS dalam situs resmi milik pemprov DKI. Sebab anggaran dalam dokumen masih belum dibahas antara legislatif dan eksekutif. Bagi Taufik, transparasi adalah dibukanya kesempatan kepada masyarakat untuk menyaksikan langsung rapat pembahasan anggaran yang akan dilakukan hingga 30 Novemver 2019.
M Taufik memastikan semua rapat pembahasan KUA-PPAS terbuka untuk umum. Masyarakat bisa melihat sendiri, eksekutif dan legislatif mengupas satu persatu anggaran yang diajukan.
"Pembahasan (anggaran) sangat terbuka, Artinya semua bisa memantau, melihat keadaan itu," ujar Taufik, Kamis (7/11/2019).
Taufik menjamin pembahasan anggaran jauh dari indikasi suap menyuap dan intrik kong kalikong antara eksekutif dan legislatif untuk mengambil uang rakyat dengan cara penggelembungan anggaran apabila rapat dilakukan secara terbuka.
"Saya kira transparansi ukurannya dalam proses pembahasan. Bahaya kalau tertutup, bisa kong kalikong," tegasnya.
Selain PSI, sejumlah fraksi lain di DPRD DKI, seperti Fraksi PDIP mengaku hingga kini belum menerima duplikasi draf KUA-PPAS dari Pemprov DKI.
Taufik lagi-lagi membantah hal ini. Menurutnya, salinan perencanaan anggaran itu telah diberikan Pemprov DKI pada 5 Juli 2019 kepada DPRD DKI dengan nomor surat 579/1.713.6. "Perihal penyampaian rancangan KUA-PPAS tahun anggaran 2020 sudah disampaikan di DPRD pada 5 Juli lalu. Kemudian kita DPRD, sempat membahas di bulan-bulan Oktober sampai November," tendasnya.
Senada dengan Taufik, Politisi Gerindra lainnya Syarif mengatakan, dalam pembahasan angaran yang telah dilakukan dalam beberapa hari ini, pihaknya menyisir satu persatu - satu mata anggaran yang diajukan. Dia mengklaim tak satupun mata anggaran yang terlewat.
"Saya jamin, saya garansi, tidak ada satu mata anggaran, satu crit pun yang lolos dari pembahasan. Tidak ada," tutupnya.
(thm)
