Minta TAPD Percepat Program Prioritas Gubernur Banten Singgung Target Program
Selasa, 23 April 2019 - 01:39 WIB
Minta TAPD Percepat Program Prioritas Gubernur Banten Singgung Target Program
A
A
A
SERANG - Gubernur Banten Wahidin Halim menggelar rapat evaluasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), di Ruang Rapat Pendopo Gubernur, Senin (22/4/2019). Hal ini dirasa perlu oleh Gubernur Banten mengingat hingga akhir April 2019 masih banyak program kegiatan di Provinsi Banten yang progresnya tidak sesuai dengan waktu yang telah direncanakan dan terlambat.
"Sudah banyak hal yang perlu segera kita realisasikan, agar dapat dirasakan oleh masyarakat", ujar Gubernur.
Berbagai proyek dibahas dalam rapat tersebut termasuk di antaranya hunian tetap bagi korban bencana alam tsunami beberapa waktu yang lalu. "Jangan terlalu lama dan kenapa masih saja bicara lahan, dan semua sudah dibahas dan ditetapkan, segera direalisasikan", tegur Gubernur.
Selanjutnya dikatakan Gubernur jika Pemprov Banten perlu bergerak cepat dan harus sesuai target waktu serta kerja yang telah disepakati bersama.
Rapat evaluasi terbatas dihadiri Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Ino S Rawita, Inspektur E.Kusmayadi, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Muhtarom, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Hadi Soeryadi, Kepala Dinas Perkim M Yanuar, Kepala Badan Pendapatan Daerah Opar Sochari, Plt Kepala Dinas Kesehatan M Yusuf, Kepala Biro Umum Ahmad Syaukani, Kepala Biro Administrasi Pembangunan (Adpem) Mahdani, Kepala Dinas Sosial, Kepala Biro ARTP Beni Ismail dan sejumlah pejabat lainnya.
“Program hunian tetap (huntap) untuk korban bencana segera selesaikan. Masing-masing OPD kerjakan yang menjadi tupoksinya dan sesuaikan dengan target yang sudah ditentukan sebelumnya,” tegas Gubernur.
Gubernur meminta TAPD untuk memberikan penjelasan atas hal-hal yang sudah dan belum dilaksanakan sekaligus kendala yang dialami agar dapat dibahas dan dicarikan solusi penyelesaian masalahnya.
Selain percepatan progres dan target, Gubernur juga meminta agar menyusun manajemen yang lebih tertata untuk mempermudah percepatan program. Karena menurut Gubernur, dengan manajemen yang tertata, setiap kendala yang terjadi dalam pelaksaan kegiatan akan cepat menemukan jalan keluar karena sistem koordinasi yang berjalan sesuai fungsinya.
“Kalau manajemennya tertata, pekerjaan akan lebih cepat selesai dan targetpun lekas tercapai bahkan bisa melampaui. Saya memang terbiasa dengan cara kerja cepat, kalau lambat kita akan ketinggalan,” ujar Gubernur.
Begitupun dengan perbaikan bangunan rusak ringan dan sedang yang menjadi kewenangan Dinas Sosial, Gubernur meminta OPD terkait agar terus berkoordinasi dengan Kepala Daerah setempat dan membuat pernyataan agar segera menyusun ketetapannya.
Jika ada kendala, Gubernur meminta agar segera membuat alternatif solusi penyelesaiannya. Termasuk untuk persoalan infrastruktur yang harus terus diselesaikan.
“Jalan Syekh Nawawi saya ingin ada jalan protokol yang bisa menembus dan mengurai kemacetan, drainasenya juga harus diperhatikan,” tuturnya.
Gubernur juga meminta Dinas Kesehatan untuk mempercepat identifikasi masyarakat yang perlu bantuan jaminan kesehatan agar dapat dan disalurkan secara merata. Begitupun dengan berbagai pembangunan rumah sakit dan fasilitas kesehatan.
Gubernur menegaskan agar perencanaan pembangunan harus jelas termasuk lokasi yang telah ditetapkan.
“Adpem dan Bappeda juga monitor perencanaannya, harus ada kalender perencanaan dan harus ada targetnya. Koordinir dengan baik, segera laksanakan. Pastikan dikerjakan dan teruskan pengawasan oleh Inspektorat,” pungkas Gubernur.
"Sudah banyak hal yang perlu segera kita realisasikan, agar dapat dirasakan oleh masyarakat", ujar Gubernur.
Berbagai proyek dibahas dalam rapat tersebut termasuk di antaranya hunian tetap bagi korban bencana alam tsunami beberapa waktu yang lalu. "Jangan terlalu lama dan kenapa masih saja bicara lahan, dan semua sudah dibahas dan ditetapkan, segera direalisasikan", tegur Gubernur.
Selanjutnya dikatakan Gubernur jika Pemprov Banten perlu bergerak cepat dan harus sesuai target waktu serta kerja yang telah disepakati bersama.
Rapat evaluasi terbatas dihadiri Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Ino S Rawita, Inspektur E.Kusmayadi, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Muhtarom, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Hadi Soeryadi, Kepala Dinas Perkim M Yanuar, Kepala Badan Pendapatan Daerah Opar Sochari, Plt Kepala Dinas Kesehatan M Yusuf, Kepala Biro Umum Ahmad Syaukani, Kepala Biro Administrasi Pembangunan (Adpem) Mahdani, Kepala Dinas Sosial, Kepala Biro ARTP Beni Ismail dan sejumlah pejabat lainnya.
“Program hunian tetap (huntap) untuk korban bencana segera selesaikan. Masing-masing OPD kerjakan yang menjadi tupoksinya dan sesuaikan dengan target yang sudah ditentukan sebelumnya,” tegas Gubernur.
Gubernur meminta TAPD untuk memberikan penjelasan atas hal-hal yang sudah dan belum dilaksanakan sekaligus kendala yang dialami agar dapat dibahas dan dicarikan solusi penyelesaian masalahnya.
Selain percepatan progres dan target, Gubernur juga meminta agar menyusun manajemen yang lebih tertata untuk mempermudah percepatan program. Karena menurut Gubernur, dengan manajemen yang tertata, setiap kendala yang terjadi dalam pelaksaan kegiatan akan cepat menemukan jalan keluar karena sistem koordinasi yang berjalan sesuai fungsinya.
“Kalau manajemennya tertata, pekerjaan akan lebih cepat selesai dan targetpun lekas tercapai bahkan bisa melampaui. Saya memang terbiasa dengan cara kerja cepat, kalau lambat kita akan ketinggalan,” ujar Gubernur.
Begitupun dengan perbaikan bangunan rusak ringan dan sedang yang menjadi kewenangan Dinas Sosial, Gubernur meminta OPD terkait agar terus berkoordinasi dengan Kepala Daerah setempat dan membuat pernyataan agar segera menyusun ketetapannya.
Jika ada kendala, Gubernur meminta agar segera membuat alternatif solusi penyelesaiannya. Termasuk untuk persoalan infrastruktur yang harus terus diselesaikan.
“Jalan Syekh Nawawi saya ingin ada jalan protokol yang bisa menembus dan mengurai kemacetan, drainasenya juga harus diperhatikan,” tuturnya.
Gubernur juga meminta Dinas Kesehatan untuk mempercepat identifikasi masyarakat yang perlu bantuan jaminan kesehatan agar dapat dan disalurkan secara merata. Begitupun dengan berbagai pembangunan rumah sakit dan fasilitas kesehatan.
Gubernur menegaskan agar perencanaan pembangunan harus jelas termasuk lokasi yang telah ditetapkan.
“Adpem dan Bappeda juga monitor perencanaannya, harus ada kalender perencanaan dan harus ada targetnya. Koordinir dengan baik, segera laksanakan. Pastikan dikerjakan dan teruskan pengawasan oleh Inspektorat,” pungkas Gubernur.
(alf)
