BK DPRD DKI Punya Waktu 10 Hari untuk Gelar Sidang Etik Politikus PSI
Selasa, 05 November 2019 - 21:07 WIB
BK DPRD DKI Punya Waktu 10 Hari untuk Gelar Sidang Etik Politikus PSI
A
A
A
JAKARTA - Setelah politikus PSI Willian Aditya dilaporkan oleh warga, Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI akan menindaklanjuti laporan tersebut. BK DPRD DKI sendiri punya waktu 10 hari untuk menggelar sidang etik setelah mnedapat laporan dari masyarakat.
Wakil Ketua BK DPRD DKI Jakarta, Oman R. Rakinda mengungkapkan, lembaganya memiliki waktu 10 hari untuk menyidangkan pelanggaran kode etik sejak laporan diterima. Tidak hanya menggali keterangan pelapor, namun terlapor juga akan dipanggil untuk diminta klarifikasinya terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan.
Selain memeriksa pelapor dan terlapor, BK juga akan membahas mengenai etika pernyataan anggota DPRD DKI di depan publik yang menyangkut pemerintah. "Ada batas waktunya untuk menyidangkan pengaduan itu paling lambat 10 hari, jadi laporan yang masuk memang harus segera dibahas," ujarnya kepada wartawan di Gedung DPRD DKI, Selasa (5/11/2019).
Sebelumnya diberitakan, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Maju Kotanya Bahagia Warganya (Mat Bagan), Sugiyanto (51) melaporkan William ke Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta pada Senin (4/11/2019) petang. William diduga melanggar kode etik karena mengunggah dokumen KUA-PPAS ke media sosial, Twitter.
Meski dokumen itu milik publik, namun upaya yang dilakukan itu dianggap tidak etis karena dokumen itu belum dibahas dalam forum resmi antara eksekutif dengan legislatif. (Baca: Diduga Langgar kode Etik, Politikus DPRD DKI Dilaporkan ke BK DPRD DKI )
“Sebagai anggota dewan yang memiliki hak bertanya kepada mitra kerjanya Pemprov DKI Jakarta, harusnya kesempatan bertanya itu digunakan di forum rapat komisi atau badan anggaran (banggar),” kata Sugiyanto pada wartawan, Senin 4 November 2019.
Sugiyanto mengatakan, sikap yang dilakukan William sebagai anggota dewan justru menimbulkan kegaduhan. Soalnya postingan mengenai kejanggalan usulan anggaran seperti lem aibon Rp82,8 miliar, pulpen Rp123 miliar diekspose di forum tidak resmi melalui jumpa pers dan media sosial.
Wakil Ketua BK DPRD DKI Jakarta, Oman R. Rakinda mengungkapkan, lembaganya memiliki waktu 10 hari untuk menyidangkan pelanggaran kode etik sejak laporan diterima. Tidak hanya menggali keterangan pelapor, namun terlapor juga akan dipanggil untuk diminta klarifikasinya terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan.
Selain memeriksa pelapor dan terlapor, BK juga akan membahas mengenai etika pernyataan anggota DPRD DKI di depan publik yang menyangkut pemerintah. "Ada batas waktunya untuk menyidangkan pengaduan itu paling lambat 10 hari, jadi laporan yang masuk memang harus segera dibahas," ujarnya kepada wartawan di Gedung DPRD DKI, Selasa (5/11/2019).
Sebelumnya diberitakan, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Maju Kotanya Bahagia Warganya (Mat Bagan), Sugiyanto (51) melaporkan William ke Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta pada Senin (4/11/2019) petang. William diduga melanggar kode etik karena mengunggah dokumen KUA-PPAS ke media sosial, Twitter.
Meski dokumen itu milik publik, namun upaya yang dilakukan itu dianggap tidak etis karena dokumen itu belum dibahas dalam forum resmi antara eksekutif dengan legislatif. (Baca: Diduga Langgar kode Etik, Politikus DPRD DKI Dilaporkan ke BK DPRD DKI )
“Sebagai anggota dewan yang memiliki hak bertanya kepada mitra kerjanya Pemprov DKI Jakarta, harusnya kesempatan bertanya itu digunakan di forum rapat komisi atau badan anggaran (banggar),” kata Sugiyanto pada wartawan, Senin 4 November 2019.
Sugiyanto mengatakan, sikap yang dilakukan William sebagai anggota dewan justru menimbulkan kegaduhan. Soalnya postingan mengenai kejanggalan usulan anggaran seperti lem aibon Rp82,8 miliar, pulpen Rp123 miliar diekspose di forum tidak resmi melalui jumpa pers dan media sosial.
(ysw)
