Warga Kabupaten Puncak Papua Demo Tolak Penerimaan CPNS Secara Online
Senin, 29 April 2019 - 20:58 WIB
Warga Kabupaten Puncak Papua Demo Tolak Penerimaan CPNS Secara Online
A
A
A
ILAGA - Ratusan warga dan pencari kerja di Kabupaten Puncak Ilaga Papua, Senin (29/4/2019) melakukan unjuk rasa di depan Kantor Bupati Ilaga, Kabupaten Puncak Papua. Massa pendemo keberatan dengan sistem penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang dilakukan secara online karena dianggap sangat rumit bagi masyarakat di Kabupaten Puncak.
Kehadiran massa pendemo ini diterima langsung Bupati Kabupaten Puncak Papua, Willem Wandik, Wakil Bupati Puncak Pelinus Balinal bersama jajarannya. Ratusan massa ini menyampaikan sejumlah tuntutan yang intinya meminta agar penerimaan CPNS di puncak dilakukan secara manual atau offline.
Dalam aksi demo ini ada 3 poin tuntutan yang disampaikan massa pendemo sabagai alasan bahwa di Puncak harus dilakukan penerimaan secara manual, yakni Pendaftaran menggunakan komputer atau online sangat rumit.
Kemudian di Kabupaten Puncak belum pernah ada pelatihan atau bimbingan teknis tentang sistem penerimaan secara online kepada seluruh pencari kerja.
Serta formasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasih Birokrasi tidak sesuai dengan kebutuhan daerah dan sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Puncak.
Atas tuntutan dari massa pendemo itu Bupati Puncak menyampaikan dukungannya dan secara tegas menyatakan bahwa penerimaan CPNS di Puncak dilakukan secara offline atau manual. Bahkan penerimaan dengan sistem ini sudah mulai dibuka sejak Senin ini.
Kondisi ini berbeda dengan penerimaan secara serentak tahun ini di Indonesia yang dilakukan secara online. Beberapa penyebab mengapa Pemkab Puncak melaksanakan penerimaan secara offline yaitu Pemkab Puncak belum siap melaksanakan penerimaan secara online.
Karena dianggap sangat rumit bagi pencari kerja di Kabupaten Puncak. Hal ini dikarenakan keterbatasan sarana pendukung sehingga sistem tersebut tidak bisa diikuti pencaker.
Kemudian usulan ini agar Puncak melaksanakan penerimaan secara manual juga telah disetujui oleh pemerintah dalam hal ini oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sehingga dirinya mempunyai dasar intuk melaksanakan itu.
Willem juga menambahkan masyarakat Papua pada umumnya khususnya di Kabupaten Puncak tidak punya keahlian lain selain menjadi pegawai. Mereka tidak mempunyai bakat pengusaha karna mereka dianggap itu sangat membutuhkan proses yang sangat lama kalau ingin menjadi wirausahawan.
Sehingga bupati tegaskan, jika kemudian hari hasil test secara manual tersebut tidak diterima oleh kementerian dirinya meminta kepada menteri yang bersangkutan untuk berhadapan langsung dengan masyarakat di Kabupaten Puncak Papua.
Kehadiran massa pendemo ini diterima langsung Bupati Kabupaten Puncak Papua, Willem Wandik, Wakil Bupati Puncak Pelinus Balinal bersama jajarannya. Ratusan massa ini menyampaikan sejumlah tuntutan yang intinya meminta agar penerimaan CPNS di puncak dilakukan secara manual atau offline.
Dalam aksi demo ini ada 3 poin tuntutan yang disampaikan massa pendemo sabagai alasan bahwa di Puncak harus dilakukan penerimaan secara manual, yakni Pendaftaran menggunakan komputer atau online sangat rumit.
Kemudian di Kabupaten Puncak belum pernah ada pelatihan atau bimbingan teknis tentang sistem penerimaan secara online kepada seluruh pencari kerja.
Serta formasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasih Birokrasi tidak sesuai dengan kebutuhan daerah dan sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Puncak.
Atas tuntutan dari massa pendemo itu Bupati Puncak menyampaikan dukungannya dan secara tegas menyatakan bahwa penerimaan CPNS di Puncak dilakukan secara offline atau manual. Bahkan penerimaan dengan sistem ini sudah mulai dibuka sejak Senin ini.
Kondisi ini berbeda dengan penerimaan secara serentak tahun ini di Indonesia yang dilakukan secara online. Beberapa penyebab mengapa Pemkab Puncak melaksanakan penerimaan secara offline yaitu Pemkab Puncak belum siap melaksanakan penerimaan secara online.
Karena dianggap sangat rumit bagi pencari kerja di Kabupaten Puncak. Hal ini dikarenakan keterbatasan sarana pendukung sehingga sistem tersebut tidak bisa diikuti pencaker.
Kemudian usulan ini agar Puncak melaksanakan penerimaan secara manual juga telah disetujui oleh pemerintah dalam hal ini oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sehingga dirinya mempunyai dasar intuk melaksanakan itu.
Willem juga menambahkan masyarakat Papua pada umumnya khususnya di Kabupaten Puncak tidak punya keahlian lain selain menjadi pegawai. Mereka tidak mempunyai bakat pengusaha karna mereka dianggap itu sangat membutuhkan proses yang sangat lama kalau ingin menjadi wirausahawan.
Sehingga bupati tegaskan, jika kemudian hari hasil test secara manual tersebut tidak diterima oleh kementerian dirinya meminta kepada menteri yang bersangkutan untuk berhadapan langsung dengan masyarakat di Kabupaten Puncak Papua.
(sms)
