Kota Palu Raih Status WTP
Selasa, 28 Mei 2019 - 19:51 WIB
Kota Palu Raih Status WTP
A
A
A
KOTA PALU - Wali Kota Palu Hidayat menghadiri acara penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah di ruang pertemuan kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Sulawesi Tengah.
Dalam kesempatan tersebut Pemerintah Kota Palu berdasarkan laporan keuangan pemerintah daerah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Senin (28/5/2019).
Dari delapan kabupaten lainnya yang juga hadir, ada empat yang meraih status WTP, yakni Kabupaten Sigi, Parimo, Poso dan Morowali. Sedangkan empat kabupaten lainnya, yang meraih Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yakni Kabupaten Donggala, Toli Toli, Morowali Utara dan Banggai Kepulauan.
Kepala BPK RI perwakilan Sulteng, bapak Muhaimin Marpaung SH MSi menyerahkan langsung LHP LKPD tahun 2018 sekaligus menyampaikan hasil opini.
Poin penting yang disampaikan kepaka BPK RI perwakilan sulteng berharap agar kesembilan daerah kabupaten dan kota agar dapat melaksanakan APBD secara transparan.
Selain itu pula diterapkan secara akuntabel dan juga memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah.
Dalam kesempatan tersebut Pemerintah Kota Palu berdasarkan laporan keuangan pemerintah daerah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Senin (28/5/2019).
Dari delapan kabupaten lainnya yang juga hadir, ada empat yang meraih status WTP, yakni Kabupaten Sigi, Parimo, Poso dan Morowali. Sedangkan empat kabupaten lainnya, yang meraih Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yakni Kabupaten Donggala, Toli Toli, Morowali Utara dan Banggai Kepulauan.
Kepala BPK RI perwakilan Sulteng, bapak Muhaimin Marpaung SH MSi menyerahkan langsung LHP LKPD tahun 2018 sekaligus menyampaikan hasil opini.
Poin penting yang disampaikan kepaka BPK RI perwakilan sulteng berharap agar kesembilan daerah kabupaten dan kota agar dapat melaksanakan APBD secara transparan.
Selain itu pula diterapkan secara akuntabel dan juga memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah.
(akn)
