Pemkab Kobar Terus Buka Akses Jalan Antarkabupaten
Pemkab Kobar Terus Buka Akses Jalan Antarkabupaten
A
A
A
KOTAWARINGIN BARAT - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Barat (Kobar), Kalimantan Tengah (Kalteng) berkomitmen untuk membuka keterisolasian wilayah, baik itu antardesa, kecamatan bahkan membuka akses jalan antarkabupaten.
Tak hanya dengan dana APBD, tetapi juga menggandeng perusahan di daerah itu melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).
Hal itu ditegaskan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kobar, Juni Gultom di sela kegiatan Pra Forum dan Sidang Forum Jasa Konstruksi Daerah, di sebuah hotel di Pangkalan Bun, Kamis 25 Juli 2019.
"Saat ini kita sudah merambah membuka akses jalan di perbatasan antar kabupaten," ujarnya.
Jalan antarkabupaten yang telah dibuka seperti dari Desa Penyombaan ke Desa Panyumpa, yang berbatasan dengan Kabupaten Seruyan. Kemudian jalan Rungun, Lalang, Batu Kotam yang tembus ke ruas jalan di Lamandau, dan Sukamara.
Menurutnya, seluruh program itu saat ini on the track, dan menjadi salah satu program unggulan yang sedang dipromosikan menjadi salah satu bentuk inovasi pemerintah Kotawaringin Barat.
Pengerjaannya tanpa mengeluarkan dana APBD tapi bisa menggandeng seluruh stakeholder terutama perusahaan perkebunan, kehutanan, dan pertambangan yang bergerak di Kobar.
"Dengan dilibatkannya perusahaan besar swasta sehingga semua merasa bahwa jalan yang dibangun itu menjadi milik bersama," terangnya.
Dengan terbukanya akses itu maka sebagai negara yang menganut konsep Walfare State atau negara kesejahteraan. Maka tujuan pembangunan dalam rangka mensejahterakan semua masyarakat terutama masyarakat yang berada di pinggiran dapat tercapai seperti keinginan pemerintah daerah.
Ia menegaskan, pembukaan akses infrastruktur jalan melalui program CSR pada tahap ke II ini tetap akan dilanjutkan. Tahap II yang belum diserahkan kepada pemerintah daerah tetap menjadi tanggung jawab perusahaan besar swasta.
"Untuk tahap ke II tetap kita lanjutkan, sementara tahap ke III juga akan tetap kita MoU kan dengan PBS," tegasnya.
Untuk pembangunan infrastruktur jalan pada tahap ke II yang sudah selesai dibangun mencapai 170 kilometer. Sementara untuk tahap ke III nanti sepanjang 175 kilometer, maka pada dua tahun ini Pemkab Kobar membangun jalan sepanjang 430 kilometer.
Ia menghitung, kalau perkilometer pembangunan jalan tersebut memakan anggaran Rp500 juta, maka plus minus Rp150 miliar dari partisipasi swasta untuk membuka keterisolasian daerah. Dengan begitu target RPJMD Pemkab Kobar hampir semua desa di Kobar terintegrasi dengan akses yang baik.
"Kecuali desa yang memang terdapat hambatan geografis, atau hambatan ketentuan seperti di Desa Teluk Pulai yang merupakan kawasan TNTP, dan KM 25 dari Rangda ke Jalan Kolam yang terhambat status kawasan, kalau tidak ada hambatan tersebut semua bisa terakses dengan baik," jelasnya.
Tak hanya dengan dana APBD, tetapi juga menggandeng perusahan di daerah itu melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).
Hal itu ditegaskan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kobar, Juni Gultom di sela kegiatan Pra Forum dan Sidang Forum Jasa Konstruksi Daerah, di sebuah hotel di Pangkalan Bun, Kamis 25 Juli 2019.
"Saat ini kita sudah merambah membuka akses jalan di perbatasan antar kabupaten," ujarnya.
Jalan antarkabupaten yang telah dibuka seperti dari Desa Penyombaan ke Desa Panyumpa, yang berbatasan dengan Kabupaten Seruyan. Kemudian jalan Rungun, Lalang, Batu Kotam yang tembus ke ruas jalan di Lamandau, dan Sukamara.
Menurutnya, seluruh program itu saat ini on the track, dan menjadi salah satu program unggulan yang sedang dipromosikan menjadi salah satu bentuk inovasi pemerintah Kotawaringin Barat.
Pengerjaannya tanpa mengeluarkan dana APBD tapi bisa menggandeng seluruh stakeholder terutama perusahaan perkebunan, kehutanan, dan pertambangan yang bergerak di Kobar.
"Dengan dilibatkannya perusahaan besar swasta sehingga semua merasa bahwa jalan yang dibangun itu menjadi milik bersama," terangnya.
Dengan terbukanya akses itu maka sebagai negara yang menganut konsep Walfare State atau negara kesejahteraan. Maka tujuan pembangunan dalam rangka mensejahterakan semua masyarakat terutama masyarakat yang berada di pinggiran dapat tercapai seperti keinginan pemerintah daerah.
Ia menegaskan, pembukaan akses infrastruktur jalan melalui program CSR pada tahap ke II ini tetap akan dilanjutkan. Tahap II yang belum diserahkan kepada pemerintah daerah tetap menjadi tanggung jawab perusahaan besar swasta.
"Untuk tahap ke II tetap kita lanjutkan, sementara tahap ke III juga akan tetap kita MoU kan dengan PBS," tegasnya.
Untuk pembangunan infrastruktur jalan pada tahap ke II yang sudah selesai dibangun mencapai 170 kilometer. Sementara untuk tahap ke III nanti sepanjang 175 kilometer, maka pada dua tahun ini Pemkab Kobar membangun jalan sepanjang 430 kilometer.
Ia menghitung, kalau perkilometer pembangunan jalan tersebut memakan anggaran Rp500 juta, maka plus minus Rp150 miliar dari partisipasi swasta untuk membuka keterisolasian daerah. Dengan begitu target RPJMD Pemkab Kobar hampir semua desa di Kobar terintegrasi dengan akses yang baik.
"Kecuali desa yang memang terdapat hambatan geografis, atau hambatan ketentuan seperti di Desa Teluk Pulai yang merupakan kawasan TNTP, dan KM 25 dari Rangda ke Jalan Kolam yang terhambat status kawasan, kalau tidak ada hambatan tersebut semua bisa terakses dengan baik," jelasnya.
(rhs)
Explore More