Penggunaan Nama BJ Habibie untuk Bandara BIJB, Ketua DPRD Majalengka Serahkan pada Pemprov
A
A
A
MAJALENGKA - Wacana penggunaan nama BJ Habibie pada Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) juga ditanggapi Ketua sementara DPRD Majalengka, Edy Anas Djunaedi. Dia menjelaskan, mengingat kepemilikan bandara berada di tangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar, soal penamaan pun berada di tangan Pemprov Jabar.
"Yang pasti bandara itu kan miliknya (Pemprov) Jawa Barat. Yang berhak itu bukan Majalengka, menurut saya," kata Anas seusai menghadiri pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dewan pengawas PDAM Majalengka di aula PDAM, Jumat (13/9/2019).
Dia menjelaskan, sebelumnya sempat muncul beberapa nama yang digadang-gadang cocok untuk menjadi nama bandara itu. KH Abdul Halim dan Ki Bangus Rangin, lanjut dia, dua nama yang memiliki hubungan erat dengan Majalengka, yang digadang-gadang akan disematkan sebagai nama bandara itu.
Terkait penamaan BJ Habibie, Edy mengaku, secara pribadi setuju. "Secara pribadi saya sangat setuju. Beliau (BJ Habibie) kan bapak bangsa ya, bapak demokrasi," lanjutnya. (Baca juga; Bupati Majalengka Belum Tahu soal Petisi Penggunaan Nama BJ Habibie untuk BIJB )
"Yang pasti bandara itu kan miliknya (Pemprov) Jawa Barat. Yang berhak itu bukan Majalengka, menurut saya," kata Anas seusai menghadiri pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dewan pengawas PDAM Majalengka di aula PDAM, Jumat (13/9/2019).
Dia menjelaskan, sebelumnya sempat muncul beberapa nama yang digadang-gadang cocok untuk menjadi nama bandara itu. KH Abdul Halim dan Ki Bangus Rangin, lanjut dia, dua nama yang memiliki hubungan erat dengan Majalengka, yang digadang-gadang akan disematkan sebagai nama bandara itu.
Terkait penamaan BJ Habibie, Edy mengaku, secara pribadi setuju. "Secara pribadi saya sangat setuju. Beliau (BJ Habibie) kan bapak bangsa ya, bapak demokrasi," lanjutnya. (Baca juga; Bupati Majalengka Belum Tahu soal Petisi Penggunaan Nama BJ Habibie untuk BIJB )
(wib)