233 Paket Proyek di Sulsel Belum Ditender

MAKASSAR - Program kerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) hingga akhir semester I belum berjalan optimal. Sepekan lagi memasuki bulan Juli, masih terdapat 233 paket proyek belum diusulkan untuk tender.

Berdasarkan data Biro Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa Setprov Sulsel, hingga akhir Juni, baru 316 paket pengerjaan yang telah diekspos atau selesai tender, dengan nilai pagunya mencapai Rp734,53 miliar. Angka itu hampir mencapai 70% dari total paket yang telah masuk data SIRUP, yakni 574 paket dengan nilai Rp1,241 triliun.

Lebih rinci, Haikal menerangkan, sebanyak 50 paket dengan nilai pagu Rp57,434 miliar saat ini masih dalam tahap review oleh Aparat Pengawas intern Pemerintah (APIP). Selanjutnya dalam tahap pemilihan penyedia sebanyak 83 paket dengan pagu Rp132,55 miliar dan dalam tahap kontrak sebanyak 174 paket dengan pagu Rp553,6 miliar.

"Kalau dilihat nilai anggaran, yang tinggal ini proyek dengan nilai-nilai kecil," kata Haikal.

Lambatnya proses tender proyek hingga akhir triwulan II ini ditengarai disebabkan beberapa faktor. Salah satunya dikarenakan lambatnya pengajuan dari OPD. Terbukti 233 dokumen tender dengan nilai pagu Rp472,53 miliar belum diusulkan.

"Tahun ini kita mau lelang 574 paket, dengan nilai Rp1,241 triliun lebih. Dan belum masuk dokumennya masih ada 233 dokumen. Kalau dipersentasekan sudah hampir 70%," kata Pelaksana tugas (Plt) Biro Pembangunan Haikal Hasan di ruang kerjanya, kemarin.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulsel Jufri Rahman menimpali, lambannya proses tender proyek memengaruhi lemahnya angka realisasi anggaran hingga saat ini. Tercatat pada triwulan II, realisasi serapan anggaran untuk fisik baru 8,19% dari pagu anggaran Rp9,7 triliun.

"Masih rendah sekali. Kabupaten/kota juga seperti itu karena banyak kegiatan fisik yang masih berproses sekarang. Beberapa proyek yang dananya besar masih dalam tahap pelelangan saat ini. Kita harap bisa dipercepat di triwulan III," kata Jufri, kemarin.

Sementara Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah mengutarakan kekecewaannya pada lambatnya realisasi anggaran Pemprov Sulsel. Bahkan dia menginstruksikan agar tender perencanaan program 2020 telah diselesaikan selambat-lambatnya Desember.

Bukan itu saja, Nurdin juga mendorong mekanisme pengadaan barang dan jasa di masa mendatang mestinya sudah menggunakan e-katalog lokal. "Makanya, mulai tahun depan kita pakai sistem katalog saja," ujar Nurdin.