Peringati Hari Otda, Anies: Solusi untuk Mendorong Pembangunan Daerah
Kamis, 25 April 2019 - 10:38 WIB
Peringati Hari Otda, Anies: Solusi untuk Mendorong Pembangunan Daerah
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memperingati Hari Otonomi Daerah (Otda) ke XXIII di lapangan silang Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat. Hari Otda yang bertepatan dengan tanggal 25 April 2019 ini bertema "Sumber Daya Manusia Indonesia yang Lebih Baik Melalui Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang Krearif dan Inovatif".
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bertindak sebagai Inspetur Upacara (Irup). Dalam kesempatan ini, Anies menyampaikan pesan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
"Tema kali ini merupakan refleksi dari eksistensi dan ekspektasi masyarakat terhadap pemerintah dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam memberdayakan otonomi daerah, untuk mewujudkan kemandirian, kemajuan dan kesejahteraan daerah," ucap Anies di lokasi upacara, Kamis (25/4/2019).
Otonomi daerah dalam perjalanannya pasca reformasi sampai sekarang dapat menyelesaikan banyak kemajuan yang telah dicapai.
"Otonomi daerah telah memberikan solusi untuk mendorong pembangunan daerah, di mana daerah mendorong dan memberikan peluang yang luas mengembangkan kreativitas dan inovasinya," ujar Anies
Tujuan otonomi daerah, kata dia, agar terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, serta partisipasi aktif masyarakat. Di samping itu, dia berharap, daerah mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, serta tercipyanya pemerataan, keadilan, keistimewaan, kekhususan dan dapat melahirkan potensi keanekaragaman daerah.
"Otonomi daerah telah mendorong budaya demokrasi di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Otonomi daerah juga telah mampu memberikan suasana baru dalam sistem pemerintahan daerah, dari birokratis sentralistik ke arah desentralistik partisipatoris," ungkapnya.
Dengan demikian, maka berbagai aktivitas ekonomi di daerah dapat tumbuh dengan cepat.
Terakhir Anies menyampaikan pesan dari Kemendagri, untuk semua Aparatur Sipil Negara di daerah harus memberikan kualitas pelayanan publik yang lebih baik sebagai wujud pelaksanaan Reformasi Birokrasi di daerah provinsi dan kabupaten/kota.
"Dengan demikian pemerintah daerah harus dapat membantu masyarakat, di mana masyarakat semakin memahami hak dan kepentingannya sebagai warga negara dalam mendapatkan pelayanan," kata Anies.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bertindak sebagai Inspetur Upacara (Irup). Dalam kesempatan ini, Anies menyampaikan pesan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
"Tema kali ini merupakan refleksi dari eksistensi dan ekspektasi masyarakat terhadap pemerintah dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam memberdayakan otonomi daerah, untuk mewujudkan kemandirian, kemajuan dan kesejahteraan daerah," ucap Anies di lokasi upacara, Kamis (25/4/2019).
Otonomi daerah dalam perjalanannya pasca reformasi sampai sekarang dapat menyelesaikan banyak kemajuan yang telah dicapai.
"Otonomi daerah telah memberikan solusi untuk mendorong pembangunan daerah, di mana daerah mendorong dan memberikan peluang yang luas mengembangkan kreativitas dan inovasinya," ujar Anies
Tujuan otonomi daerah, kata dia, agar terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, serta partisipasi aktif masyarakat. Di samping itu, dia berharap, daerah mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, serta tercipyanya pemerataan, keadilan, keistimewaan, kekhususan dan dapat melahirkan potensi keanekaragaman daerah.
"Otonomi daerah telah mendorong budaya demokrasi di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Otonomi daerah juga telah mampu memberikan suasana baru dalam sistem pemerintahan daerah, dari birokratis sentralistik ke arah desentralistik partisipatoris," ungkapnya.
Dengan demikian, maka berbagai aktivitas ekonomi di daerah dapat tumbuh dengan cepat.
Terakhir Anies menyampaikan pesan dari Kemendagri, untuk semua Aparatur Sipil Negara di daerah harus memberikan kualitas pelayanan publik yang lebih baik sebagai wujud pelaksanaan Reformasi Birokrasi di daerah provinsi dan kabupaten/kota.
"Dengan demikian pemerintah daerah harus dapat membantu masyarakat, di mana masyarakat semakin memahami hak dan kepentingannya sebagai warga negara dalam mendapatkan pelayanan," kata Anies.
(mhd)
