BKKBN Fokuskan Pelayanan KB di Perbatasan Jateng-Jatim
Rabu, 18 September 2019 - 10:53 WIB
BKKBN Fokuskan Pelayanan KB di Perbatasan Jateng-Jatim
A
A
A
SRAGEN - Merespons banyaknya keluhan warga di wilayah perbatasan antar-provinsi yang acap kali mengalami hambatan dalam mendapatkan pelayanan kontrasepsi, BKKBN menggelar pelayanan KB gratis di Puskesmas Sambungmacan II Kabupaten Sragen, Selasa (17/9/2019).
Pelayanan ini diikuti oleh sekitar 200 calon akseptor dari wilayah sekitar Puskesmas, termasuk warga Kabupaten Ngawi provinsi Jawa Timur yang tinggal tak jauh dari lokasi tersebut.
Berada di perbatasan antar-provinsi memunculkan problematika siapa akan dilayani di mana. Ditambah lagi, fasilitas kesehatan di wilayah perbatasan kerap kali tidak selengkap faskes yang dekat dengan pusat pemerintahan.
Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur menggalang pelayanan bersama di Puskesmas Sambungmacan II Sragen untuk mengupayakan agar tidak adak calon akseptor yang tak terlayani meski berdomisili di garis perbatasan provinsi.
Kepala BKKBN dr. Hasto Wardoyo hadir dalam kegiatan ini untuk berdiskusi dengan calon akseptor dan provider KB di puskesmas tersebut. Sebagai pakar kebidanan dan kandungan, dr. Hasto sangat piawai dalam mengemas pesan KKBPK untuk disampaikan pada masyarakat yang telah dan akan mendapatkan pelayanan kontrasepsi.
Hasto didampingi oleh Deputi Bidang KBKR Dr Dwi Listyawardhani, Bupati Sragen dr. Kusdinar Untung Yuni Sukowati, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah Wagino, Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Timur Yenrizal Makmur, serta jajaran pejabat di lingkungan BKKBN dan Pemkab Sragen.
BKKBN berupaya maksimal agar pelayanan KB dapat menjangkau pelosok negeri sehingga tidak menjadi faktor penyebab unmetneed (pasangan usia subur tidak terlayani KB) sehingga berujung pada kehamilan yang tidak diinginkan. dampak dari kehamilan yang tidak terencana adalah semakin tingginya kasus kematian ibu dan bayi dalam masa hamil dan melahirkan.
Hasto memuji angka kelahiran total (TFR) di Sragen yang telah mencapai angka ideal 2,0 anak per wanita usia subur. Menurutnya Sragen bisa menjadi percontohan dari slogan dua anak cukup, karena rata-rata warga memiliki 2 orang anak. Sedangkan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang termasuk tinggi yakni mencapai 37.
"Pelayanan lintas batas ini tidak perlu dipisah-pisah karena efisien, seperti hari ini kan kita melakukan pelayanan di 1 titik tapi akseptornya bisa datang dari Jawa Tengah dan Jawa Timur kemudian dokternya juga bisa di-join", kata dr. Hasto yang ikut memberikan pelayanan KB langsung pada calon akseptor.
"Saya ingin membawa model yang ada di sragen ini di tempat-tempat lain untuk saya replikasi apa yang dilakukan Bu Yuni di Sragen," kata Hasto.
Senada dengan pernyataan Kepala BKKBN, Bupati Sragen dr. Yuni Sukowati mengatakan bahwa animo masyarakat sangat tinggi dan melebihi target awal yang diharapkan. "Alhamdulillah dari target terpenuhi bahkan lebih, respon masyarakat luar biasa dan terimakasih atas kunjungan Kepala BKKBN bimbingan dan arahannya tadi sangat bermanfaat," kata Bupati Sragen.
Menyangkut angka pernikahan dini yang masih tinggi di Kabupaten Sragen berbagai upaya telah dilakukan untuk menangani hal tersebut melalui kolaborasi lintas sektor.
"Upaya kami lakukan adalan dari dinas pendidikan berkolaborasi dengan Pengadilan Agama dan Kemenag, untuk bisa memberikan penyuluhan dan pemahaman, dari segi kesehatan nanti DKK dikolaborasi, secara periodik melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah," kata Yuni Sukowati.
Ketika ditanya kiat sukses menurunkan TFR hingga 2,0 pihaknya menuturkan bahwa sebagai dokter ia banyak terjun ke masyarakat melakukan kunjungan ke puskesmas-puskesmas untuk melaukan sosialisasi secara preventif promotif.
Selain itu, kegiatan ini juga bermaksud memberikan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pada masyarakat akan pentingnya perencanaan keluarga dan pengintegrasian delapan fungsi keluarga (fungsi agama, kasih sayang, sosial budaya, ekonomi, sosialisasi pendidikan, reproduksi, perlindungan, dan fungsi lingkungan).
Pelayanan ini diikuti oleh sekitar 200 calon akseptor dari wilayah sekitar Puskesmas, termasuk warga Kabupaten Ngawi provinsi Jawa Timur yang tinggal tak jauh dari lokasi tersebut.
Berada di perbatasan antar-provinsi memunculkan problematika siapa akan dilayani di mana. Ditambah lagi, fasilitas kesehatan di wilayah perbatasan kerap kali tidak selengkap faskes yang dekat dengan pusat pemerintahan.
Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur menggalang pelayanan bersama di Puskesmas Sambungmacan II Sragen untuk mengupayakan agar tidak adak calon akseptor yang tak terlayani meski berdomisili di garis perbatasan provinsi.
Kepala BKKBN dr. Hasto Wardoyo hadir dalam kegiatan ini untuk berdiskusi dengan calon akseptor dan provider KB di puskesmas tersebut. Sebagai pakar kebidanan dan kandungan, dr. Hasto sangat piawai dalam mengemas pesan KKBPK untuk disampaikan pada masyarakat yang telah dan akan mendapatkan pelayanan kontrasepsi.
Hasto didampingi oleh Deputi Bidang KBKR Dr Dwi Listyawardhani, Bupati Sragen dr. Kusdinar Untung Yuni Sukowati, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah Wagino, Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Timur Yenrizal Makmur, serta jajaran pejabat di lingkungan BKKBN dan Pemkab Sragen.
BKKBN berupaya maksimal agar pelayanan KB dapat menjangkau pelosok negeri sehingga tidak menjadi faktor penyebab unmetneed (pasangan usia subur tidak terlayani KB) sehingga berujung pada kehamilan yang tidak diinginkan. dampak dari kehamilan yang tidak terencana adalah semakin tingginya kasus kematian ibu dan bayi dalam masa hamil dan melahirkan.
Hasto memuji angka kelahiran total (TFR) di Sragen yang telah mencapai angka ideal 2,0 anak per wanita usia subur. Menurutnya Sragen bisa menjadi percontohan dari slogan dua anak cukup, karena rata-rata warga memiliki 2 orang anak. Sedangkan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang termasuk tinggi yakni mencapai 37.
"Pelayanan lintas batas ini tidak perlu dipisah-pisah karena efisien, seperti hari ini kan kita melakukan pelayanan di 1 titik tapi akseptornya bisa datang dari Jawa Tengah dan Jawa Timur kemudian dokternya juga bisa di-join", kata dr. Hasto yang ikut memberikan pelayanan KB langsung pada calon akseptor.
"Saya ingin membawa model yang ada di sragen ini di tempat-tempat lain untuk saya replikasi apa yang dilakukan Bu Yuni di Sragen," kata Hasto.
Senada dengan pernyataan Kepala BKKBN, Bupati Sragen dr. Yuni Sukowati mengatakan bahwa animo masyarakat sangat tinggi dan melebihi target awal yang diharapkan. "Alhamdulillah dari target terpenuhi bahkan lebih, respon masyarakat luar biasa dan terimakasih atas kunjungan Kepala BKKBN bimbingan dan arahannya tadi sangat bermanfaat," kata Bupati Sragen.
Menyangkut angka pernikahan dini yang masih tinggi di Kabupaten Sragen berbagai upaya telah dilakukan untuk menangani hal tersebut melalui kolaborasi lintas sektor.
"Upaya kami lakukan adalan dari dinas pendidikan berkolaborasi dengan Pengadilan Agama dan Kemenag, untuk bisa memberikan penyuluhan dan pemahaman, dari segi kesehatan nanti DKK dikolaborasi, secara periodik melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah," kata Yuni Sukowati.
Ketika ditanya kiat sukses menurunkan TFR hingga 2,0 pihaknya menuturkan bahwa sebagai dokter ia banyak terjun ke masyarakat melakukan kunjungan ke puskesmas-puskesmas untuk melaukan sosialisasi secara preventif promotif.
Selain itu, kegiatan ini juga bermaksud memberikan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pada masyarakat akan pentingnya perencanaan keluarga dan pengintegrasian delapan fungsi keluarga (fungsi agama, kasih sayang, sosial budaya, ekonomi, sosialisasi pendidikan, reproduksi, perlindungan, dan fungsi lingkungan).
(akn)
