Anies Beberkan Pentingnya Sungai Citarum untuk Pasok Air Baku ke DKI
Senin, 18 Februari 2019 - 17:37 WIB
Anies Beberkan Pentingnya Sungai Citarum untuk Pasok Air Baku ke DKI
A
A
A
JAKARTA - Ketersediaan air bersih masih menjadi persoalan bagi Pemprov DKI Jakarta . Saat ini baru 59,7 persen warga Jakarta yang terjangkau dengan pipa air bersih dan sisanya sekitar 40,3 persen belum terlayani.
"Karena itulah kami harus memastikan dua hal, pertama meningkatkan kuantitasnya dan yang kedua kualitasnya juga meningkat," ujar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam paparannya di seminar bertemakan "Membedah Citarum dari Hulu sampai DKI Jakarta," yang diadakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Senin (18/2/2019).
Anies mengatakan, kota-kota besar di dunia umumnya terbentuk karena adanya aliran sungai/sumber air. Tanpa adanya pasokan air, tidak akan terjadi sebuah kota. Karena itu, memastikan adanya pasokan air minum untuk seluruh warga menjadi prioritas Pemprov DKI Jakarta.
"Seminar hari ini menjadi sangat yang relevan. Kita membahas tentang Sungai Citarum, salah satu pemasok utama air baku untuk DKI Jakarta," ucapnya. (Baca juga: Lewat Perdata, DKI Akan Ambil Alih Pengelolaan Air Bersih dari Swasta)
Anies mengungkapkan, selama ini sumber air baku utama bagi Kota Jakarta berasal dari Bendungan Jatiluhur (81 persen), yang dialirkan melalui Saluran Induk Tarum Barat atau dikenal dengan Kalimalang. Semakin tercemar Sungai Citarum maka biaya pengolahan air baku menjadi curah dan air minum akan lebih tinggi.
"Kerja sama penyediaan air baku dengan PJT II (Perum Jasa Tirta II) hanya menjamin kuantitas air baku," sebut Anies. (Baca juga: Permukaan Jakarta Turun 7 Cm, DKI Tertibkan Penggunaan Air Tanah)
Adapun upaya DKI meningkatkan ketahanan air di Ibu Kota yakni melalui peningkatan layanan menjadi 100% dan penurunan air yang tidak berekening atau Non-Revenue Water (NRW) menjadi 20%.
Kemudian, perbaikan kualitas air permukaan sebagai sumber alternatif air baku, pengurangan penggunaan air tanah, dan integrasi pengolahan limbah domestik dengan air bersih. (Baca juga: 2019, DKI Pasang Alat Khusus untuk Awasi Penggunaan Air Tanah)
Menurut Anies, hasil audit BPK mengenai kualitas air di Sungai Citarum dan Sungai Tarum Barat (STB), menjadi kunci bagi kualitas air di Jakarta. Untuk itu, Pemprov DKI berkomitmen untuk melakukan berbagai langkah strategis guna mengurangi pencemaran air. Langkah itu dilakukan dengan berkoordinasi dan melibatkan seluruh stakeholder dan masyarakat, terutama Pemprov Jawa Barat.
"Ada beberapa hal teknis yang kami harapkan bisa diperbaiki ke depan. Salah satunya adalah mengenai mengembalikan desain awal agar saluran air Tarum Barat ke Jakarta bisa mencapai angka 21 ribu liter per detik. Sekarang baru mencapai 17 ribu liter per detik," tutur Anies.
Hal kedua adalah terkait dengan pengelolaan kualitas air. Ke depan akan ada gerakan masif untuk meningkatkan pengelolaan kualitas air di sepanjang DAS Citarum dan STB. Selain itu, mensinergikan gerakan Citarum Harum, membangun dan memelihara sarana prasarana pengolahan air limbah domestik maupun industri, melakukan penegakan hukum atas pelaku pencemaran, dan meningkatkan monitoring evaluasi.
"Kami mengapresiasi paparan BPK RI dan ini salah satu fungsi BPK, mungkin yang publik tidak banyak menyadari bahwa audit kinerja itu menjadi penting sekali," katanya. Anies berharap nantinya apa yang telah didorong oleh BPK ini langsung berdampak positif untuk masyarakat luas, baik di Jawa Barat dan DKI Jakarta.
"Karena itulah kami harus memastikan dua hal, pertama meningkatkan kuantitasnya dan yang kedua kualitasnya juga meningkat," ujar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam paparannya di seminar bertemakan "Membedah Citarum dari Hulu sampai DKI Jakarta," yang diadakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Senin (18/2/2019).
Anies mengatakan, kota-kota besar di dunia umumnya terbentuk karena adanya aliran sungai/sumber air. Tanpa adanya pasokan air, tidak akan terjadi sebuah kota. Karena itu, memastikan adanya pasokan air minum untuk seluruh warga menjadi prioritas Pemprov DKI Jakarta.
"Seminar hari ini menjadi sangat yang relevan. Kita membahas tentang Sungai Citarum, salah satu pemasok utama air baku untuk DKI Jakarta," ucapnya. (Baca juga: Lewat Perdata, DKI Akan Ambil Alih Pengelolaan Air Bersih dari Swasta)
Anies mengungkapkan, selama ini sumber air baku utama bagi Kota Jakarta berasal dari Bendungan Jatiluhur (81 persen), yang dialirkan melalui Saluran Induk Tarum Barat atau dikenal dengan Kalimalang. Semakin tercemar Sungai Citarum maka biaya pengolahan air baku menjadi curah dan air minum akan lebih tinggi.
"Kerja sama penyediaan air baku dengan PJT II (Perum Jasa Tirta II) hanya menjamin kuantitas air baku," sebut Anies. (Baca juga: Permukaan Jakarta Turun 7 Cm, DKI Tertibkan Penggunaan Air Tanah)
Adapun upaya DKI meningkatkan ketahanan air di Ibu Kota yakni melalui peningkatan layanan menjadi 100% dan penurunan air yang tidak berekening atau Non-Revenue Water (NRW) menjadi 20%.
Kemudian, perbaikan kualitas air permukaan sebagai sumber alternatif air baku, pengurangan penggunaan air tanah, dan integrasi pengolahan limbah domestik dengan air bersih. (Baca juga: 2019, DKI Pasang Alat Khusus untuk Awasi Penggunaan Air Tanah)
Menurut Anies, hasil audit BPK mengenai kualitas air di Sungai Citarum dan Sungai Tarum Barat (STB), menjadi kunci bagi kualitas air di Jakarta. Untuk itu, Pemprov DKI berkomitmen untuk melakukan berbagai langkah strategis guna mengurangi pencemaran air. Langkah itu dilakukan dengan berkoordinasi dan melibatkan seluruh stakeholder dan masyarakat, terutama Pemprov Jawa Barat.
"Ada beberapa hal teknis yang kami harapkan bisa diperbaiki ke depan. Salah satunya adalah mengenai mengembalikan desain awal agar saluran air Tarum Barat ke Jakarta bisa mencapai angka 21 ribu liter per detik. Sekarang baru mencapai 17 ribu liter per detik," tutur Anies.
Hal kedua adalah terkait dengan pengelolaan kualitas air. Ke depan akan ada gerakan masif untuk meningkatkan pengelolaan kualitas air di sepanjang DAS Citarum dan STB. Selain itu, mensinergikan gerakan Citarum Harum, membangun dan memelihara sarana prasarana pengolahan air limbah domestik maupun industri, melakukan penegakan hukum atas pelaku pencemaran, dan meningkatkan monitoring evaluasi.
"Kami mengapresiasi paparan BPK RI dan ini salah satu fungsi BPK, mungkin yang publik tidak banyak menyadari bahwa audit kinerja itu menjadi penting sekali," katanya. Anies berharap nantinya apa yang telah didorong oleh BPK ini langsung berdampak positif untuk masyarakat luas, baik di Jawa Barat dan DKI Jakarta.
(thm)
