Waw, Setiap Tahun Realisasi PAD Parkir Diduga Bocor Rp500 Juta
Rabu, 09 Januari 2019 - 15:29 WIB
Waw, Setiap Tahun Realisasi PAD Parkir Diduga Bocor Rp500 Juta
A
A
A
SIMALUNGUN - DPRD Simalungun menyoal kinerja Dinas Perhubungan dalam pengelolaan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) retribusi parkir. Pasalnya setiap tahun realisasi PAD parkir sangat minim tidak sebanding dengan potensi yang ada.
Anggota DPRD Simalungun Bernhard Damanik mengatakan, sesuai informasi yang diperoleh pihaknya, setiap tahun kobtribusi PAD hanya antara Rp200 juta hingga Rp300 juta.
Padahal potensi retribusi parkir setiap tahunnya minimal harus terealisasi sekitar Rp700 juta dengan target Rp1 miliar hingga Rp2 miliar.
Dia mencontohkan tahun 2017-2018 realisasi PAD retribusi parkir hanya Rp 290 juta dan Ro 300 juta dari yang ditargetkan Rp 2 miliar. Politisi Partai Nasdem itu menduga ada kebocoran yang disengaja dalam pengelolaan retribusi parkir sehingga realisasinya minim. "Patut diduga ada kebocoran yang disengaja dalam pengelolaan retribusi parkir sehingga realisasinya minim setiap tahun," sebut Bernhard.
Akibat pengelolaan retribusi parkir yang tidak optimal Bernhard menduga selama periode 2017-2018 pemerintah daerah dirugikan antara Rp500 juta hingga Rp600 juta per tahun.
Menurutnya kebocoran yang disengaja dengan diduga dilakukan dengan cara menyetorkan pendapatan parkir tidak sesuai dengan potensi yang ada,dan selebihnya masuk kantong oknum tertentu di Dinas Perhubungan.
Pengelolaan retribusi parkir tahun 2017 memang menjadi temuan oleh Inspektorat Pemkab Simalungun dan saat ini masih dalam proses.
Kepala Inspektorat Pemkab Simalungun, Frans N Saragih membenarkan jika ada temuan pihaknya dalam pengelolaan retribusi parkir. "Memang ada temuan inspektorat dalam pengelolaan retribusi parkir pada tahun 2017, dan saat ini sedang dalam proses," ujar Frans.
Kepala Dinas Perhubungan Pemkab Simalungun Ramadani Purba yang dikonfirmasi melalui telepon ,terkait minimnya retribusi parkir dan dugaan adanya kebocoran yang disengaja mengaku sedang rapat. "Sedang rapat saya, sibuk kali pun kau," pungkasnya.
Anggota DPRD Simalungun Bernhard Damanik mengatakan, sesuai informasi yang diperoleh pihaknya, setiap tahun kobtribusi PAD hanya antara Rp200 juta hingga Rp300 juta.
Padahal potensi retribusi parkir setiap tahunnya minimal harus terealisasi sekitar Rp700 juta dengan target Rp1 miliar hingga Rp2 miliar.
Dia mencontohkan tahun 2017-2018 realisasi PAD retribusi parkir hanya Rp 290 juta dan Ro 300 juta dari yang ditargetkan Rp 2 miliar. Politisi Partai Nasdem itu menduga ada kebocoran yang disengaja dalam pengelolaan retribusi parkir sehingga realisasinya minim. "Patut diduga ada kebocoran yang disengaja dalam pengelolaan retribusi parkir sehingga realisasinya minim setiap tahun," sebut Bernhard.
Akibat pengelolaan retribusi parkir yang tidak optimal Bernhard menduga selama periode 2017-2018 pemerintah daerah dirugikan antara Rp500 juta hingga Rp600 juta per tahun.
Menurutnya kebocoran yang disengaja dengan diduga dilakukan dengan cara menyetorkan pendapatan parkir tidak sesuai dengan potensi yang ada,dan selebihnya masuk kantong oknum tertentu di Dinas Perhubungan.
Pengelolaan retribusi parkir tahun 2017 memang menjadi temuan oleh Inspektorat Pemkab Simalungun dan saat ini masih dalam proses.
Kepala Inspektorat Pemkab Simalungun, Frans N Saragih membenarkan jika ada temuan pihaknya dalam pengelolaan retribusi parkir. "Memang ada temuan inspektorat dalam pengelolaan retribusi parkir pada tahun 2017, dan saat ini sedang dalam proses," ujar Frans.
Kepala Dinas Perhubungan Pemkab Simalungun Ramadani Purba yang dikonfirmasi melalui telepon ,terkait minimnya retribusi parkir dan dugaan adanya kebocoran yang disengaja mengaku sedang rapat. "Sedang rapat saya, sibuk kali pun kau," pungkasnya.
(nag)
