Pemkot Palu Terus Ajak Masyarakat Tempati Huntara

KOTA PALU - Wali Kota Palu Hidayat diwakili Kepala BPBD Kota Palu Presly Tampubolon menghadiri rapat koordinasi monitoring dan evaluasi penanganan bencana gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi, Kamis (12/9/2019).

Rakor yang digelar di kantor Wali Kota tersebut dihadiri Ketua Tim LO Kemenopolhukam RI, satgas pendampingan pusat penanggulangan bencana gempa di Palu S.Suleman bersama rombongan.

Kepala BPBD Kota Palu memaparkan jumlah Hunian Sementara (Huntara) yang telah dibangun di Kota Palu sebanyak 5.732 bilik, baik yang berasal dari NGO maupun Kementerian PUPR RI.

Huntara yang belum terisi sebanyak 300 buah, karena masyarakat enggan menempati Huntara yang lokasinya sangat jauh dari aktivitas keseharian masyarakat.

"Kami kesulitan mobilisasi masyarakat dari barat ke utara. Di sisi lain warga juga tidak mau menempati Huntara di bagian utara karena jauh dari aktivitas mereka di Palu Barat. Akan tetapi, pemkot terus berupaya menempatkan mereka di Huntara yang kosong tersebut," Presly.

Dia juga mengatakan berdasarkan formulir yang disebar, sebanyak 1.856 korban bencana menyatakan siap direlokasi menuju Hunian Tetap (Huntap) di kelurahan Tondo.

"Sebanyak 1.422 sudah dilakukan verifikasi langsung ke lapangan dari semua kelurahan dan kecamatan di kota Palu," ujarnya.

Presly Tampubolon juga mengatakan, stimulan untuk rumah rusak berat tahap pertama sebanyak 1.594 unit dengan jumlah dana sekitat Rp 82 miliar lebih sudah termasuk belanja dan biaya pendukung.

"Pokmas yang sudah terkait kontrak sebanyak 110 dengan jumlah pemilik rumah sebanyak 1.247. Masih sekitar 300an yang kita harus lakukan pemegangan kontrak," jelasnya.

Ketua Tim LO Suleman mengungkapkan perlunya membuat klaster di daerah khususnya Kota Palu seperti klaster pengungsian, logistik, dan lain-lain. "Sehingga pascabencana terjadi, semua tidak kalang kabut. Mengingat potensi bencana di Kota Palu sangat besar," tandasnya.