BPJS Kesehatan Sebut Tangsel Kota Pertama Capai Target UHC Nasional
Jum'at, 14 Desember 2018 - 15:02 WIB
BPJS Kesehatan Sebut Tangsel Kota Pertama Capai Target UHC Nasional
A
A
A
TANGERANG SELATAN - Pemerintah pusat menargetkan jika Indonesia akan mencapai Universal Health Coverage (UHC) pada 1 Januari 2019. UHC merupakan cakupan kesehatan semesta, yang diperuntukkan bagi seluruh penduduk Indonesia. Dengan UHC, nantinya masyarakat luas akan mendapat fasilitas kesehatan gratis di daerah masing-masing.
Berdasarkan data BPJS Kesehatan, hingga tanggal 1 Juli 2018, setidaknya tercatat ada sekira 199 juta jiwa atau 80 persen dari total penduduk Indonesia yang sudah menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).
Sedangkan pemerintah telah menargetkan, tanggal 1 Januari 2019 jumlah penduduk yang menjadi peserta JKN harus mencapai sekira 95 persen atau sekira 257,5 juta jiwa. Menuju target itu, kini semua pemerintahan daerah melakukan pendataan warganya agar menjadi peserta JKN, termasuk dengan mendata Nomor Induk Kependudukan (NIK) berdasarkan nama dan alamat.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fahmi Idris menjelaskan, sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan, maka pemerintahan daerah diharuskan mencapai UHC pada 1 Januari 2019.
"Kira-kira 2,5 bulan lalu Presiden mengeluarkan Perpres nomor 82 tahun 2018, dalam salah satu pasalnya memerintahkan Kabupaten-Kota untuk mencapai UHC," ungkap Fahmi saat memberi sambutan dalam penandatanganan kerja sama UHC bersama Pemkot Tangsel di Kampus Universitas Pamulang, Jumat (14/12/2018).
Namun, kata Fahmi, sejak Perpres dikeluarkan rupanya Kota Tangsel telah melampaui target itu. Karena terhitung pada tanggal 1 Desember 2018, prosentase UHC-nya mencapai 99,86 persen. Padahal dalam kriteria UHC, hanya pada angka 95 persen pada 1 Januari 2019 nanti.
"Artinya kalau sejak Perpres ini keluar, Kota Tangsel ini yang pertama di tingkat Kota yang suplly (menyediakan)," kata Fahmi.
Sementara di lokasi yang sama, Wali Kota Tangsel Airin Rachmi Diany menyebut, dengan penandatanganan Memorandum Of Understanding (MOU) UHC, maka sebanyak 470 ribu dari sekira 1,2 juta masyarakat Kota Tangsel akan ditanggung biaya kesehatannya. Sedangkan sisanya sekira 786 ribu jiwa, sebelumnya telah terdaftar lebih dulu dalam kepesertaan JKN.
"Bulan Desember ini sudah dianggarkan sekira Rp11 miliar untuk 470 ribu jiwa itu," ujar Airin.
Plt Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangsel, Deden Deni, memaparkan, Pemkot Tangsel berkomitmen menarget UHC 1 Desember 2018 dengan total mencapai 1.257.404 jiwa, atau sekira 99,86 persen dari jumlah penduduk, melampaui target UHC itu sendiri. Angka itu termasuk tambahan sebesar 470.834 jiwa yang digabungkan pada Desember 2018 saat ini.
"Jadi Desember ini kita sudah UHC, jumlahnya lebih tinggi, 99,86 persen. Nanti untuk anggaran tahun depan alokasinya senilai Rp129 miliar, itu untuk mengcover yang 470 ribu jiwa itu," kata Deden.
Berdasarkan data BPJS Kesehatan, hingga tanggal 1 Juli 2018, setidaknya tercatat ada sekira 199 juta jiwa atau 80 persen dari total penduduk Indonesia yang sudah menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).
Sedangkan pemerintah telah menargetkan, tanggal 1 Januari 2019 jumlah penduduk yang menjadi peserta JKN harus mencapai sekira 95 persen atau sekira 257,5 juta jiwa. Menuju target itu, kini semua pemerintahan daerah melakukan pendataan warganya agar menjadi peserta JKN, termasuk dengan mendata Nomor Induk Kependudukan (NIK) berdasarkan nama dan alamat.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fahmi Idris menjelaskan, sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan, maka pemerintahan daerah diharuskan mencapai UHC pada 1 Januari 2019.
"Kira-kira 2,5 bulan lalu Presiden mengeluarkan Perpres nomor 82 tahun 2018, dalam salah satu pasalnya memerintahkan Kabupaten-Kota untuk mencapai UHC," ungkap Fahmi saat memberi sambutan dalam penandatanganan kerja sama UHC bersama Pemkot Tangsel di Kampus Universitas Pamulang, Jumat (14/12/2018).
Namun, kata Fahmi, sejak Perpres dikeluarkan rupanya Kota Tangsel telah melampaui target itu. Karena terhitung pada tanggal 1 Desember 2018, prosentase UHC-nya mencapai 99,86 persen. Padahal dalam kriteria UHC, hanya pada angka 95 persen pada 1 Januari 2019 nanti.
"Artinya kalau sejak Perpres ini keluar, Kota Tangsel ini yang pertama di tingkat Kota yang suplly (menyediakan)," kata Fahmi.
Sementara di lokasi yang sama, Wali Kota Tangsel Airin Rachmi Diany menyebut, dengan penandatanganan Memorandum Of Understanding (MOU) UHC, maka sebanyak 470 ribu dari sekira 1,2 juta masyarakat Kota Tangsel akan ditanggung biaya kesehatannya. Sedangkan sisanya sekira 786 ribu jiwa, sebelumnya telah terdaftar lebih dulu dalam kepesertaan JKN.
"Bulan Desember ini sudah dianggarkan sekira Rp11 miliar untuk 470 ribu jiwa itu," ujar Airin.
Plt Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangsel, Deden Deni, memaparkan, Pemkot Tangsel berkomitmen menarget UHC 1 Desember 2018 dengan total mencapai 1.257.404 jiwa, atau sekira 99,86 persen dari jumlah penduduk, melampaui target UHC itu sendiri. Angka itu termasuk tambahan sebesar 470.834 jiwa yang digabungkan pada Desember 2018 saat ini.
"Jadi Desember ini kita sudah UHC, jumlahnya lebih tinggi, 99,86 persen. Nanti untuk anggaran tahun depan alokasinya senilai Rp129 miliar, itu untuk mengcover yang 470 ribu jiwa itu," kata Deden.
(mhd)
