Dugaan Politik Uang Pilkades Serentak di Sungai Penuh Capai Rp500 Ribu
Jum'at, 18 Oktober 2019 - 15:48 WIB
Dugaan Politik Uang Pilkades Serentak di Sungai Penuh Capai Rp500 Ribu
A
A
A
SUNGAI PENUH - Dugaan terjadinya politik uang pada Pilkades serentak 44 Desa dalam wilayah Kota Sungaipenuh, Jambi yang bakal digelar 20 Oktober 2019 mendatang mencuat.
Tidak tanggung-tanggung ada beberapa calon Kades di Sungai Penuh diduga telah melancarkan aksi sangat dilarang tersebut, bahkan angka politik uang atau yang juga kerap disebut serangan fajar itu mencapai Rp300 ribu hingga Rp500 ribu perorangnya. "Di desa kami jumlah siraman bagi masyarakat beragam ada yang Rp300 ribu, bahkan sampai Rp 500 ribu," ujar warga Kecamatan Tanah Kampung.
Kondisi ini sangat ironis, mengingat untuk mengincar jabatan kepala desa saja sudah dinodai dengan politik uang dengan dana yang sangat menggiurkan. Secara logika ini tentunya sangat merugikan desa yang menggelar pilkades tersebut nantinya.
"Jika saja kalah, secara otomatis akan membuat calon kades menyesal bahkan bisa jadi depresi. Kondisi ini yang seringkali menimbulkan gejolak dan mengganggu ketertiban desa nantinya," sebut tokoh muda Sungai Penuh, Rudi Hartono Ridwar
Dikatakan, seharusnya permasalahan ini dapat diantisipasi sejak dini oleh Pemkot Sungai Penuh, khususnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kota Sungai Penuh.
"Harusnya jauh sebelum pemilihan, Pemerintahan Desa (Pemdes) turun, mensosialisasikan ke masyarakat dan para calon kades untuk menghindari politik uang, serta membuat surat perjanjian atau segala macamnya bagi calon kades agar tidak melakukan politik uang," pungkasnya.
Tidak tanggung-tanggung ada beberapa calon Kades di Sungai Penuh diduga telah melancarkan aksi sangat dilarang tersebut, bahkan angka politik uang atau yang juga kerap disebut serangan fajar itu mencapai Rp300 ribu hingga Rp500 ribu perorangnya. "Di desa kami jumlah siraman bagi masyarakat beragam ada yang Rp300 ribu, bahkan sampai Rp 500 ribu," ujar warga Kecamatan Tanah Kampung.
Kondisi ini sangat ironis, mengingat untuk mengincar jabatan kepala desa saja sudah dinodai dengan politik uang dengan dana yang sangat menggiurkan. Secara logika ini tentunya sangat merugikan desa yang menggelar pilkades tersebut nantinya.
"Jika saja kalah, secara otomatis akan membuat calon kades menyesal bahkan bisa jadi depresi. Kondisi ini yang seringkali menimbulkan gejolak dan mengganggu ketertiban desa nantinya," sebut tokoh muda Sungai Penuh, Rudi Hartono Ridwar
Dikatakan, seharusnya permasalahan ini dapat diantisipasi sejak dini oleh Pemkot Sungai Penuh, khususnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kota Sungai Penuh.
"Harusnya jauh sebelum pemilihan, Pemerintahan Desa (Pemdes) turun, mensosialisasikan ke masyarakat dan para calon kades untuk menghindari politik uang, serta membuat surat perjanjian atau segala macamnya bagi calon kades agar tidak melakukan politik uang," pungkasnya.
(nag)
