DPRD Minta Pertanggungjawaban Dana Rp5 Miliar untuk KM Sinar Bangun
DPRD Minta Pertanggungjawaban Dana Rp5 Miliar untuk KM Sinar Bangun
A
A
A
SIMALUNGUN - DPRD Simalungun minta pemerintah daerah membuat pertanggungjawaban terkait penggunaan anggaran biaya tidak terduga (BTT) Rp5 miliar untuk pencarian korban KM Sinar Bangun.Wakil Ketua DPRD Simalungun,Timbul Jaya Sibarani mengaku terkejut adanya penggunaan dana BTT bencana alam untuk pencarian korban KM Sinar Bangun, Juni 2018 lalu senilai Rp5 miliar tanpa kordinasi dengan legislatif.
"DPRD Simalungun meminta Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Mudahalam Purba membuat rincian penggunaan dana BTT dan pertanggungjawabannya. Legislatif tidak pernah dilibatkan untuk berkoordinasi dalam penggunaannya," kata Timbul usai rapat dengan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), di Gedung Dewan, Pamatang Raya, Rabu (10/10/2018).
Politisi Golkar itu berharap pemerintah daerah tidak sesuka hatinya menggunakan anggaran daerah dan harus jelas payung hukumnya untuk menghindari benturan hukum nantinya.
Padahal, lanjut Timbul, sejumlah proyek pembangunan daerah terpaksa dibatalkan karena rasionalisasi anggaran tahun 2018. Namun, pemerintah daerah menggunakan anggaran hingga Rp5 miliar tanpa jelas pertanggungjawabannya hingga saat ini.
Kepala BPBD Pemkab Simalungun Mudahalam Purba dalam rapat dengan DPRD Simalungun mengatakan, seluruh penggunaan anggaran BTT untuk pencarian korban KM Sinar Bangun sudah ada payung hukumnya dan jelas alirannya.
"Sudah ada payung hukumnya dan jelas alirannya, kepada Polri dan TNI serta posko dan dapur umum,untuk mendukung pencarian korban KM Sinar Bangun," sebut Mudahalam.
"DPRD Simalungun meminta Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Mudahalam Purba membuat rincian penggunaan dana BTT dan pertanggungjawabannya. Legislatif tidak pernah dilibatkan untuk berkoordinasi dalam penggunaannya," kata Timbul usai rapat dengan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), di Gedung Dewan, Pamatang Raya, Rabu (10/10/2018).
Politisi Golkar itu berharap pemerintah daerah tidak sesuka hatinya menggunakan anggaran daerah dan harus jelas payung hukumnya untuk menghindari benturan hukum nantinya.
Padahal, lanjut Timbul, sejumlah proyek pembangunan daerah terpaksa dibatalkan karena rasionalisasi anggaran tahun 2018. Namun, pemerintah daerah menggunakan anggaran hingga Rp5 miliar tanpa jelas pertanggungjawabannya hingga saat ini.
Kepala BPBD Pemkab Simalungun Mudahalam Purba dalam rapat dengan DPRD Simalungun mengatakan, seluruh penggunaan anggaran BTT untuk pencarian korban KM Sinar Bangun sudah ada payung hukumnya dan jelas alirannya.
"Sudah ada payung hukumnya dan jelas alirannya, kepada Polri dan TNI serta posko dan dapur umum,untuk mendukung pencarian korban KM Sinar Bangun," sebut Mudahalam.
(rhs)
Explore More