Terdakwa Korupsi Dituntut 12 Tahun, Pihak Keluarga Mengamuk di PN Medan
Selasa, 26 Februari 2019 - 13:20 WIB
Terdakwa Korupsi Dituntut 12 Tahun, Pihak Keluarga Mengamuk di PN Medan
A
A
A
MEDAN - Setelah lima bulan menjalani sidang terkait kasus korupsi di perusahaan daerah air minum (PDAM) Tirtanadi Martubung sebesar Rp58 miliar, terdakwa Flora simbolon dituntut 12 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan .
Kuasa hukum bersama keluarga mengamuk saat tidak terima terdakwa dituntut oleh JPU. Sebelumnya sebanyak 49 saksi dari JPU sudah memberikan keterangan di persidangan sebelumnya di ruang cakra 9 PN Medan. (Baca Juga: Terlibat OTT, Ketua dan Wakil Ketua PN Medan Dimutasi ke MA)
Dalam agenda tuntutan ini JPU menjelaskan bahwa terdakwa terbukti merugikan keuangan negara sebesar Rp18 miliar dari total nilai proyek sebesar Rp58 miliar untuk melakukan pengerjaan Enginering Procuremen Contruction (EPC), pembangunan instalasi pengelolaan air di Martubung Medan.
Selain itu terdakwa diduga memanipulasi laporan proyek pembangunan yang seolah-olah sudah rampung. Terlihat dalam pembacaan tuntutan itu terdakwa hanya bisa Pasrah. Namun, pihak kuasa hukum terdakwa tidak terima kliennya itu sudah menang dalam sidang praperadilan dan
menganggap masih cacat hukum.
Saat terdakwa akan dibawa ke tahanan sementara PN Medan, pihak keluarga mengamuk tidak terima terdakwa dituntut 12 tahun oleh JPU dan menduga banyaknya kejanggalan dalam kasus sidang korupsi ini. (Baca Juga: Korupsi, Mantan Kadis PU Deliserdang Ditahan di Lapas Lubuk Pakam)
Keluarga terdakwa juga sempat menunjukkan barang bukti berupa BPKB mobil yang diduga merupakan suap dari pimpinan proyek kepada ketua penyidik JPU. Atas kasus ini, terdakwa diancam pidana Pasal 3 junto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah Diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara.
Kuasa hukum bersama keluarga mengamuk saat tidak terima terdakwa dituntut oleh JPU. Sebelumnya sebanyak 49 saksi dari JPU sudah memberikan keterangan di persidangan sebelumnya di ruang cakra 9 PN Medan. (Baca Juga: Terlibat OTT, Ketua dan Wakil Ketua PN Medan Dimutasi ke MA)
Dalam agenda tuntutan ini JPU menjelaskan bahwa terdakwa terbukti merugikan keuangan negara sebesar Rp18 miliar dari total nilai proyek sebesar Rp58 miliar untuk melakukan pengerjaan Enginering Procuremen Contruction (EPC), pembangunan instalasi pengelolaan air di Martubung Medan.
Selain itu terdakwa diduga memanipulasi laporan proyek pembangunan yang seolah-olah sudah rampung. Terlihat dalam pembacaan tuntutan itu terdakwa hanya bisa Pasrah. Namun, pihak kuasa hukum terdakwa tidak terima kliennya itu sudah menang dalam sidang praperadilan dan
menganggap masih cacat hukum.
Saat terdakwa akan dibawa ke tahanan sementara PN Medan, pihak keluarga mengamuk tidak terima terdakwa dituntut 12 tahun oleh JPU dan menduga banyaknya kejanggalan dalam kasus sidang korupsi ini. (Baca Juga: Korupsi, Mantan Kadis PU Deliserdang Ditahan di Lapas Lubuk Pakam)
Keluarga terdakwa juga sempat menunjukkan barang bukti berupa BPKB mobil yang diduga merupakan suap dari pimpinan proyek kepada ketua penyidik JPU. Atas kasus ini, terdakwa diancam pidana Pasal 3 junto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah Diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara.
(rhs)
