DPRD DKI Sebut Belum Semua Guru PAUD Dapat Dana Hibah
Rabu, 16 Oktober 2019 - 03:24 WIB
DPRD DKI Sebut Belum Semua Guru PAUD Dapat Dana Hibah
A
A
A
JAKARTA - Program unggulan Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) menjadi sorotan DPRD. Salah satunya adalah pendidikan, awal dan tinggi harus sama-sama baik dan itu merupakan janji kampanye Anies yang harus direalisasikan.
Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PAN, Zita Anjani. Dia menyebut, saat ini sedikitnya ada 150.000 guru PAUD menunggu dan baru sekitar 5.700 yang mendapatkan dana hibah, itu pun belum semua mendapatkannya.
"Kami ingin dukungan terhadap mereka lebih sistematik, bukan hanya dana hibah. Ini soal keberlanjutan pendidikan usia dini yang berkualitas. DKI sebagai daerah dengan anggaran terbesar harus menjadi contoh, bahwa negara juga hadir untuk anak-anak," katanya saat dihubungi, Selasa 15 Oktober 2019.
Selain itu, Zita juga menyoroti soal kebersihan di Jakarta. Menurutnya, kebersihan saat ini masih belum mencerminkan maju kotanya, bahagia warganya. Misalnya saja soal rumah-jamban yang menjadi satu.
Berbeda dengan negara Jepang yang meski rumah kecil, tapi penduduknya paham kebersihan, daur ulang dan memilah sampah. Hal itu menggambarkan sebuah kota maju ada pada warganya, budaya warganya bukan bangunannya semata.
"Masalah DKI harus dibenahi dari hilir, yakni perilaku dan gaya hidup. Jadi, kami ingin pekerjaan di tahun ke tiga memberikan ruang yang besar pada perubahan perilaku. Setiap sen uang rakyat digunakan untuk mengubah perilaku masyarakat, meninggalkan hal-hal yang membuat kualitas hidup kota menurun. Kehidupan kota yang benar-benar berkualitas dan berkelanjutan," ungkapnya.
Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PAN, Zita Anjani. Dia menyebut, saat ini sedikitnya ada 150.000 guru PAUD menunggu dan baru sekitar 5.700 yang mendapatkan dana hibah, itu pun belum semua mendapatkannya.
"Kami ingin dukungan terhadap mereka lebih sistematik, bukan hanya dana hibah. Ini soal keberlanjutan pendidikan usia dini yang berkualitas. DKI sebagai daerah dengan anggaran terbesar harus menjadi contoh, bahwa negara juga hadir untuk anak-anak," katanya saat dihubungi, Selasa 15 Oktober 2019.
Selain itu, Zita juga menyoroti soal kebersihan di Jakarta. Menurutnya, kebersihan saat ini masih belum mencerminkan maju kotanya, bahagia warganya. Misalnya saja soal rumah-jamban yang menjadi satu.
Berbeda dengan negara Jepang yang meski rumah kecil, tapi penduduknya paham kebersihan, daur ulang dan memilah sampah. Hal itu menggambarkan sebuah kota maju ada pada warganya, budaya warganya bukan bangunannya semata.
"Masalah DKI harus dibenahi dari hilir, yakni perilaku dan gaya hidup. Jadi, kami ingin pekerjaan di tahun ke tiga memberikan ruang yang besar pada perubahan perilaku. Setiap sen uang rakyat digunakan untuk mengubah perilaku masyarakat, meninggalkan hal-hal yang membuat kualitas hidup kota menurun. Kehidupan kota yang benar-benar berkualitas dan berkelanjutan," ungkapnya.
(mhd)
