BPKP Apresiasi Pemerintah Kabupaten Pasangkayu Terkait Penguatan SPIP
BPKP Apresiasi Pemerintah Kabupaten Pasangkayu Terkait Penguatan SPIP
A
A
A
PASANGKAYU - Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Barat (Sulbar) Fauqi Achmad Kharir mengapresiasi Pemkab Pasangkayu terkait dengan komitmen Pemkab Pasangkayu yang terus memperkuat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sehingga saat ini telah mencapai level tiga.
"Pencapaian SPIP dan APIP hingga ke level tiga merupakan hal yang luar biasa bagi Kabupaten Pasangkayu, apa lagi kabupaten ini terbilang masih berumur muda," ujarnya
saat sosialisasi peran SPIP dan APIP dalam penguatan pengelolaan keuangan daerah, di aula kantor Bupati Pasangkayu, Kamis (14/2/2019).
Menurutnya, tidak semua kabupaten dapat mencapai target tersebut. "Implementasi SPIP pada level tiga itu berarti semua aspek layanan pemerintah daerah itu sudah ada pedomannya, kemudian pedoman aturannya itu sudah diketahui semua pelaksanannya, dan telah diimplementasikan. Tentunya ini tidak terlepas dari komitmen bapak bupati, wakil bupati Pasangkayu, bapak Sekda serta para kepala OPD nya,” terangnya.
Kendati demikian ia tetap memberi beberapa catatan dalam rangka semakin memperbaiki SPIP dan APIP di Pasangkayu kedepan.
Untuk SPIP ia berharap penerapannya tidak hanya di delapan OPD saja, tapi semua OPD lingkup Pemkab Pasangkayu. Tidak hanya itu, untuk penguatan SPIP hendaknya dibentuk Satgas SPIP tingkat OPD, meningkatkan kapasitas personil tim Satgas, mengoptimalkan fungsi Satgas, serta terintegrasi dengan penerapan SAKIP (sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah).
Sementara untuk penguatan APIP, diharapkan dalam penyusunan perencanaan PKPT (program kerja pengawasan tahunan) sudah berbasis risiko dan pelaksanaan audit yang berbasis risiko. Kemudian audit hendaknya tidak dilakukan hanya pada penggunaan anggaran daerah saja tapi juga melakukan audit terhadap kinerja OPD.
Wakil Bupati Pasangkayu Muhammad Saal yang hadir dalam acara sosialisasi itu mengatakan, Pemkab Pasangkayu senantiasa berkomitmen untuk melakukan penguatan terhadap SPIP dan APIP. Demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan transparan. Serta meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan pemerintah.
Kata dia, penerapan SPIP bukan hanya sekedar untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan, namun mesti diterapkan sebagai suatu budaya kinerja organisasi.
“Kami himbau seluruh OPD untuk menyelenggarakan SPIP secara menyeluruh, sehingga program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilaksanakan sesuai ketentuan serta pertanggungjawaban keuangan dan kinerja menjadi akuntabel dan transparan. Serta kita dapat mempertahankan opini WTP yang telah empat kali diraih secara berturut-turut,” imbuhnya.
Pencapaian SPIP dan APIP pada level tiga tidak terlepas dari bimbingan BPKP. Dia berharap hal tersebut terus berkelanjutan, sehingga Pemkab Pasangkayu bisa mencapai target sesuai yang ditentukan oleh RPJMN dan RPJMD Pemkab Pasangkayu.
Kegiatan sosialisasi dihadiri Sekkab Pasangkayu Firman, serta para kepala OPD lingkup Pemkab Pasangkayu.
"Pencapaian SPIP dan APIP hingga ke level tiga merupakan hal yang luar biasa bagi Kabupaten Pasangkayu, apa lagi kabupaten ini terbilang masih berumur muda," ujarnya
saat sosialisasi peran SPIP dan APIP dalam penguatan pengelolaan keuangan daerah, di aula kantor Bupati Pasangkayu, Kamis (14/2/2019).
Menurutnya, tidak semua kabupaten dapat mencapai target tersebut. "Implementasi SPIP pada level tiga itu berarti semua aspek layanan pemerintah daerah itu sudah ada pedomannya, kemudian pedoman aturannya itu sudah diketahui semua pelaksanannya, dan telah diimplementasikan. Tentunya ini tidak terlepas dari komitmen bapak bupati, wakil bupati Pasangkayu, bapak Sekda serta para kepala OPD nya,” terangnya.
Kendati demikian ia tetap memberi beberapa catatan dalam rangka semakin memperbaiki SPIP dan APIP di Pasangkayu kedepan.
Untuk SPIP ia berharap penerapannya tidak hanya di delapan OPD saja, tapi semua OPD lingkup Pemkab Pasangkayu. Tidak hanya itu, untuk penguatan SPIP hendaknya dibentuk Satgas SPIP tingkat OPD, meningkatkan kapasitas personil tim Satgas, mengoptimalkan fungsi Satgas, serta terintegrasi dengan penerapan SAKIP (sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah).
Sementara untuk penguatan APIP, diharapkan dalam penyusunan perencanaan PKPT (program kerja pengawasan tahunan) sudah berbasis risiko dan pelaksanaan audit yang berbasis risiko. Kemudian audit hendaknya tidak dilakukan hanya pada penggunaan anggaran daerah saja tapi juga melakukan audit terhadap kinerja OPD.
Wakil Bupati Pasangkayu Muhammad Saal yang hadir dalam acara sosialisasi itu mengatakan, Pemkab Pasangkayu senantiasa berkomitmen untuk melakukan penguatan terhadap SPIP dan APIP. Demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan transparan. Serta meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan pemerintah.
Kata dia, penerapan SPIP bukan hanya sekedar untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan, namun mesti diterapkan sebagai suatu budaya kinerja organisasi.
“Kami himbau seluruh OPD untuk menyelenggarakan SPIP secara menyeluruh, sehingga program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilaksanakan sesuai ketentuan serta pertanggungjawaban keuangan dan kinerja menjadi akuntabel dan transparan. Serta kita dapat mempertahankan opini WTP yang telah empat kali diraih secara berturut-turut,” imbuhnya.
Pencapaian SPIP dan APIP pada level tiga tidak terlepas dari bimbingan BPKP. Dia berharap hal tersebut terus berkelanjutan, sehingga Pemkab Pasangkayu bisa mencapai target sesuai yang ditentukan oleh RPJMN dan RPJMD Pemkab Pasangkayu.
Kegiatan sosialisasi dihadiri Sekkab Pasangkayu Firman, serta para kepala OPD lingkup Pemkab Pasangkayu.
(akn)
Explore More