Massa FPI Gelar Unjuk Rasa saat Sidang Praperadilan SP3 Kasus Rizieq
Senin, 08 Oktober 2018 - 13:43 WIB
Massa FPI Gelar Unjuk Rasa saat Sidang Praperadilan SP3 Kasus Rizieq
A
A
A
BANDUNG - Ratusan anggota Front Pembela Islam (FPI) memadati Jalan RE Martadinata, Kota Bandung, menggelar unjuk rasa di depan Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Senin (8/10/2018).
Mereka memprotes upaya hukum praperadilan yang dilakukan pihak pelapor Sukmawati Soekarnoputri terhadap keputusan Polda Jabar yang mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atas kasus penodaan Pancasila yang diduga dilakukan imam besar FPI Rizieq Syihab. Sebelumnya Polda Jabar menerbitkan SP3 atas kasus dugaan penodaan Pancasila dengan tersangka Habib Rizieq Syihab pada Februari 2018.
Massa berpakaian putih-putih itu memenuhi sepenggal Jalan RE Martadinata di depan PN Bandung. Mereka berorasi menggunakan pengeras suara di atas mobil komando. Teriakan takbir bersahutan dari massa FPI.
Dalam orasinya, massa FPI menuntut pihak PN Bandung berlaku adil. "Jika imam besar kami (Rizieq Syihab), orang tua kami tidak ada keadilan, kami mendoakan agar Allah memberikan kesadaran, hidayah ke seluruh aparatur pemerintah yang bertugas," kata salah seorang perwakilan massa FPI dalam orasinya.
Dia melanjutkan, jika Rizieq Syihab tetap dipojokkan dan ditekan dalam kasus itu, massa FPI tidak akan tinggal dia. Mereka akan berjuang sampai titik darah penghabisan. "Kami doakan ya Allah tegur dengan teguran keras. Kami tidak akan tinggal diam selama imam besar, guru kami ditekan. Kami tetap perjuangan sampai titik darah penghabisan," ujarnya.
Sementara, sidang praperadilan yang berlangsung ruang sidang 1 dan dipimpin hakim tunggal Muhammad Razad ditunda. Pasalnya, pihak termohon yakni Polda Jabar tidak hadir. "Sidang akan dilanjutkan pekan depan," kata Razad.
Pihak pemohon dari Tim Pembela Pancasila Teddi Ardiansyah mengatakan, upaya hukum praperadilan dilakukan lantas Polda Jabar mengeluarkan SP3 atas kasus penistaan Pancasila yang diduga dilakukan Rizieq Syihab.
Sebab, berdasarkan fakta dan bukti-bukti, kasus itu harus dilanjutkan ke persidangan. "Alasan penyidik Polda Jabar mengeluarkan SP3 karena tidak cukup bukti. Padahal, dari saksi-saksi, termasuk saksi ahli, telah memenuhi dua alat bukti," kata Teddi.
Pasal 184 KUH Pidana, ujar dia, dua alat bukti harus dikantongi untuk menetapkan tersangka dalam satu kasus. Alat bukti bisa berupa keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, dan keterangan tersangka. "Ketika dikatakan tidak cukup bukti, ini jadi pertanyaan buat kami," ujarnya.
Mereka memprotes upaya hukum praperadilan yang dilakukan pihak pelapor Sukmawati Soekarnoputri terhadap keputusan Polda Jabar yang mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atas kasus penodaan Pancasila yang diduga dilakukan imam besar FPI Rizieq Syihab. Sebelumnya Polda Jabar menerbitkan SP3 atas kasus dugaan penodaan Pancasila dengan tersangka Habib Rizieq Syihab pada Februari 2018.
Massa berpakaian putih-putih itu memenuhi sepenggal Jalan RE Martadinata di depan PN Bandung. Mereka berorasi menggunakan pengeras suara di atas mobil komando. Teriakan takbir bersahutan dari massa FPI.
Dalam orasinya, massa FPI menuntut pihak PN Bandung berlaku adil. "Jika imam besar kami (Rizieq Syihab), orang tua kami tidak ada keadilan, kami mendoakan agar Allah memberikan kesadaran, hidayah ke seluruh aparatur pemerintah yang bertugas," kata salah seorang perwakilan massa FPI dalam orasinya.
Dia melanjutkan, jika Rizieq Syihab tetap dipojokkan dan ditekan dalam kasus itu, massa FPI tidak akan tinggal dia. Mereka akan berjuang sampai titik darah penghabisan. "Kami doakan ya Allah tegur dengan teguran keras. Kami tidak akan tinggal diam selama imam besar, guru kami ditekan. Kami tetap perjuangan sampai titik darah penghabisan," ujarnya.
Sementara, sidang praperadilan yang berlangsung ruang sidang 1 dan dipimpin hakim tunggal Muhammad Razad ditunda. Pasalnya, pihak termohon yakni Polda Jabar tidak hadir. "Sidang akan dilanjutkan pekan depan," kata Razad.
Pihak pemohon dari Tim Pembela Pancasila Teddi Ardiansyah mengatakan, upaya hukum praperadilan dilakukan lantas Polda Jabar mengeluarkan SP3 atas kasus penistaan Pancasila yang diduga dilakukan Rizieq Syihab.
Sebab, berdasarkan fakta dan bukti-bukti, kasus itu harus dilanjutkan ke persidangan. "Alasan penyidik Polda Jabar mengeluarkan SP3 karena tidak cukup bukti. Padahal, dari saksi-saksi, termasuk saksi ahli, telah memenuhi dua alat bukti," kata Teddi.
Pasal 184 KUH Pidana, ujar dia, dua alat bukti harus dikantongi untuk menetapkan tersangka dalam satu kasus. Alat bukti bisa berupa keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, dan keterangan tersangka. "Ketika dikatakan tidak cukup bukti, ini jadi pertanyaan buat kami," ujarnya.
(wib)
