Sesalkan Sikap Pimpinan dan WP KPK, Massa Gelar Aksi Teatrikal
Sesalkan Sikap Pimpinan dan WP KPK, Massa Gelar Aksi Teatrikal
A
A
A
JAKARTA - Seribuan orang pro revisi UU KPK mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (16/9/2019). Dalam aksinya, mereka menghujani kritikan tajam terhadap sikap tiga pimpinan lembaga antirasuah dan Wadah Pegawai (WP) KPK.
Mereka menilai tiga pimpinan KPK melanggar hukum tata negara dan konstitusi."Kami menilai sikap tiga pimpinan KPK yang didukung Wadah Pegawai (WP) terlalu lebay dengan menyerahkan mandat pengelolaan KPK kepada Presiden Joko Widodo. Hal ini telah melanggar hukum tata negara dan konstitusi," ujar koordinator aksi, Radja.
Massa aksi kali ini melakukan teatrikal dengan bertelanjang dada bertuliskan ‘KPK LEBAY’. Hal itu mengingatkan bahwa tidak ada nomenklatur penyerahan mandat KPK kepada presiden berdasarkan hukum tata negara.
Kata mereka, sikap tiga pimpinan KPK tersebut merupakan manuver dan dagelan konyol dengan menggunakan diksi menyerahkan mandat pengelolaan KPK kepada presiden. "Kami meminta agar WP KPK dan pimpinan KPK era Agus legowo untuk mundur, jangan menciderai 5 pimpinan KPK terpilih. Jangan terlalu egois," sebut Radja.
Hal senada juga dilontarkan elemen massa mengatasnamakan Masyarakat Peduli KPK (MPK). Mereka menyebut sikap pimpinan KPK yang menyerahkan mandat kepada Presiden harus dipandang sebagai tindakan yang inkonstitusional, serampangan, dan melanggar Undang-Undang Nomor 30/2002 tentang KPK. "Jika mau mundur, mundurlah dengan tertib. Tiga bulan lagi pensiun, jangan cari sensasi di penghujung karier," ucap aktivis MPK, Ivan.
Dalam aksi massa hari ini, pimpinan KPK disuguhi berbagai teatrikal dan MPK memberikan sentilan keras kepada WP KPK dan pimpinan KPK. Dimana lima orang memakai baju daster bertuliskan WP KPK dan lima orang mengenakan jas layaknya pimpinan KPK sebagai simbol pesan ‘Babu Melawan Majikan’. "Baru di negeri ini ada pegawainya kasih perintah ke pimpinan KPK. Dunia terbalik, sudah mau kiamat," sebut Ivan.
Ivan juga menyayangkan sikap Agus Cs yang plin-plan, kekanak-kanakan dan jelas melanggar UU sumpah jabatan. "Kalau sudah mundur ya jangan bolak-balik lagi ke KPK beri pernyataan tendensi. Rakyat mendukung Revisi UU KPK," pungkasnya.
Mereka menilai tiga pimpinan KPK melanggar hukum tata negara dan konstitusi."Kami menilai sikap tiga pimpinan KPK yang didukung Wadah Pegawai (WP) terlalu lebay dengan menyerahkan mandat pengelolaan KPK kepada Presiden Joko Widodo. Hal ini telah melanggar hukum tata negara dan konstitusi," ujar koordinator aksi, Radja.
Massa aksi kali ini melakukan teatrikal dengan bertelanjang dada bertuliskan ‘KPK LEBAY’. Hal itu mengingatkan bahwa tidak ada nomenklatur penyerahan mandat KPK kepada presiden berdasarkan hukum tata negara.
Kata mereka, sikap tiga pimpinan KPK tersebut merupakan manuver dan dagelan konyol dengan menggunakan diksi menyerahkan mandat pengelolaan KPK kepada presiden. "Kami meminta agar WP KPK dan pimpinan KPK era Agus legowo untuk mundur, jangan menciderai 5 pimpinan KPK terpilih. Jangan terlalu egois," sebut Radja.
Hal senada juga dilontarkan elemen massa mengatasnamakan Masyarakat Peduli KPK (MPK). Mereka menyebut sikap pimpinan KPK yang menyerahkan mandat kepada Presiden harus dipandang sebagai tindakan yang inkonstitusional, serampangan, dan melanggar Undang-Undang Nomor 30/2002 tentang KPK. "Jika mau mundur, mundurlah dengan tertib. Tiga bulan lagi pensiun, jangan cari sensasi di penghujung karier," ucap aktivis MPK, Ivan.
Dalam aksi massa hari ini, pimpinan KPK disuguhi berbagai teatrikal dan MPK memberikan sentilan keras kepada WP KPK dan pimpinan KPK. Dimana lima orang memakai baju daster bertuliskan WP KPK dan lima orang mengenakan jas layaknya pimpinan KPK sebagai simbol pesan ‘Babu Melawan Majikan’. "Baru di negeri ini ada pegawainya kasih perintah ke pimpinan KPK. Dunia terbalik, sudah mau kiamat," sebut Ivan.
Ivan juga menyayangkan sikap Agus Cs yang plin-plan, kekanak-kanakan dan jelas melanggar UU sumpah jabatan. "Kalau sudah mundur ya jangan bolak-balik lagi ke KPK beri pernyataan tendensi. Rakyat mendukung Revisi UU KPK," pungkasnya.
(thm)
Explore More