Gubernur Nurdin Abdullah: Pangkas Birokrasi Perizinan Usaha
Kamis, 09 Mei 2019 - 20:44 WIB
Gubernur Nurdin Abdullah: Pangkas Birokrasi Perizinan Usaha
A
A
A
JAKARTA - Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah menegaskan bahwa Indonesia 2045 akan masuk dalam deretan negara dengan ekonomi terkuat dunia. "Tetapi itu tentu harus dipersiapkan dari sekarang. Itu ditegaskan oleh Pak Presiden Joko Widodo," kata Nurdin di Jakarta, Kamis (9/5/2019).
Saat ini Nurdin melihat bangsa ini masih menghadapi birokrasi yang panjang, sistem perizinan yang masih berbelit-belit dan butuh waktu lama. "(Kalau masih begini) saya kira tidak akan mungkin (jadi lima besar negara ekonomi terkuat)."
Nurdin sepakat dengan Presiden Jokowi bahwa kita harus persiapkan 2045 dengan sederhanakan perizinan, simpulkan organisasi, OPD yang tidak penting dihapus. Saya kira ini akan lebih menurunkan cost kita, biaya rutin kita. Anggaran rutin akan turun dan pembangunan akan naik.
Kedua, menurut Nurdin, harus ada sinergi yang kuat antara pusat dan daerah. Pemerintah pusat membangun jalan induk, pemda konekkan dengan kawasan wisata, pelabuhan dan produksi, "Ini harus menjadi fokus kita supaya percepatan pembangunan bisa kita lakukan."
Pada bidang kesehatan, seperti masalah stunting, kematian ibu melahirkan, gizi buruk. Harusnya ini sudah tidak ada. Karena jika ini tidak bisa ditanggulangi kita akan menghasilkan generasi lemah.
"Dalam bidang pendidikan, kita harus persiapkan anak-anak kita siap terjun, bersaing, dan melek teknologi, ilmu pengetahuan dan keterampilan. Kita bisa lihat berapa besar persoalan yang ada di depan kita. Termasuk di Sulsel, pulau-pulau yang belum menikmati listrik secara paripurna, air bersih dan sistem transportasi yang lebih aman, nyaman."
Pemerintah bertanggungjawab mengatasi itu. Dengan penyerdanaan izin-izin usaha, investasi akan masuk, penyiapan seluruh layanan publik bisa dibangun cepat. "Contoh misal orang mau bangun Power Plan, tapi izinnya ada 250 jenis. Sekarang sudah disederhanakan menjadi 59. Presiden minta kalau bisa tiga saja izinnya."
Nurdin menegaskanm, sejak dia dilantik tujuh bulan lalu, berupaya menyinkronkan lembaga-lembaga yang tidak dibutuhkan, sederhanakan izin berkenaan dengan impor, supaya impor kita meningkat. "Saya kira ini gerakan yang kita lakukan, karena Sulsel harus menjadi pendorong ekonomi di bagian timur," tandasnya.
Saat ini Nurdin melihat bangsa ini masih menghadapi birokrasi yang panjang, sistem perizinan yang masih berbelit-belit dan butuh waktu lama. "(Kalau masih begini) saya kira tidak akan mungkin (jadi lima besar negara ekonomi terkuat)."
Nurdin sepakat dengan Presiden Jokowi bahwa kita harus persiapkan 2045 dengan sederhanakan perizinan, simpulkan organisasi, OPD yang tidak penting dihapus. Saya kira ini akan lebih menurunkan cost kita, biaya rutin kita. Anggaran rutin akan turun dan pembangunan akan naik.
Kedua, menurut Nurdin, harus ada sinergi yang kuat antara pusat dan daerah. Pemerintah pusat membangun jalan induk, pemda konekkan dengan kawasan wisata, pelabuhan dan produksi, "Ini harus menjadi fokus kita supaya percepatan pembangunan bisa kita lakukan."
Pada bidang kesehatan, seperti masalah stunting, kematian ibu melahirkan, gizi buruk. Harusnya ini sudah tidak ada. Karena jika ini tidak bisa ditanggulangi kita akan menghasilkan generasi lemah.
"Dalam bidang pendidikan, kita harus persiapkan anak-anak kita siap terjun, bersaing, dan melek teknologi, ilmu pengetahuan dan keterampilan. Kita bisa lihat berapa besar persoalan yang ada di depan kita. Termasuk di Sulsel, pulau-pulau yang belum menikmati listrik secara paripurna, air bersih dan sistem transportasi yang lebih aman, nyaman."
Pemerintah bertanggungjawab mengatasi itu. Dengan penyerdanaan izin-izin usaha, investasi akan masuk, penyiapan seluruh layanan publik bisa dibangun cepat. "Contoh misal orang mau bangun Power Plan, tapi izinnya ada 250 jenis. Sekarang sudah disederhanakan menjadi 59. Presiden minta kalau bisa tiga saja izinnya."
Nurdin menegaskanm, sejak dia dilantik tujuh bulan lalu, berupaya menyinkronkan lembaga-lembaga yang tidak dibutuhkan, sederhanakan izin berkenaan dengan impor, supaya impor kita meningkat. "Saya kira ini gerakan yang kita lakukan, karena Sulsel harus menjadi pendorong ekonomi di bagian timur," tandasnya.
(akn)
