Iriawan Minta BPKP Optimalkan Pengawasan Pembangunan di Jabar
Jum'at, 31 Agustus 2018 - 12:58 WIB
Iriawan Minta BPKP Optimalkan Pengawasan Pembangunan di Jabar
A
A
A
BANDUNG - Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Mochamad Iriawan meminta Badan Pengawas Kinerja dan Pembangunan (BPKP) mengoptimalkan pengawasan pembangunan di Jabar, baik yang dikerjakan pemerintah pusat maupun daerah. Iriawan mengatakan, pihaknya telah berdiskusi dengan Kepala Perwakilan BPKP Jabar terkait monitoring yang dilakukan terhadap setiap instansi di lingkungan Pemprov Jabar.
Menurut Iriawan, monitoring dilakukan sebagai upaya pencegahan untuk menghindari penyimpangan dalam proses pembangunan. "Penyimpangan bisa saja dilakukan instansi atau pihak luar, namun tidak diketahui oleh kepala satuannya," kata Iriawan dalam keterangan resminya, Jumat (31/8/2018).
"Kedua dia 'belok.' Tahu, tapi diam atau dibelokan. Memang harus ada upaya-upaya pencegahan kepada semuanya sehingga tidak ada permasalahan, khususnya keuangan untuk pembangunan," harapnya.
Iriawan menilai, BPKP sangat membantu kelancaran kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Jabar, seperti proses penerimaan siswa/i baru di SMA/SMK/MA yang kini jadi kewenangan Dinas Pendidikan Provinsi Jabar.
"Tim tersebut sudah mengawasi, memang rawan terjadi praktik (pelanggaran) di sana, tapi belum ditemukan kecurangan. Ini semacam pencegahan untuk mengelemenasi terjadinya kecurangan. Jadi sejauh ini secara keseluruhan alhamdulilah kondusif," katanya.
Menurut Iriawan, monitoring dilakukan sebagai upaya pencegahan untuk menghindari penyimpangan dalam proses pembangunan. "Penyimpangan bisa saja dilakukan instansi atau pihak luar, namun tidak diketahui oleh kepala satuannya," kata Iriawan dalam keterangan resminya, Jumat (31/8/2018).
"Kedua dia 'belok.' Tahu, tapi diam atau dibelokan. Memang harus ada upaya-upaya pencegahan kepada semuanya sehingga tidak ada permasalahan, khususnya keuangan untuk pembangunan," harapnya.
Iriawan menilai, BPKP sangat membantu kelancaran kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Jabar, seperti proses penerimaan siswa/i baru di SMA/SMK/MA yang kini jadi kewenangan Dinas Pendidikan Provinsi Jabar.
"Tim tersebut sudah mengawasi, memang rawan terjadi praktik (pelanggaran) di sana, tapi belum ditemukan kecurangan. Ini semacam pencegahan untuk mengelemenasi terjadinya kecurangan. Jadi sejauh ini secara keseluruhan alhamdulilah kondusif," katanya.
(wib)
