Polemik Anggaran Tak Wajar di RAPBD 2020 Akibat Tidak Ada Wagub DKI
Kamis, 31 Oktober 2019 - 18:11 WIB
Polemik Anggaran Tak Wajar di RAPBD 2020 Akibat Tidak Ada Wagub DKI
A
A
A
JAKARTA - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta menilai polemik perencanaan anggaran yang diajukan dalam draf Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran (KUA-PPAS) RAPBD DKI 2020 disebabkan karena ketiadaan sosok Wakil Gubernur DKI Jakarta .
Ketua F-PKS DPRD DKI, Muhammad Arifin mengatakan, semestinya tugas dalam hal pengawasan perencanaan anggaran serta pelaksanaan APBD ada di tangan Wakil Gubernur DKI Jakarta."Iya itulah salah satu dampaknya (ketiadaan Wagub), kan tugas Wagub selama ini pengawasan soal anggaran. Dampaknya jadi seperti ini, ada pengawasan yang kurang cermat dari pemprov terkait dengan perencanaan anggaran," kata Arifin saat dihubungi SINDOnews, Kamis (31/10/2019).
Arifin mengungkapkan, F-PKS meminta kepada pimpinan dewan untuk segera melakukan rapat pimpinan gabungan (Rapimab) terkait proses pemilihan Wakil Gubernur, agar permasalahan seperti perencanaan anggaran maupun yang lainnya tidak terulang kembali dikemudian hari. (Baca: Banyak Anggaran Tak Wajar di SKPD, Anies Sebut Biangnya Sistem Warisan Ahok)
Arifin melanjutkan, kesalahan yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lebih kepada hal teknis, dimana dalam penginputan komponen dibuat asal-asalan sebatas menggugurkan batas anggaran yang sudah ada agar dapat terealisasi.
"SKPD-SKPD itu kan masing-masing sudah ada pagu anggarannya. Jadi dalam rangka menjaga pagu anggaran itu, mereka belum semuanya mendapatkn item-item kegiatan. Jadi main dimasukkan saja tuh, item kegiatan tertentu. Akhirnya dimasukanlah untuk penyedian peralatan diberbagai sekolah," ucapnya.
Ketua F-PKS DPRD DKI, Muhammad Arifin mengatakan, semestinya tugas dalam hal pengawasan perencanaan anggaran serta pelaksanaan APBD ada di tangan Wakil Gubernur DKI Jakarta."Iya itulah salah satu dampaknya (ketiadaan Wagub), kan tugas Wagub selama ini pengawasan soal anggaran. Dampaknya jadi seperti ini, ada pengawasan yang kurang cermat dari pemprov terkait dengan perencanaan anggaran," kata Arifin saat dihubungi SINDOnews, Kamis (31/10/2019).
Arifin mengungkapkan, F-PKS meminta kepada pimpinan dewan untuk segera melakukan rapat pimpinan gabungan (Rapimab) terkait proses pemilihan Wakil Gubernur, agar permasalahan seperti perencanaan anggaran maupun yang lainnya tidak terulang kembali dikemudian hari. (Baca: Banyak Anggaran Tak Wajar di SKPD, Anies Sebut Biangnya Sistem Warisan Ahok)
Arifin melanjutkan, kesalahan yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lebih kepada hal teknis, dimana dalam penginputan komponen dibuat asal-asalan sebatas menggugurkan batas anggaran yang sudah ada agar dapat terealisasi.
"SKPD-SKPD itu kan masing-masing sudah ada pagu anggarannya. Jadi dalam rangka menjaga pagu anggaran itu, mereka belum semuanya mendapatkn item-item kegiatan. Jadi main dimasukkan saja tuh, item kegiatan tertentu. Akhirnya dimasukanlah untuk penyedian peralatan diberbagai sekolah," ucapnya.
(whb)
