Bawaslu Akan Periksa Video Kampanye Ridwan Kamil soal Acungkan 1 Jari
Rabu, 09 Januari 2019 - 18:06 WIB
Bawaslu Akan Periksa Video Kampanye Ridwan Kamil soal Acungkan 1 Jari
A
A
A
BANDUNG - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat memastikan, akan memeriksa video sosok Gubernur Jabar Ridwan Kamil yang mengacungkan satu jari dalam kegiatan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Kepastian tersebut disampaikan Ketua Bawaslu Jabar Abdullah menyikapi video yang kini viral tersebut. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kebenarannya, termasuk adanya indikasi pelanggaran yang dilakukan Ridwan Kamil atau tidak.
"Kita akan akan cek dulu soal kebenarannya," tegas Abdullah saat dihubungi Rabu (9/1/2018).
Abdullah menyatakan, Bawaslu Jabar tidak akan tebang pilih dalam menegakkan aturan pemilihan umum (pemilu). Pihaknya akan menindak siapapun, termasuk seorang gubernur jika terbukti melanggar aturan pemilu.
"Semua sama di mata hukum, tidak ada perlakuan khusus. Tugas Bawaslu adalah melakukan penegakkan hukum pemilu, siapapun itu," tegasnya.
Setelah pemeriksaan selesai dan ditemukan pelanggaran, lanjut Abdullah, pihaknya meyakinkan, akan meminta klarifikasi kepada orang nomor satu di Jabar tersebut.
"Siapapun yang melanggar aturan pemilu, termasuk kepala daerah, wajib bagi kami untuk melakukan penindakan. Namun, kami harus dalami dulu dengan melihat fakta-fakta dan menggali informasinya," jelasnya.
Meski begitu, kata Abdullah, sah-sah saja seorang kepala daerah ikut serta dalam kampanye sepanjang hal itu disertai izin dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). "Jadi, tetap harus meminta izin untuk kampanye, meski sedang libur atau cuti," tandasnya.
Kepastian tersebut disampaikan Ketua Bawaslu Jabar Abdullah menyikapi video yang kini viral tersebut. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kebenarannya, termasuk adanya indikasi pelanggaran yang dilakukan Ridwan Kamil atau tidak.
"Kita akan akan cek dulu soal kebenarannya," tegas Abdullah saat dihubungi Rabu (9/1/2018).
Abdullah menyatakan, Bawaslu Jabar tidak akan tebang pilih dalam menegakkan aturan pemilihan umum (pemilu). Pihaknya akan menindak siapapun, termasuk seorang gubernur jika terbukti melanggar aturan pemilu.
"Semua sama di mata hukum, tidak ada perlakuan khusus. Tugas Bawaslu adalah melakukan penegakkan hukum pemilu, siapapun itu," tegasnya.
Setelah pemeriksaan selesai dan ditemukan pelanggaran, lanjut Abdullah, pihaknya meyakinkan, akan meminta klarifikasi kepada orang nomor satu di Jabar tersebut.
"Siapapun yang melanggar aturan pemilu, termasuk kepala daerah, wajib bagi kami untuk melakukan penindakan. Namun, kami harus dalami dulu dengan melihat fakta-fakta dan menggali informasinya," jelasnya.
Meski begitu, kata Abdullah, sah-sah saja seorang kepala daerah ikut serta dalam kampanye sepanjang hal itu disertai izin dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). "Jadi, tetap harus meminta izin untuk kampanye, meski sedang libur atau cuti," tandasnya.
(sms)
