Tiga Daerah Tunda Pemberian Vaksin Rubella

MAKASSAR - Tiga kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) masih menunda pemberian imunisasi Measles-Rubella (MR). Belum adanya legitimasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjadi penyebabnya.

Pelaksana tugas (Plt) Dinas Kesehatan (Dinkes) Sulsel, dr Bachtiar Baso membeberkan, ketiga daerah tersebut, di antaranya Gowa, Barru, dan Palopo. Karena itu, Pemprov Sulsel akan segera menyurati ketiga kabupaten/kota ini agar tetap melanjutkan proses imunisasi.

"Kita akan mendekati tiga kabupaten/kota itu dan pak gubernur sudah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh bupati/walikota se-Sulsel. Surat edaran itu berdasarkan surat edaran menteri kesehatan," beber Bachtiar yang ditemui di rumah jabatan Gubernur Sulsel, Selsa (14/8/2018).

Dia menegaskan, yang menjadi persoalan utama penolakan imunisasi ini bukan karena keamanan vaksinnya. Hanya saja, rata-rata kabupaten/kota di Sulsel dinilai daerah religius sehingga mempertanyakan kehalalan MR.

"Jadi bukan keamanannya, tapi yang dipersoalkan adalah sertifikat halalnya. Karena itu Sulsel adalah daerah yang sangat religius, sehingga kami sangat paham itu. Kami akan melakukan pendekatan persuasif sambil kami menunggu keputusan akhir dari MUI pusat," terang dia.

Hingga saat ini, Dinkes Sulsel masih menunggu progres pendekatan Menteri Kesehatan ke MUI Pusat. Sembari tetap mensosiliasikan pentingnya penggunaan vaksin Rubella demi kesehatan.

Apalagi sosialisasi dan imunisasinya sampai September mendatang. Dengan target anak sebanyak 2.333.448 orang. "Mudah-mudahan sertifikat MUI lebih cepat turun supaya ulama, politisi dan seluruh komponen bangsa dapat mendukung program ini," pungkas Bachtiar.

Terkait adanya kabar seorang anak meninggal di Takalar karena diduga pemberian vaksin Rubella, Bachtiar belum mau berkomentar lebih jauh. Pihaknya masih akan menelusuri hal tersebut.

Penjabat Gubernur Sulsel, Soni Sumarsono meminta kepercayaan masyarakat atas program pemerintah ini. Imunisasi Rubella, kata dia, sangat penting bagi investasi generasi di masa yang akan datang.

Jika tidak diimunisasi, dikhawatirkan anak-anak bisa terkena dampaknya. Tidak hanya kecacatan, tapi hingga meninggal dunia. Maka ditegaskan Sumarsono, program nasional ini wajib didukung dan disukseskan.

"Sementara waktu, daerah yang memang belum mau (divaksin), saya minta mininum agar aman dan masa depan anaknya terjamin, mereka datang ke dinas kesehatan setempat. Yang tidak mau jangan dipaksakan dulu, sampai mereka mau. Tapi harus ada batas waktunya," jelasnya.

Sumarsono menambahkan, Pemprov Sulsel sudah mengirimkan surat edaran kepada bupati/wali kota se-Sulsel untuk menjalankan program Kementerian Kesehatan RI ini.