Sah, 40 Anggota DPRD Kota Malang Dilantik Isi Kekosongan

MALANG - Pergantian antar waktu (PAW) 40 anggota DPRD Kota Malang telah dilaksanakan untuk mengisi kekosongan keanggotaan di lembaga wakil rakyat, Senin (10/9/2018). Pelantikan yang digelar di Gedung DPRD Kota Malang, disaksikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dan Gubernur Jawa Timur (Jatim) Soekarwo.

Langkah ini, menurut Soekarwo, sebagai percepatan untuk mengatasi stagnasi jalannya pemerintahan di Kota Malang. "Lebih baik tidak tidur dua hari, tapi lebih produktif, dan masyarakat terlayani," ujarnya.

Pria yang akrab disapa Pakde Karwo ini menegaskan, peristiwa yang menerpa 40 anggota dewan adalah persoalan integritas, sehingga bisa dijadikan cermin bagi semuanya untuk belajar dan menjaga integritas.

"Pelayanan di Kota Malang, saya yakini sudah sangat bagus. Tapi persoalan integritas yang harus dibenahi, karena tidak bisa diganti mesin. Saya yakin, 45 orang yang baru ini, tangguh dan menjaga integritas," tegasnya.

Langkah cepat untuk mengatasi persoalan kekosongan anggota dewan, diakui Soekarwo berkat langkah tegas dari Mendagri dengan mengacu kepada UU No 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Banyak pekerjaan yang harus dituntaskan, di antaranya penyelesaian pembahasan PAPBD Kota Malang, tahun anggaran 2018, dan pengesahan APBD Kota Malang, tahun anggaran 2019, yang harus tuntas pada 15 Desember 2018.

Sementara itu, Mendagri Tjahjo Kumolo berharap 40 anggota DPRD Kota Malang yang baru dilantik, menjaga integritasnya untuk tidak korupsi. "Saya pastikan semua berjalan dengan baik. Ini baru pertama kali di Indonesia, akibat korupsi sampai mengakibatkan sebuah lembaga macet dan tidak kuorum," ujarnya.

Untuk para anggota dewan yang baru, Mendagri berpesan agar menjaga integritasnya, dan tidak melakukan korupsi. "Kalau korupsi, semua yang rugi. Diri sendiri, keluarga, pemerintahan, dan masyarakat dirugikan," katanya.

Baginya, pelantikan anggota dewan yang baru ini sangat penting untuk melaksanakan tata pemerintahan yang efektif dan efisien. Mengingat, keberadaan dewan satu paket dengan pemerintah daerah. Anggota Dewan yang baru, diharapkan mampu menjadi mitra kerja pemerintah daerah. Sehingga, kata Tajhjo mereka harus saling mengisi, mengoreksi, dan mengevaluasi.

Salah satu anggota DPRD Kota Malang, yang baru saja dilantik, Bambang Heri Susanto mengaku, sudah menyiapkan diri untuk menyelesaikan tugas-tugas dewan yang sempat terhenti akibat kasus suap yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kami tidak memiliki beban apapun. Pastinya, kami siap melaksanakan tugas-tugas yang menjadi kewajiban dewan, serta menjaga integritas bersama," ungkapnya.